Menteri ESDM: Pertamina Tak Perlu Beli Hak Partisipasi Blok Rokan

Minggu, 26 Januari 2020 - 20:01 WIB
Menteri ESDM: Pertamina...
Menteri ESDM: Pertamina Tak Perlu Beli Hak Partisipasi Blok Rokan
A A A
JAKARTA - Pemerintah terus mendorong proses transisi Blok Rokan dapat berjalan mulus supaya PT Pertamina (Persero) segera berinvestasi sebelum alih kelola secara resmi pada 2021 mendatang. Masuknya investasi perseroan penting dilakukan untuk menekan laju produksi.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa masuk," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Menurut dia dalam proses negosiasi business to business Pertamina seharusnya tidak perlu membeli hak partisipasi dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan. Pihaknya berharap Pertamina dapat memulai pengeboran di Blok Rokan pada bulan ini. "Pertamina seharusnya bisa masuk dulu. Siapa yang harus beli," tandas Arifin.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Tajudin Noor sebelumnya mengatakan bahwa salah satu cara supaya Pertamina dapat masuk investasi di Blok Rokan sebelum alih keloa yakni membeli hak partisipasi (participating interest/PI). Pasalnya secara aturan memang Pertamina kesulitan untuk melakukan investasi sebelum resmi alih kelola pada 8 Agustus 2021 mendatang. "Kami masuk mengambil PI supaya kami jadi bagian dari korporasi. Ini masih dalam pembicaraan," kata dia.

Dia berharap negosiasi business to business antara Pertamina dengan Chevron dapat segera menemukan tirik terang sehingga perseroan dapat segera melakukan pengeboran di Blok Rokan. Pihaknya mengatakan bahwa investasi diperlukan untuk menjaga tingkat produksi. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini proses negosiasi bisa segera selesai. Kami ingin drive untuk pengeboran untuk menjaga tingkat produksi," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jaffee Suardin mengatakan bahwa SKK Migas terus mengupayakan supaya proses transisi Blok Rokan dapat berjalan mulus. Proses negosiasi business to business antara Pertamin dengan Chevron diharapkan selesai pada Januari 2020.

"Kita berharap business to business dapat segera selesai. Kami membantu menyiapkan programnya. Jadi ketika business to business selesai, kami bisa langsung memulai," kata dia.

SKK Migas saat ini sedang menyiapkan sejumlah program investasi yang akan dikerjakan Pertamina pada masa transisi termasuk rencana pengeboran 72 sumur secara bertahap. Kegiatan pengeboran tersebut penting dilakukan untuk menekan terjadinya penurunan produksi.

Sebab itu perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa proses negosiasi dapat segera menemukan titik temu. Pasalnya Pertamina harus menyiapkan pengadaan berbagai macam peralatan untuk melakukan kegiatan pengeboran. "Jadi semakin cepat maka semakin tinggi jumlah sumurnya," kata dia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman optimistis proses transisi dapat berjalan sesuai rencana sehingga Pertamina dapat segera merealisasikan investasi di masa peralihan. Bahkan pihaknya mengaku telah menyiapkan investasi untuk melaksanakan sejumlah program di Blok Rokan termasuk rencana pengeboran sumur. "Untuk hal tersebut, investasi telah kami siapkan," ungkap Fajriyah.

Untuk tahun ini, Pertamina merencanakan akan melakukan kegiatan 20 pengeboran sumur. Menurutnya rencana jumlah pengeboran sumur tersebut masih merupakan asumsi awal untuk menekan laju penurunan produksi alamiah. Sementara total jumlah sumur pengembangan masih dalam kajian teknis Pertamina. "Sebagai asumsi awal itu untuk menahan deras laju penurunan alamiah," kata dia.

Berdasarkan laporan SKK Migas target produksi Blok Rokan pada 2020 ditetapkan sebesar 161 ribu barel per hari (bph) atau turun dibandingkan target 2019 sebesar 190 ribu bph.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai memang perlu adanya intervensi dari pemerintah supaya Pertamina segera melakukan investasi di Blok Rokan. Menurutnya perlu komunikasi secara intensif supaya masa transisi berjalan mulus. "Pemerintah memang perlu intervensi akan tetapi bagaimanapun masalah ini merupakan masalah bisnis sehingga penyelesaiannya dilakukan secara business to business," kata dia.
(fjo)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.9325 seconds (0.1#10.140)