Jokowi Minta DPR Selesaikan UU Omnibus Law dalam 100 Hari

Kamis, 16 Januari 2020 - 15:00 WIB
Jokowi Minta DPR Selesaikan...
Jokowi Minta DPR Selesaikan UU Omnibus Law dalam 100 Hari
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan. Sehingga diharapkan pembahasan bisa segera dilakukan antara pemerintah dengan DPR.

"Maksimal minggu depan kami ajukan kepada DPR yang namanya omnibus law," ujar Jokowi dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Presiden pun meminta DPR segera menyelesaikan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. Dia menginginkan lembaga legislatif itu bisa merampungkan pembahasan omnibus law dalam 100 hari. "Saya minta kepada DPR mohon ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Saya angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan dalam 100 hari," ucapnya.

Jokowi sangat mengapresiasi jika RUU Omnibus Law ini bisa rampung dengan cepat. Pasalnya, banyaknya aturan yang perlu direvisi dan tentunya bukan perkara mudah untuk dilakukan. "Tidak hanya saya, tapi bapak dan ibu juga yang ada di sini acungin jempol, karena ada 1.244 pasal harus diselesaikan," katanya.

RUU Omnibus Law mencakup revisi dari 79 Undang-Undang yang terdiri dari 1.244 pasal. Sejumlah beleid itu akan direvisi untuk memangkas aturan yang selama ini menghambat masuknya investasi ke Tanah Air.

Jokowi menilai jika RUU Omnibus Law telah disetujui oleh DPR dan diimplementasikan, maka akan sangat besar pengaruhnya dalam mendorong pergerakan ekonomi Indonesia.
(ind)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Serikat Pekerja Diimbau...
Serikat Pekerja Diimbau Lebih Bijaksana Terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja
DPR Luruskan 12 Fakta...
DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja
Pakar Nilai Omnibus...
Pakar Nilai Omnibus Law RUU Ciptaker Harus Dilihat Secara Mendalam
Presiden Jokowi Resmi...
Presiden Jokowi Resmi Teken Undang-undang Cipta Kerja
Pengamat Sebut Sejumlah...
Pengamat Sebut Sejumlah Pasal Omnibus Law Ciptaker Merugikan Buruh
Pembahasan Isu Ketenagakerjaan...
Pembahasan Isu Ketenagakerjaan di RUU Ciptaker Harus Libatkan Publik
Berita Terkini
Bos Raksasa Minyak Rusia:...
Bos Raksasa Minyak Rusia: AS Untung Besar di Balik Penutupan Selat Hormuz
4 menit yang lalu
Respons Purbaya soal...
Respons Purbaya soal Tren Sell Indonesia: Kita Tak Sedang Menuju Seperti 1998 Lagi
9 jam yang lalu
MNC Sekuritas & KSPM...
MNC Sekuritas & KSPM GI Universitas Pelita Bangsa Gelar Seminar Pasar Modal
10 jam yang lalu
Ukir Sejarah, BPS-PT...
Ukir Sejarah, BPS-PT Pos Indonesia Luncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026
11 jam yang lalu
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
13 jam yang lalu
Diserbu 3.800 Pengunjung,...
Diserbu 3.800 Pengunjung, PINDEX 2026 Disambut Antusias
13 jam yang lalu
Infografis
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan,...
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan, UU IKN Digugat Warga Dayak ke MK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved