Jokowi Minta Swasta Dilibatkan dalam Proyek Infrastruktur Pemerintah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pihak swasta dilibatkan dalam proyek-proyek infrasruktur pemerintah. Menurutnya seringkali proyek pemerintah dikuasai oleh perusahaan BUMN dan turunannya.

"Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur semuanya jangan diambil oleh BUMN. Ini penting digarisbawahi. Proyek-proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil, sering kali bukan hanya melibatkan anak-anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (10/12/2019).

Dia mengatakan swasta perlu diberi ruang untuk terlibat. Baik untuk pengusaha lokal maupun pengusaha kecil menengah. Termasuk juga tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Lanjut Jokowi, ke depan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi menuju pasar yang dapat menyerap hasil-hasil produksi tersebut. Baik sentra produksi pertanian, perikanan, perkebunan, maupun industri.

"Sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact pada logistics performance index kita, serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor negara kita," tuturnya.

Dia juga menginstruksikan agar pembangunan dan modernisasi transportasi massal utamanya di perkotaan untuk terus dilanjutkan. Bertujuan agar sistem transportasi perkotaan akan semakin efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi atau fasilitas publik lainnya dengan lebih baik.

"Kita akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massa seperti MRT, LRT, dan juga kereta cepat terutama di kota-kota besar agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh," ungkapnya

Sementara yang berkaitan dengan rantai pasok konstruksi, dia menilai, pihaknya masih perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur nasional. Mulai dari kesiapan pada sumber daya manusia hingga pemenuhan kebutuhan material konstruksi yang sedapat mungkin diproduksi di dalam negeri.

Jokowi menambahkan bahwa pembiayaan terhadap semua proyek infrastruktur pemerintah tidak mungkin dibiayai seluruhnya dari APBN. Maka itu, pemerintah juga harus kreatif dalam menawarkan model pembiayaan-pembiayaan lain yang berasal dari pembiayaan di luar APBN.

"Kita tawarkan model pembiayaan kreatif, hybrid financing, seperti KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dan pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah (PINA). Karena itu, ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik," pungkasnya.