Sri Mulyani Mengaku Kesulitan Menyusuri Penggunaan Dana BOS
Kamis, 05 Maret 2020 - 12:03 WIB
Sri Mulyani Mengaku Kesulitan Menyusuri Penggunaan Dana BOS
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku, masih kesulitan untuk menyusuri (mentrack) penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Menurutnya salah satu yang perlu diperbaiki di antaranya perihal proses pencairan anggaran yang melalui berbagai saluran.
"Salurannya berbeda-beda, kriteria berbeda-beda. Jadi, kita tidak bisa mentrack apakah dana tersebut digunakan benar-benar untuk pendidikan atau memperbaiki kualitas pendidikan," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta.
Lantaran itu, pemerintah tengah merumuskan perbaikan pengelolaan anggaran pendidikan menyusul adanya kesulitan dalam memonitoring akuntabilitas alokasi anggaran yang mencapai 20% dari total belanja APBN tersebut. Menurutnya selama ini pencairannya melalui berbagai saluran. Tercatat yang dari pusat yakni Mendikbud, Ristek dan Kemenag.
Lalu ke daerah seperti DAU, gaji guru DAK Fisik, membangun sekolah dan DAK Non-Fisik. Ada lagi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah khusus yang disalurkan melalui Ditjen Perbendaharaan ke sekolah. Monitoring akuntabilitas penggunaan dana BOS menjadi tanggung jawab Kemendikbud.
Namun sambung Menkeu, proses pencairan melalui berbagai saluran itu membuat Kemenkeu sulit menyusuri penggunaan dana BOS. Apalagi, kriteria yang mendapatkan jatah anggaran pendidikan pun berbeda-beda.
"Pak Menko meminta dari Mendikbud, Menteri Agama, Mendagri, dan kami untuk sama-sama duduk dengan Kemenko membahas ekosistem pendidikan dan sistem untuk menggunakan anggaran pendidikan supaya lebih baik lagi," katanya
Dia berharap pengelolaan penyaluran anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien bisa membuat sekolah lebih leluasa dalam hal pendanaan operasional sekolah, sehingga juga dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
"Salurannya berbeda-beda, kriteria berbeda-beda. Jadi, kita tidak bisa mentrack apakah dana tersebut digunakan benar-benar untuk pendidikan atau memperbaiki kualitas pendidikan," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta.
Lantaran itu, pemerintah tengah merumuskan perbaikan pengelolaan anggaran pendidikan menyusul adanya kesulitan dalam memonitoring akuntabilitas alokasi anggaran yang mencapai 20% dari total belanja APBN tersebut. Menurutnya selama ini pencairannya melalui berbagai saluran. Tercatat yang dari pusat yakni Mendikbud, Ristek dan Kemenag.
Lalu ke daerah seperti DAU, gaji guru DAK Fisik, membangun sekolah dan DAK Non-Fisik. Ada lagi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah khusus yang disalurkan melalui Ditjen Perbendaharaan ke sekolah. Monitoring akuntabilitas penggunaan dana BOS menjadi tanggung jawab Kemendikbud.
Namun sambung Menkeu, proses pencairan melalui berbagai saluran itu membuat Kemenkeu sulit menyusuri penggunaan dana BOS. Apalagi, kriteria yang mendapatkan jatah anggaran pendidikan pun berbeda-beda.
"Pak Menko meminta dari Mendikbud, Menteri Agama, Mendagri, dan kami untuk sama-sama duduk dengan Kemenko membahas ekosistem pendidikan dan sistem untuk menggunakan anggaran pendidikan supaya lebih baik lagi," katanya
Dia berharap pengelolaan penyaluran anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien bisa membuat sekolah lebih leluasa dalam hal pendanaan operasional sekolah, sehingga juga dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
(akr)
Lihat Juga :
