Gerindra Minta Pemerintah Waspadai Resesi Ekonomi Akibat Corona
Gerindra Minta Pemerintah Waspadai Resesi Ekonomi Akibat Corona
A
A
A
JAKARTA - Wabah virus corona yang melanda berbagai negara dikhawatirkan menimbulkan resesi ekonomi. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mengatakan potensi terjadinya resesi ekonomi itu bisa dilihat dari berbagai indikator.
Pertama, arus keluar masuk manusia di bandara maupun imigrasi saat ini mengalami penurunan di atas 60%. Kedua, arus barang baik masuk dan keluar dalam 4 minggu terakhir juga menurun di atas 60%.
"Bursa saham turun Rp500 triliun lebih. Banyak perusahaan besar nasional mengalami kerugian besar-besaran mencapai ratusan triliun. Senin kemarin drop lagi. OJK sudah keluarkan kebijakan relaksasai tadi malam. Ini betul-betul sudah terjadi sesuatu," ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi bertema "Perlukah UU Khusus Atasi Dampak Covid-19?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Indikasi berikutnya, kata Kamrussamad, sektor riil seperti mal, hotel, warung lesu akibat daya beli masyarakat menurun. Kemudian harga minyak anjlok di level USD35 per barel. "Ini harga terendah dalam 10 tahun terakhir. Resesi ini bisa berkepanjangan, tak bisa diprediksi," urainya.
Apalagi, dalam kuartal ke depan, akan memasuki puasa, Lebaran dan setelahnya anak-anak masuk sekolah. Karena itu, menurut Kamrussamad, ada tiga hal yang harus segera ditangani pemerintah. Pertama, pencegahan penyebaran dan antisipasi virus corona dengan pendekatan medis dan perangkatnya.
"Kedua, pemerintah harus mewaspadai dampak resesi ekonomi global terhadap masyarakat. Ketiga, pemerintah harus realistis untuk mempertimbangkan kembali omnibus law. Siapa juga investor mau mau datang dalam kondisi seperti ini. Kita harus realistis supaya tidak menimbulkan gejolak baru seperti penolakan dari kalangan buruh," katanya.
Dirinya juga meminta pemerintah untuk menghentikan dulu wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. "Kita harus berpikir jernih menghadapi masalah ini. Menko Perekonomian harus bisa memberikan masukan ke Presiden supaya bisa lebih realistis," tuturnya.
Pertama, arus keluar masuk manusia di bandara maupun imigrasi saat ini mengalami penurunan di atas 60%. Kedua, arus barang baik masuk dan keluar dalam 4 minggu terakhir juga menurun di atas 60%.
"Bursa saham turun Rp500 triliun lebih. Banyak perusahaan besar nasional mengalami kerugian besar-besaran mencapai ratusan triliun. Senin kemarin drop lagi. OJK sudah keluarkan kebijakan relaksasai tadi malam. Ini betul-betul sudah terjadi sesuatu," ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi bertema "Perlukah UU Khusus Atasi Dampak Covid-19?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Indikasi berikutnya, kata Kamrussamad, sektor riil seperti mal, hotel, warung lesu akibat daya beli masyarakat menurun. Kemudian harga minyak anjlok di level USD35 per barel. "Ini harga terendah dalam 10 tahun terakhir. Resesi ini bisa berkepanjangan, tak bisa diprediksi," urainya.
Apalagi, dalam kuartal ke depan, akan memasuki puasa, Lebaran dan setelahnya anak-anak masuk sekolah. Karena itu, menurut Kamrussamad, ada tiga hal yang harus segera ditangani pemerintah. Pertama, pencegahan penyebaran dan antisipasi virus corona dengan pendekatan medis dan perangkatnya.
"Kedua, pemerintah harus mewaspadai dampak resesi ekonomi global terhadap masyarakat. Ketiga, pemerintah harus realistis untuk mempertimbangkan kembali omnibus law. Siapa juga investor mau mau datang dalam kondisi seperti ini. Kita harus realistis supaya tidak menimbulkan gejolak baru seperti penolakan dari kalangan buruh," katanya.
Dirinya juga meminta pemerintah untuk menghentikan dulu wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. "Kita harus berpikir jernih menghadapi masalah ini. Menko Perekonomian harus bisa memberikan masukan ke Presiden supaya bisa lebih realistis," tuturnya.
(ven)
Explore More