Pemerintah Ambil Langkah Mitigasi Dampak Ekonomi dari Penyebaran Virus Corona

JAKARTA - Ekonomi Indonesia stabil di tengah peningkatan tekanan ekonomi global akibat penyebaran wabah virus corona. Namun, diakui bahwa wabah virus corona yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi oleh seluruh negara termasuk Indonesia.

Peristiwa ini diperkirakan berdampak pada perekonomian dunia, terutama pada perekonomian China sebagai sumber penyebaran virus. Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Arif Baharudin mengatakan, beberapa institusi melihat, apabila penyebaran wabah berlangsung cukup lama dan terus menghambat aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi China sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia dapat terus tumbuh melambat.

"Tekanan ekonomi China berpotensi memberi efek limpasan ke negara-negara mitra termasuk Indonesia melalui beberapa transmisi seperti sektor pariwisata, perdagangan internasional, dan aliran investasi," ujar Arif Baharudin di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Dia melanjutkan, proyeksi masih diliputi ketidakpastian, namun institusi-institusi memperkirakan bahwa dampak pada ekonomi Indonesia tidak sebesar negara-negara lain, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, atau Singapura yang mempunyai hubungan lebih besar terhadap ekonomi China.

"Dampak virus corona sangat terasa pada pergerakan arus orang dari China ke Indonesia setelah diberlakukannya larangan penerbangan dari/ke China. Pergerakan penumpang masuk asal China mencapai puncak di tanggal 25 Januari 2020 dan mengalami penurunan drastis hingga saat ini jumlah penumpang China kurang dari 500 orang," jelasnya.

Selanjutnya, untuk mengukur limpasan virus corona melalui transmisi perdagangan internasional, perlu dicermati kinerja ekspor impor Indonesia khususnya dengan China di awal tahun 2020. Di periode ini, arus barang ke dan dari Tiongkok juga banyak dipengaruhi faktor lain, seperti faktor musiman Hari Raya Imlek.

"Dalam mengantisipasi situasi ekonomi global yang diliputi tantangan, termasuk penyebaran virus corona yang cepat, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang antisipatif dan responsif, dengan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas produktif," katanya.

Beberapa langkah yang akan diambil adalah mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga, terutama belanja bantuan sosial (seperti PKH dan kesehatan), serta belanja non-operasional, mendorong pusat-pusat pariwisata melalui berbagai program pendukung, seperti percepatan pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas. Pemerintah juga akan menyiapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk menstimulasi sektor pariwisata.

Kemudian, mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti belanja infrastruktur di pusat dan daerah. Mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen yang fleksibel dalam merespon situasi ekonomi (countercyclical) dengan tetap dalam batasan yang aman dan terkendali dan mempercepat penajaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk perluasan sasaran.