PLN Siap Pasok Listrik di Kawasan Industri
PLN Siap Pasok Listrik di Kawasan Industri
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) siap melistriki kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), destinasi pariwisata prioritas (DPP), serta sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) demi mendorong pertumbuhan investasi.
Wakil Direktur Utama (Wadirut) PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN memiliki pasokan listrik yang surplus diseluruh Indonesia sehingga siap untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut. “Seluruh sistem kelistrikan di Indonesia saat ini dalam kondisi surplus, di mana hampir semua sistem mempunyai reserve margin yang mencukupi, sehingga PLN siap mendukung pengembangan kawasan usaha di Indonesia,” ujarnya di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, kemarin.
Darmawan mengatakan, PLN mendapat penugasan pemerintah untuk membangun proyek pembangkit 35.000 MW yang terus berjalan. Selain itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, PLN akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 56.397 MW (termasuk program 35.000 MW) dan menambah jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms hingga tahun 2028.
“Tambahan kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi sesuai RUPTL menandakan bahwa kami siap memenuhi kuantitas dan kualitas tenaga listrik yang dibutuhkan. Dengan begitu, pengembang kawasan dapat memaksimalkan penggunaan investasi untuk pengembangan maupun keunggulan dalam menghadapi persaingan global,” katanya.
Staff Khusus Menteri ESDM Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Soesilo mengapresiasi kesiapan PLN melalui program 35.000 MW untuk mendukung pengembangan kawasan usaha di Indonesia. Pe-ningkatan 8.000 MW pada 2020 menunjukkan kesiapan dalam mendukung pengembangan kawasan industri di Tanah Air.
“Termasuk industri smelter, di mana Indonesia memiliki kadar nikel yang sangat besar sehingga dapat menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Nikel ini menjadi bahan dari pembuatan baterai, karena baterai akan menjadi komoditas yang meningkat kebutuhannya di dunia salah satunya untuk kendaraan listrik,” tuturnya.
Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ignatius Warsito mengatakan, pemerintah menjamin ketersediaan infrastruktur industri di dalam maupun di luar kawasan industri. Infrastruktur industri mencakup lahan, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, serta jaringan transportasi. “Dari perkembangan tahun 2019, hampir 103 kawasan industri beroperasi. Artinya, sudah punya izin dan punya tenant. Itu pasar yang PLN bisa masuk,” ujarnya.
Adapun dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 usulan 27 kawasan industri yang terdiri dari 14 di Pulau Sumatera, enam di Pulau Kalimantan, satu di Pulau Madura, satu di Pulau Jawa, tiga di Pulau Sulawesi dan Maluku, satu di Pulau Papua, dan satu di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Butuh Investasi Rp22 Triliun
Di sisi lain, PLN akan mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) kepenggunaan gas alam dengan menggandeng PT Pertamina (Persero). Perkiraan investasi untuk konversi ini sekitar Rp22 triliun.
Wakil Direktur Utama (Wadirut) PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, Pertamina akan membangun infrastruktur gas. Sementara PLN yang akan membeli gas dalam jangka menengah panjang. “Jadi, kalau mereka membangun investasi di infrastruktur gas yang masif, itu bagaimana cara pengembalian dari investasi ini harus ada anchor buyer yang menggunakan infrastruktur tersebut. Bukan hanya jangka pendek, tapi jangka menengah dan jangka panjang sehingga pengembalian investasinya akan berjalan lebih smooth,” ujarnya.
Menurut dia, membangun infrastruktur gas memerlukan biaya investasi yang tinggi sehingga PLN menjadi achor buyer dan Pertamina membangun infrastruktur gas menjadi kerjasama yang menguntungkan bagi kedua pihak. “Ini kerja sama saling menguntungkan bagi Pertamina sendiri,” katanya.
Darmawan mengatakan, selama ini untuk membangun infrastruktur gas ada halangan untuk masuk ke daerah-daerah yang terpencil. Adanya kerjasama dengan PLN menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk bisa masuk hingga daerah terpencil. Rencananya Pertamina dan PLN akan membuat perusahaan patungan (Join Venture/JV). “Ini masih dalam proses. kepmen (keputusan menteri) juga baru dikeluarkan,” tuturnya. (Oktiani Endarwati)
Wakil Direktur Utama (Wadirut) PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN memiliki pasokan listrik yang surplus diseluruh Indonesia sehingga siap untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut. “Seluruh sistem kelistrikan di Indonesia saat ini dalam kondisi surplus, di mana hampir semua sistem mempunyai reserve margin yang mencukupi, sehingga PLN siap mendukung pengembangan kawasan usaha di Indonesia,” ujarnya di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, kemarin.
Darmawan mengatakan, PLN mendapat penugasan pemerintah untuk membangun proyek pembangkit 35.000 MW yang terus berjalan. Selain itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, PLN akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 56.397 MW (termasuk program 35.000 MW) dan menambah jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms hingga tahun 2028.
“Tambahan kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi sesuai RUPTL menandakan bahwa kami siap memenuhi kuantitas dan kualitas tenaga listrik yang dibutuhkan. Dengan begitu, pengembang kawasan dapat memaksimalkan penggunaan investasi untuk pengembangan maupun keunggulan dalam menghadapi persaingan global,” katanya.
Staff Khusus Menteri ESDM Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Soesilo mengapresiasi kesiapan PLN melalui program 35.000 MW untuk mendukung pengembangan kawasan usaha di Indonesia. Pe-ningkatan 8.000 MW pada 2020 menunjukkan kesiapan dalam mendukung pengembangan kawasan industri di Tanah Air.
“Termasuk industri smelter, di mana Indonesia memiliki kadar nikel yang sangat besar sehingga dapat menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Nikel ini menjadi bahan dari pembuatan baterai, karena baterai akan menjadi komoditas yang meningkat kebutuhannya di dunia salah satunya untuk kendaraan listrik,” tuturnya.
Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ignatius Warsito mengatakan, pemerintah menjamin ketersediaan infrastruktur industri di dalam maupun di luar kawasan industri. Infrastruktur industri mencakup lahan, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, serta jaringan transportasi. “Dari perkembangan tahun 2019, hampir 103 kawasan industri beroperasi. Artinya, sudah punya izin dan punya tenant. Itu pasar yang PLN bisa masuk,” ujarnya.
Adapun dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 usulan 27 kawasan industri yang terdiri dari 14 di Pulau Sumatera, enam di Pulau Kalimantan, satu di Pulau Madura, satu di Pulau Jawa, tiga di Pulau Sulawesi dan Maluku, satu di Pulau Papua, dan satu di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Butuh Investasi Rp22 Triliun
Di sisi lain, PLN akan mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) kepenggunaan gas alam dengan menggandeng PT Pertamina (Persero). Perkiraan investasi untuk konversi ini sekitar Rp22 triliun.
Wakil Direktur Utama (Wadirut) PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, Pertamina akan membangun infrastruktur gas. Sementara PLN yang akan membeli gas dalam jangka menengah panjang. “Jadi, kalau mereka membangun investasi di infrastruktur gas yang masif, itu bagaimana cara pengembalian dari investasi ini harus ada anchor buyer yang menggunakan infrastruktur tersebut. Bukan hanya jangka pendek, tapi jangka menengah dan jangka panjang sehingga pengembalian investasinya akan berjalan lebih smooth,” ujarnya.
Menurut dia, membangun infrastruktur gas memerlukan biaya investasi yang tinggi sehingga PLN menjadi achor buyer dan Pertamina membangun infrastruktur gas menjadi kerjasama yang menguntungkan bagi kedua pihak. “Ini kerja sama saling menguntungkan bagi Pertamina sendiri,” katanya.
Darmawan mengatakan, selama ini untuk membangun infrastruktur gas ada halangan untuk masuk ke daerah-daerah yang terpencil. Adanya kerjasama dengan PLN menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk bisa masuk hingga daerah terpencil. Rencananya Pertamina dan PLN akan membuat perusahaan patungan (Join Venture/JV). “Ini masih dalam proses. kepmen (keputusan menteri) juga baru dikeluarkan,” tuturnya. (Oktiani Endarwati)
(ysw)
Explore More