Tingkatkan Ketahanan Pangan, Kementan Kembangkan Lahan Kering di NTT
Tingkatkan Ketahanan Pangan, Kementan Kembangkan Lahan Kering di NTT
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengembangkan lahan kering di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikan Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Indah Megawati.
Dia mengatakan, pertanian merupakan salah satu perhatian utama pemerintah. Suatu negara akan kuat, bila kebutuhan pangan masyarakatnya terpenuhi.
"Wilayah NTT ini lahan keringnya dominan, selama ini pemerintah selalu fokus di lahan basah, tapi sekarang ini mulai beralih untuk melihat lahan kering," ujar Indah dalam keterangan persnya, Rabu (8/1/2020).
Untuk itu, digelar diskusi dengan pihak-pihak terkait Provinsi NTT, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohanis Oktovianus, Kepala Dinas Peternakan Dani Suhadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Ganef Wurgiyanto.
"Diskusi ini dibutuhkan sehingga arah dan kebijakan pengelolaan lahan kering bisa terwujud. Petani kecil harus dibiayai, selama ini mereka jadi obyek. Tapi, kita balik sebagai subjek sehingga mereka bisa mengusahakan usaha tani mereka dengan baik demi meningkatkan ekonomi," kata Indah.
Dia mengakui, petani juga takut ke perbankan atau ke bank. Karena, jika datang ke bank pasti yang ditanyai pertama adalah jaminan.
"Karena itu, kita harus jembatani agar petani bisa berusaha dan bersama dengan lembaga pembiayaan. Kita bisa memberikan pembiayaan yang murah dan mudah. Ini demi mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern," ujarnya.
Indah menambahkan, sektor pertanian tahun ini mempunyai alokasi dana KUR sebesar Rp50 triliun. Sementara untuk NTT sendiri, alokasi dana KUR untuk tahun 2020 sebesar Rp1 triliun.
"Kami berharap petani di NTT memanfaatkan dana KUR ini untuk mengembangkan pertanian. Termasuk untuk pengelolaan lahan kering yang ada," kata Indah.
Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransikus Lema, menyatakan dalam upaya ini semua pihak harus terlibat untuk memberi kontribusi dalam pengembangan pertanian lahan kering.
"Saat rapat bersama Menteri saya sudah bicara soal lahan kering dan saat itu mendapat respon dari pak Menteri," ujarnya.
Dia mengatakan, pertanian merupakan salah satu perhatian utama pemerintah. Suatu negara akan kuat, bila kebutuhan pangan masyarakatnya terpenuhi.
"Wilayah NTT ini lahan keringnya dominan, selama ini pemerintah selalu fokus di lahan basah, tapi sekarang ini mulai beralih untuk melihat lahan kering," ujar Indah dalam keterangan persnya, Rabu (8/1/2020).
Untuk itu, digelar diskusi dengan pihak-pihak terkait Provinsi NTT, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohanis Oktovianus, Kepala Dinas Peternakan Dani Suhadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Ganef Wurgiyanto.
"Diskusi ini dibutuhkan sehingga arah dan kebijakan pengelolaan lahan kering bisa terwujud. Petani kecil harus dibiayai, selama ini mereka jadi obyek. Tapi, kita balik sebagai subjek sehingga mereka bisa mengusahakan usaha tani mereka dengan baik demi meningkatkan ekonomi," kata Indah.
Dia mengakui, petani juga takut ke perbankan atau ke bank. Karena, jika datang ke bank pasti yang ditanyai pertama adalah jaminan.
"Karena itu, kita harus jembatani agar petani bisa berusaha dan bersama dengan lembaga pembiayaan. Kita bisa memberikan pembiayaan yang murah dan mudah. Ini demi mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern," ujarnya.
Indah menambahkan, sektor pertanian tahun ini mempunyai alokasi dana KUR sebesar Rp50 triliun. Sementara untuk NTT sendiri, alokasi dana KUR untuk tahun 2020 sebesar Rp1 triliun.
"Kami berharap petani di NTT memanfaatkan dana KUR ini untuk mengembangkan pertanian. Termasuk untuk pengelolaan lahan kering yang ada," kata Indah.
Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransikus Lema, menyatakan dalam upaya ini semua pihak harus terlibat untuk memberi kontribusi dalam pengembangan pertanian lahan kering.
"Saat rapat bersama Menteri saya sudah bicara soal lahan kering dan saat itu mendapat respon dari pak Menteri," ujarnya.
(ven)
Explore More