PLN: Konversi Pembangkit BBM ke Gas Tekan Biaya Operasi Rp4 T
PLN: Konversi Pembangkit BBM ke Gas Tekan Biaya Operasi Rp4 T
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) akan mengubah sejumlah pembangkit berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi pembangkit berbahan bakar gas. Hal itu merupakan upaya perseroan mengurangi biaya operasi serta mendukung pemerintah mengurangi impor BBM untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan bahwa konsumsi BBM pembangkit saat ini mencapai 2,6 juta kiloliter (kl). Melalui program konversi tersebut ditargetkan konsumsi BBM ditekan hanya menjadi sebesar 1,6 juta kl.
"Penurunan konsumsi BBM dari 2,6 juta kl menjadi 1,6 juta kl tersebut akan mengurangi biaya operasi dengan estimasi mencapai Rp4 triliun," ujar dia saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurut dia PLN saat ini sedang mengidentifikasi pembangkit mana saja yang bisa di konversi dari BBM ke gas. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Sesuai Kepmen ESDM soal gasifikasi, PLN telah melakukan identifikasi untuk dilakukan konstruksi dan pengoperasian pembangkit," kata dia.
Di samping itu, PLN juga telah melaksanakan mandatori biodiesel pada pembangkit listrik berbasis diesel untuk mendukung pemerintah mengurangi impor BBM. Sesuai aturan pemerintah, imbuhnya PLN telah melaksanakan mandatori biodiesel 20% (B20) meningkat menjadi B30.
Meski begitu, penggunaan biodiesel pada pembangkit diesel justru menghasilkan emisi lebih besar dibandingkan murni menggunakan solar. Pihaknya menyatakan bahwa emisi B30 lebih besar 1,3 kali dibandinkan B20. Begitu juga penggunaan B100, emisinya justru meningkat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dibandingkan B30. Selain itu juga menimbulkan kerak pada mesin dan berpotensi merusak komponen mesin pada pembangkit diesel (pembangkit listrik tenaga diesel/PLTD).
"Sebaiknya penggunaan CPO ini diterapkan pada mesin diesel yang memang di desain menggunakan bahan bakar nabati," kata dia.
Untuk menekan menekan impor BBM, PLN juga saat ini gencar melaksanakan program kendaraan listrik dengan membangun infrastruktur berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). PLN telah membangun SPKLU uji coba di 4 wilayah yang tersebar di DKI Jakarta, Tangerang, Bandung dan Denpasar.
Pihaknya meyakini program kendaraan listrik dan program lainnya mampu menekan impor BBM sebagai salah satu penyebab defisit neraca perdagangan. Dia menjabarkan, pada 2017 lalu impor BBM telah mencapai Rp330 triliun."Jika tidak ada program-program konservasi yang signifikan maka angka ini akan melonjak melebihi Rp550 triliun di 2025," kata dia.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan bahwa konsumsi BBM pembangkit saat ini mencapai 2,6 juta kiloliter (kl). Melalui program konversi tersebut ditargetkan konsumsi BBM ditekan hanya menjadi sebesar 1,6 juta kl.
"Penurunan konsumsi BBM dari 2,6 juta kl menjadi 1,6 juta kl tersebut akan mengurangi biaya operasi dengan estimasi mencapai Rp4 triliun," ujar dia saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurut dia PLN saat ini sedang mengidentifikasi pembangkit mana saja yang bisa di konversi dari BBM ke gas. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Sesuai Kepmen ESDM soal gasifikasi, PLN telah melakukan identifikasi untuk dilakukan konstruksi dan pengoperasian pembangkit," kata dia.
Di samping itu, PLN juga telah melaksanakan mandatori biodiesel pada pembangkit listrik berbasis diesel untuk mendukung pemerintah mengurangi impor BBM. Sesuai aturan pemerintah, imbuhnya PLN telah melaksanakan mandatori biodiesel 20% (B20) meningkat menjadi B30.
Meski begitu, penggunaan biodiesel pada pembangkit diesel justru menghasilkan emisi lebih besar dibandingkan murni menggunakan solar. Pihaknya menyatakan bahwa emisi B30 lebih besar 1,3 kali dibandinkan B20. Begitu juga penggunaan B100, emisinya justru meningkat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dibandingkan B30. Selain itu juga menimbulkan kerak pada mesin dan berpotensi merusak komponen mesin pada pembangkit diesel (pembangkit listrik tenaga diesel/PLTD).
"Sebaiknya penggunaan CPO ini diterapkan pada mesin diesel yang memang di desain menggunakan bahan bakar nabati," kata dia.
Untuk menekan menekan impor BBM, PLN juga saat ini gencar melaksanakan program kendaraan listrik dengan membangun infrastruktur berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). PLN telah membangun SPKLU uji coba di 4 wilayah yang tersebar di DKI Jakarta, Tangerang, Bandung dan Denpasar.
Pihaknya meyakini program kendaraan listrik dan program lainnya mampu menekan impor BBM sebagai salah satu penyebab defisit neraca perdagangan. Dia menjabarkan, pada 2017 lalu impor BBM telah mencapai Rp330 triliun."Jika tidak ada program-program konservasi yang signifikan maka angka ini akan melonjak melebihi Rp550 triliun di 2025," kata dia.
(fjo)
Explore More