Pemerintah Diminta Tidak Gegabah Ubah Skema Subsidi Elpiji 3 Kg
Kamis, 30 Januari 2020 - 16:25 WIB
Pemerintah Diminta Tidak Gegabah Ubah Skema Subsidi Elpiji 3 Kg
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta pemerintah tidak gegabah dalam rencana menerapkan distribusi elpiji 3 kilogram (kg) secara tertutup. Perubahan skema subsidi dari semula diberikan kepada komoditas beralih secara langsung ke perorangan harus dikaji secara matang supaya tidak membuat gaduh di masyarakat.
"Pemerintah perlu mengkaji secara matang sebelum benar-benar diterapkan. Jangan sampai membuat gaduh masyarakat luas," ujar Anggota DPR Komisi VII Kardaya Warnika saat diskusi bertajuk "Perubahan Skema Elpiji 3 Kg, di Wisma Bisnis Indonesia", Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Menurut dia pemerintah terlalu gegabah mengungkap rencana penerapan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup yang rencananya akan diterapkan pada Juni 2020 mendatang. Pasalnya, secara data dan kajian belum siap sama sekali. Bahkan pihaknya menyebut mekanismenya juga tidak diperhitungkan secara benar seperti misalnya akan disalurkan kepada golongan masyarakat tidak mampu melalui sistem barcode atau QR Code.
"Sepertinya pemerintah tidak memperhitungkan kalau ada masyarakat tidak mampu yang tidak punya handphone. Kemudian barcode itu di warung-warung itu apakah semua ada. Ini tidak masuk akal dan saya mengusulkan kalau menyangkut hajat orang banyak harus dikaji secara matang jangan ngomong keluar dan perlu dilakukan pilot project," kata dia.
Pihaknya meminta pemerintah meniru gaya mantan Presiden Soeharto dalam membuat kebijakan. Menurutnya mantan Presiden Soeharto kalau membuat kebjakan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak sangat terukur.
"Zaman Pak Harto itu detail sekali kalau ingin mengeluarkan kebijakan terkait hajat hidup orang banyak benar-benat memperhitungkan dampaknya baik itu inflasi dan dampak lain ke masayarakat. Sekarang belum apa-apa sudah ngomong," tandasnya.
"Pemerintah perlu mengkaji secara matang sebelum benar-benar diterapkan. Jangan sampai membuat gaduh masyarakat luas," ujar Anggota DPR Komisi VII Kardaya Warnika saat diskusi bertajuk "Perubahan Skema Elpiji 3 Kg, di Wisma Bisnis Indonesia", Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Menurut dia pemerintah terlalu gegabah mengungkap rencana penerapan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup yang rencananya akan diterapkan pada Juni 2020 mendatang. Pasalnya, secara data dan kajian belum siap sama sekali. Bahkan pihaknya menyebut mekanismenya juga tidak diperhitungkan secara benar seperti misalnya akan disalurkan kepada golongan masyarakat tidak mampu melalui sistem barcode atau QR Code.
"Sepertinya pemerintah tidak memperhitungkan kalau ada masyarakat tidak mampu yang tidak punya handphone. Kemudian barcode itu di warung-warung itu apakah semua ada. Ini tidak masuk akal dan saya mengusulkan kalau menyangkut hajat orang banyak harus dikaji secara matang jangan ngomong keluar dan perlu dilakukan pilot project," kata dia.
Pihaknya meminta pemerintah meniru gaya mantan Presiden Soeharto dalam membuat kebijakan. Menurutnya mantan Presiden Soeharto kalau membuat kebjakan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak sangat terukur.
"Zaman Pak Harto itu detail sekali kalau ingin mengeluarkan kebijakan terkait hajat hidup orang banyak benar-benat memperhitungkan dampaknya baik itu inflasi dan dampak lain ke masayarakat. Sekarang belum apa-apa sudah ngomong," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
