Gelar ISE dan Forum Bisnis, KKP Cari Terobosan di Sektor Perikanan
Gelar ISE dan Forum Bisnis, KKP Cari Terobosan di Sektor Perikanan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Indonesia Seafood Expo (ISE) dan Marine and Fisheries Business and Investment Forum (MFBFIF) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Kegiatan ini merupakan bagian rangkaian acara puncak peringatan Hari Ikan Nasional ke-6 Tahun 2019.
Pameran ISE diikuti oleh 130 tenant yang berasal dari asosiasi, industri, UKM, mitra Gemarikan, serta dinas provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, digelar pula diskusi antara Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan sebagai agenda utama dari MFBFIF.
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12/2019), Edhy menegaskan bahwa dialog interaktif bersama para pemangku kepentingan di sektor perikanan adalah untuk bersinergi menghasilkan langkah-langkah strategis dalam membangun perikanan ke depan. Dalam kesempatan ini, beberapa dari 1.500 stakeholder yang hadir menyampaikan masukannya kepada Edhy secara langsung.
Romy Edy Brutu, anggota Himpaudi dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara misalnya, meminta arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi atas wacana pelarangan budidaya ikan di Danau Toba. Padahal, budidaya perikanan selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat di wilayahnya.
Saat ini, 95% budidaya ikan di Danau Toba dilakukan oleh masyarakat, sedangkan 5% sisanya dilakukan oleh swasta. Romy mengatakan, di lapangan, selain untuk budidaya perikanan, Danau Toba tengah dikembangkan untuk wisata.
"Jadi, pemerintah kemarin mengimbau supaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang digunakan untuk budidaya ikan ini tidak ada lagi karena menggangu pemandangan dan menghasilkan bau yang kurang enak. Tetapi kan kita ingin budidaya ini tetap dilakukan," tuturnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Edhy menuturkan bahwa saat ini KKP tengah mengkaji alternatif budidaya ikan di darat sebagai solusi terkait pencemaran air di Danau Toba. Ia menekankan bahwa pemerintah akan mencari alternatif agar tak menganggu sumber pendapatan masyarakat setempat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun turut digandeng dalam proses ini.
"Kami sedang kaji untuk budidaya di darat. Nanti kita tarik airnya. Ini sedang kami kaji akses dan keperluan lainnya bagaimana. Data belum sepenuhnya lengkap tapi mungkin saya lihat bisa di lereng. Kami siap untuk bangun kolam budidaya di darat. Menteri PUPR juga siap mendukung," ungkapnya.
Selanjutnya, Usup Supriatna, pelaku usaha rumput laut dari Koperasi Mina Agar Makmur, Karawang, Jawa Barat menyampaikan bahwa upaya ekspor tepung agar-agar Indonesia sebagai hasil olahan rumput laut bernilai tambah masih belum optimal. Padahal, Indonesia merupakan penghasil rumput laut terbesar di dunia saat ini.
"Produk yang kita ekspor dari tepung agar-agar itu kurang lebih 1.000 ton. Sedangkan yang saya dengar, China bisa mengekspor sekitar 5.000 ton. Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apalagi, ini akan berdampak pada UKM pembudidaya dari sektor harga saing dan sebagainya," tuturnya.
Usup juga meminta agar perizinan ekspor produk perikanan seperti Health Certificate (HC) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) disederhanakan. Ia berharap agar KKP dapat meningkatkan daya saing produk ekspor hasil perikanan Indonesia dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.
Menanggapi hal itu, Edhy menyatakan bahwa KKP tengah mencari jalan keluar terkait perizinan. Solusi ini, menurutnya, akan diputuskan dalam waktu dekat. Terkait daya saing produk hasil olahan rumput laut Indonesia di pasar, ia juga telah meminta Direktorat Jenderal PDSPKP untuk segera mencari solusi teknis untuk meningkatkannya, baik di pasar domestik maupun ekspor.
"Masalah aturan sedang kita rumuskan jalan keluar. Terkait perizinan sedang kita cari jalan keluar. Kami selalu terbuka pada masukan dari bapak/ibu sekalian. Membangun komunikasi dua arah menjadi prioritas saat ini. Kami bukanlah musuh, tapi mitra bapak/ibu semua," tegasnya.
Pameran ISE diikuti oleh 130 tenant yang berasal dari asosiasi, industri, UKM, mitra Gemarikan, serta dinas provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, digelar pula diskusi antara Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan sebagai agenda utama dari MFBFIF.
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12/2019), Edhy menegaskan bahwa dialog interaktif bersama para pemangku kepentingan di sektor perikanan adalah untuk bersinergi menghasilkan langkah-langkah strategis dalam membangun perikanan ke depan. Dalam kesempatan ini, beberapa dari 1.500 stakeholder yang hadir menyampaikan masukannya kepada Edhy secara langsung.
Romy Edy Brutu, anggota Himpaudi dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara misalnya, meminta arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi atas wacana pelarangan budidaya ikan di Danau Toba. Padahal, budidaya perikanan selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat di wilayahnya.
Saat ini, 95% budidaya ikan di Danau Toba dilakukan oleh masyarakat, sedangkan 5% sisanya dilakukan oleh swasta. Romy mengatakan, di lapangan, selain untuk budidaya perikanan, Danau Toba tengah dikembangkan untuk wisata.
"Jadi, pemerintah kemarin mengimbau supaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang digunakan untuk budidaya ikan ini tidak ada lagi karena menggangu pemandangan dan menghasilkan bau yang kurang enak. Tetapi kan kita ingin budidaya ini tetap dilakukan," tuturnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Edhy menuturkan bahwa saat ini KKP tengah mengkaji alternatif budidaya ikan di darat sebagai solusi terkait pencemaran air di Danau Toba. Ia menekankan bahwa pemerintah akan mencari alternatif agar tak menganggu sumber pendapatan masyarakat setempat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun turut digandeng dalam proses ini.
"Kami sedang kaji untuk budidaya di darat. Nanti kita tarik airnya. Ini sedang kami kaji akses dan keperluan lainnya bagaimana. Data belum sepenuhnya lengkap tapi mungkin saya lihat bisa di lereng. Kami siap untuk bangun kolam budidaya di darat. Menteri PUPR juga siap mendukung," ungkapnya.
Selanjutnya, Usup Supriatna, pelaku usaha rumput laut dari Koperasi Mina Agar Makmur, Karawang, Jawa Barat menyampaikan bahwa upaya ekspor tepung agar-agar Indonesia sebagai hasil olahan rumput laut bernilai tambah masih belum optimal. Padahal, Indonesia merupakan penghasil rumput laut terbesar di dunia saat ini.
"Produk yang kita ekspor dari tepung agar-agar itu kurang lebih 1.000 ton. Sedangkan yang saya dengar, China bisa mengekspor sekitar 5.000 ton. Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apalagi, ini akan berdampak pada UKM pembudidaya dari sektor harga saing dan sebagainya," tuturnya.
Usup juga meminta agar perizinan ekspor produk perikanan seperti Health Certificate (HC) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) disederhanakan. Ia berharap agar KKP dapat meningkatkan daya saing produk ekspor hasil perikanan Indonesia dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.
Menanggapi hal itu, Edhy menyatakan bahwa KKP tengah mencari jalan keluar terkait perizinan. Solusi ini, menurutnya, akan diputuskan dalam waktu dekat. Terkait daya saing produk hasil olahan rumput laut Indonesia di pasar, ia juga telah meminta Direktorat Jenderal PDSPKP untuk segera mencari solusi teknis untuk meningkatkannya, baik di pasar domestik maupun ekspor.
"Masalah aturan sedang kita rumuskan jalan keluar. Terkait perizinan sedang kita cari jalan keluar. Kami selalu terbuka pada masukan dari bapak/ibu sekalian. Membangun komunikasi dua arah menjadi prioritas saat ini. Kami bukanlah musuh, tapi mitra bapak/ibu semua," tegasnya.
(fjo)
Explore More