DPR Bakal Bela Penambang Nikel Hadapi Kebijakan Tata Niaga Nikel yang Tidak Adil
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andre Rosiade, menyebut China menikmati kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan terkait ekspor biji mentah nikel. Sebab, kata dia, China bisa membeli biji mentah nikel dari Indonesia di bawah nilai wajar.
"Mereka (China) merugikan bangsa ini dengan membeli sumber daya mineral kita secara murah. Itu sangat menguntungkan mereka (China)," kata Andre saat dihubungi, Jumat (29/11/2019).
Andre mengaku akan membela kepentingan anak bangsa yang dirugikan terkait kebijakan ekspor biji mentah nikel. Sebelumnya, Andre bersama Komisi VI DPR RI menerima aduan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang menganggap kebijakan ekspor bijih mentah nikel serta tata niaga nikel yang dinilai kacau dan tidak adil.
Dia pun bakal mendorong ekspor biji mentah nikel tidak menguntungkan China.
"Sebenarnya harga patokan mineral (HPM) itu sudah ada, ya. Sebenarnya tinggal HPM itu yang nanti dijadikan dasar. Nanti kami dorong supaya berkeadilan. Jangan enak buat China saja," ungkap dia.
Namun, Andre tidak mau berspekulasi atas kemungkinan investor negara lain yang kesal atas kebijakan ekspor biji mentah nikel. Walakin, kebijakan tersebut terkesan menganakemaskan China.
"Kalau saya lebih fokus agar pengusaha yang lokal ini tidak habis sama China ini. Siapa beking, akan kami lawan!" tegas politikus Gerindra ini.
"Mereka (China) merugikan bangsa ini dengan membeli sumber daya mineral kita secara murah. Itu sangat menguntungkan mereka (China)," kata Andre saat dihubungi, Jumat (29/11/2019).
Andre mengaku akan membela kepentingan anak bangsa yang dirugikan terkait kebijakan ekspor biji mentah nikel. Sebelumnya, Andre bersama Komisi VI DPR RI menerima aduan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang menganggap kebijakan ekspor bijih mentah nikel serta tata niaga nikel yang dinilai kacau dan tidak adil.
Dia pun bakal mendorong ekspor biji mentah nikel tidak menguntungkan China.
"Sebenarnya harga patokan mineral (HPM) itu sudah ada, ya. Sebenarnya tinggal HPM itu yang nanti dijadikan dasar. Nanti kami dorong supaya berkeadilan. Jangan enak buat China saja," ungkap dia.
Namun, Andre tidak mau berspekulasi atas kemungkinan investor negara lain yang kesal atas kebijakan ekspor biji mentah nikel. Walakin, kebijakan tersebut terkesan menganakemaskan China.
"Kalau saya lebih fokus agar pengusaha yang lokal ini tidak habis sama China ini. Siapa beking, akan kami lawan!" tegas politikus Gerindra ini.
(ven)