Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemerintah Ajak Jepang dan Amerika Serikat Berinvestasi di Natuna
Pemerintah Ajak Jepang dan Amerika Serikat Berinvestasi di Natuna
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa pemerintah mengajak Jepang dan Amerika Serikat untuk berinvestasi di Natuna.
"Dengan Jepang, kita akan melanjutkan rencana investasi mereka di Pulau Natuna dan sekitarnya. Kerjasama migas, kerjasama hydro power di Kalimantan Utara, dan pengelolaan sampah. Mereka ingin masuk, seperti yang sudah mereka lakukan saat ini, masuk di Jawa Barat," ujar Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Luhut menjelaskan bahwa Jepang akan berinvestasi di Natuna, di bidang budidaya perikanan dan pariwisata.
"Mereka akan investasi di perikanan dan diving resort. Perikanan, dulu mereka ingin buat di Natuna Selatan dan nanti kita akan buka juga di Natuna Utara. Rencananya, tim akan melakukan peninjauan tanggal 16, 17, dan 18 Januari. Setelah itu baru kita putuskan. Nantinya bukan hanya Jepang, ada Amerika Serikat juga. Investor AS, Adam Boehler dari International Development Finance Corporation akan masuk ke sana, joint dengan Jepang," terangnya.
Selain itu, dalam rencana investasi Jepang, Luhut menjelaskan bahwa telah diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang dan Menlu Indonesia, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) membahas mengenai coast guard.
"Saya sampaikan kepada mereka bahwa Bakamla akan berfungsi penuh sebagai coast guard di bulan Maret nanti. Selama ini kan peran Bakamla dipegang oleh beberapa institusi. Nah nanti Bakamla akan berperan penuh dalam menjalankan fungsinya," jelas Menko Luhut.
Lebih lanjut, saat dimintai tanggapan mengenai anggapan yang menilai pemerintah kurang tegas terhadap kapal coast guard China di sekitar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna, Luhut mengatakan pemerintah sudah sangat tegas dan menutup ruang untuk negosiasi.
"Apa yang kurang tegas, kita tidak pernah mau ada negosiasi mengenai teritori kita sampai kapan pun. Menurut Presiden, kita tidak akan pernah membicarakan batas wilayah, itu sudah sesuai hukum internasional," pungkas Luhut.
"Dengan Jepang, kita akan melanjutkan rencana investasi mereka di Pulau Natuna dan sekitarnya. Kerjasama migas, kerjasama hydro power di Kalimantan Utara, dan pengelolaan sampah. Mereka ingin masuk, seperti yang sudah mereka lakukan saat ini, masuk di Jawa Barat," ujar Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Luhut menjelaskan bahwa Jepang akan berinvestasi di Natuna, di bidang budidaya perikanan dan pariwisata.
"Mereka akan investasi di perikanan dan diving resort. Perikanan, dulu mereka ingin buat di Natuna Selatan dan nanti kita akan buka juga di Natuna Utara. Rencananya, tim akan melakukan peninjauan tanggal 16, 17, dan 18 Januari. Setelah itu baru kita putuskan. Nantinya bukan hanya Jepang, ada Amerika Serikat juga. Investor AS, Adam Boehler dari International Development Finance Corporation akan masuk ke sana, joint dengan Jepang," terangnya.
Selain itu, dalam rencana investasi Jepang, Luhut menjelaskan bahwa telah diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang dan Menlu Indonesia, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) membahas mengenai coast guard.
"Saya sampaikan kepada mereka bahwa Bakamla akan berfungsi penuh sebagai coast guard di bulan Maret nanti. Selama ini kan peran Bakamla dipegang oleh beberapa institusi. Nah nanti Bakamla akan berperan penuh dalam menjalankan fungsinya," jelas Menko Luhut.
Lebih lanjut, saat dimintai tanggapan mengenai anggapan yang menilai pemerintah kurang tegas terhadap kapal coast guard China di sekitar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna, Luhut mengatakan pemerintah sudah sangat tegas dan menutup ruang untuk negosiasi.
"Apa yang kurang tegas, kita tidak pernah mau ada negosiasi mengenai teritori kita sampai kapan pun. Menurut Presiden, kita tidak akan pernah membicarakan batas wilayah, itu sudah sesuai hukum internasional," pungkas Luhut.
(ven)
Explore More