Antisipasi Dampak Corona, Pemerintah Harus Siapkan Exit Strategy Perekonomian

JAKARTA - Wabah virus Corona (2019-nCov) asal Wuhan, China tidak hanya akan menekan pertumbuhan ekonomi dunia karena ekonomi China yang sistemik dan berdampak global. Namun, diprediksi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah pun perlu menyiapkan strategi dalam menghadapi ini.

"Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui dua transmisi. Pertama, ekspor Indonesia ke China akan menurun. Kedua, nilai investasi China ke Indonesia juga akan berkurang. Dari sisi melemahnya ekspor, Indonesia akan mengalami defisit neraca perdagangan yang lebih dalam," kata Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Marwan Cik menuturkan nilai ekspor Indonesia ke China mencapai USD4,7 miliar, atau setara Rp65,8 triliun dengan kurs Rp14.000 per USD.

Dengan besaran itu, tentu saja pelambatan ekonomi di China akan berdampak pada ekonomi Indonesia, khususnya pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3%. Sementara, kata dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak pernah mencapai target ekonomi dalam 5 tahun pertama periode Presiden Jokowi.

"Berdasarkan laporan Bank Dunia, besaran pertumbuhan PDB Indonesia akan terpangkas 0,3% jika pertumbuhan ekonomi China turun 1%. Artinya jika perekonomian China turun menjadi di bawah 6% maka diperkirakan perekonomian Indonesia bisa lebih rendah dari 5% pada tahun ini," urainya.

Dengan asumsi tersebut, Marwan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lagi-lagi tidak mencapai target. Maka itu, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan exit strategy untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi China akibat wabah corona terhadap perekonomian Indonesia.

Sementara itu dari sisi investasi, realisasi investasi China menempati urutan kedua terbesar setelah Singapura.

"Jadi pemerintah perlu menerapkan kebijakan kontra-siklus dengan mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Jika dipandang perlu, pemerintah dapat mengajukan perubahan asumsi makro dan postur APBN Perubahan kepada DPR secepatnya, karena target asumsi makro yang diperkirakan sudah tidak realistis," ujar Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR ini.

Marwan menambahkan, Indonesia punya pengalaman mengatasi krisis saat perlambatan ekonomi global tahun 2008. Pada periode itu, pemerintahan SBY melakukan percepatan pembahasan APBN Perubahaan pada awal tahun, melalui serangkaian program dan kebijakan mitigasi dampak negatif tren pelemahan dunia usaha dan daya beli masyarakat.

Sehingga perekonomian Indonesia tahun 2008 masih tumbuh 6% dan tahun 2009 dapat tumbuh 4,6%, yang merupakan pertumbuhan ketiga tertinggi di dunia pada saat itu.

"Kita menginginkan pemerintah sekarang ini dapat meniru cara SBY," pungkas politikus senior Partai Demokrat ini.