Program 35.000 MW Selesai Cepat, Butuh Dukungan PLN

JAKARTA - PT PLN (Persero) diyakini masih dibutuhkan untuk menyukseskan penyelesaian program pembangkit 35.000 megawatt (MW). Dengan dukungan PLN dipastikan penyelesaikan program 35.000 MW akan lebih cepat.

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menilai perubahan model bisnis PLN untuk fokus distribusi tidak serta merta dapat dilakukan. Pasalnya PLN masih mempunyai tanggung jawab menyelesaikan program pembangkit 35.000 megawatt (MW).

“Program 35.000 MW harus diselesaikan dulu karena merupakan program dari pemerintah. Apabila tidak diselesaikan maka dikhawatirkan PLN tidak dapat memenuhi demand, utamanya bagi pelanggan industri,” ujar dia saat dihubungi KORAN SINDO, di Jakarta, kemarin.

Dia menyarankan, apabila ingin mengubah arah bisnis PLN harus mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) guna mengantisipasi tidak sesuainya supply dan demand yang telah diperhitungkan PLN saat ini. Untuk merevisi RUPTL perlu melibatkan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya didalam RUPTL telah telah diperhitungkan porsi pembangunan pembangkit PLN utamanya dalam mendorong pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT). “Revisi RUPTL perlu sinergi dengan Kementerian ESDM. Utamanya dalam membangun pembangkit EBT harus diperhatikan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan mengubah arah bisnis PLN. Perusahaan plat merah tersebut ke depan tidak lagi membuat pembangkit listrik akan tetapi fokus pada distribusi.

“Suka tidak suka, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Apalagi nanti mobil pun pakai listrik. Bukan berarti kebijakan sebelumnya salah, bukan, tapi itu perubahan bisnis model,” jelas Erick.

Menurut dia PLN ke depan akan semakin berat apabila terus dibebani membangun pembangkit. Sebab itu, perlu perubahan strategi yakni, memberikan peran lebih besar kepada swasta berinvestasi membangun pembangkit listrik. Pasalnya berdasarkan perhitungan, apabila tidak ada investasi pembangkit pada 2023 akan menuai masalah.

“Bikin power plant, pertambangan, akhirnya akan berat. Padahal poin terpenting tugas PLN adalah distribusi listrik,” ungkapnya.

Guna mendukung rencana megubah arah bisnis tersebut maka perlu top manajemen yang mumpuni. Saat ini Erick sedang memproses sejumlah nama untuk mengisi direktur utama PLN. Sejumlah nama pun telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo di antaranya Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan Rudiantara. “Akhirnya setelah di-review barulah diperlukan figur yang besar. Pak Rudiantara yang terbaik,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mempertimbangkan merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Perubahan tersebut tak lain untuk mengubah model bisnis PLN.

“Namanya PLN mirip dengan Pertamina, bahwa komisaris-komisarisnya juga akan diisi dengan figur-figur yang bisa memastikan PLN ini berubah pola pikir dan model bisnisnya,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, penujukkan Rudiantara sudah final tinggal menunggu pelantikan. “Pak Rudi itu orang paten. Bagus dia. Tunggu saja, tinggal nunggu RUPS,” ujar Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, kemarin.

Dia meyakini sosok Rudiantara akan mampu membawa perubahan di PLN. Apalagi, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Dirut PLN.

“Saya kira Pak Presiden menunjuk Pak Rudi merupakan keputusan yang tepat. Dan saya kira PLN ke depan akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Dia meyakini, terpilihnya Rudiantara sebagai dirut mampu membawa perubahan radikal di PLN utamanya dalam merubah model bisnis perusahaan. “Saya kira dirut dan jajaran direksi terpilih nantinya harus mampu membawa perubahan di PLN utamanya dalam meningkatkan service of excellence,” katanya.

Selain akan menetapkan dirut PLN, Menteri BUMN Erick Thohir juga bakal menaruh wakil dirut pendamping Rudiantara. Kabar santer yang beredar, Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Dharmawan Prasodjo akan ditunjuk sebagai wadirut PLN. Menurut Luhut, Dharmawan pantas menempati posisi jabatan tersebut karena sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. “Menurut saya Pak Darmo sesuai kualifikasi. Kalau memang qualified tidak masalah,” kata dia. (Nanang Wijayanto)