Ekonomi Papua Minus 15,72%, Sri Mulyani Evaluasi Dana Otsus
Senin, 10 Februari 2020 - 23:17 WIB
Ekonomi Papua Minus 15,72%, Sri Mulyani Evaluasi Dana Otsus
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, dana otsus gagal mengangkat perekonomian Papua. Ekonomi Bumi Cendrawasih pada tahun 2019 mengalami kontraksi hingga minus 15,72%.
Melihat ekonomi Papua yang minus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan akan mengevaluasi efektivitas penyaluran dana otsus untuk Papua.
"Kita terus melakukan evaluasi, kami dengan Kementerian Dalam Negeri bersama-sama melakukan evaluasi terutama dana otsus. Paling dekat adalah Otsus Papua," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi dari sisi jumlah, efektivitas dan juga mekanisme penyaluran yang telah dilakukan selama ini. Semua komponen tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh kementerian.
"Tentu kita akan lihat dari jumlahnya, efektivitasnya, mekanismenya, semua dievaluasi. Saat ini, keputusan tidak atau belum ada, karena memang belum dibahas di Kabinet. Tapi memang evaluasi ini terus dilakukan di Kemenkeu, kami menggunakan seluruh jalur kita sampai ke Dirjen Perbendaharaan di daerah ada," jelasnya.
Hingga kini, Kemenkeu telah mengumpulkan dana diseluruh satuan kerja dan kementerian agar keputusan yang diambil nantinya tepat sasaran. "Kita koleksi data, evaluasi efektivitas otsus. Nanti sama Kemendagri bersama sidang Kabinet, kita sampaikan bagaimana evaluasinya. Mengenai langkah ke depan juga secara politis ditetapkan Kabinet sesudah mendengar dari seluruh menteri," tandasnya.
Melihat ekonomi Papua yang minus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan akan mengevaluasi efektivitas penyaluran dana otsus untuk Papua.
"Kita terus melakukan evaluasi, kami dengan Kementerian Dalam Negeri bersama-sama melakukan evaluasi terutama dana otsus. Paling dekat adalah Otsus Papua," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi dari sisi jumlah, efektivitas dan juga mekanisme penyaluran yang telah dilakukan selama ini. Semua komponen tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh kementerian.
"Tentu kita akan lihat dari jumlahnya, efektivitasnya, mekanismenya, semua dievaluasi. Saat ini, keputusan tidak atau belum ada, karena memang belum dibahas di Kabinet. Tapi memang evaluasi ini terus dilakukan di Kemenkeu, kami menggunakan seluruh jalur kita sampai ke Dirjen Perbendaharaan di daerah ada," jelasnya.
Hingga kini, Kemenkeu telah mengumpulkan dana diseluruh satuan kerja dan kementerian agar keputusan yang diambil nantinya tepat sasaran. "Kita koleksi data, evaluasi efektivitas otsus. Nanti sama Kemendagri bersama sidang Kabinet, kita sampaikan bagaimana evaluasinya. Mengenai langkah ke depan juga secara politis ditetapkan Kabinet sesudah mendengar dari seluruh menteri," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
