APPSI Minta Pemerintah Cukupi Kebutuhan Pokok H-10 Ramadhan
Rabu, 18 Maret 2020 - 16:04 WIB
APPSI Minta Pemerintah Cukupi Kebutuhan Pokok H-10 Ramadhan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sarman Simanjorang, meminta pemerintah untuk memastikan kecukupan bahan pokok pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2020. Seperti biasanya, kebutuhan pokok pangan selalu meningkat menjelang hari besar keagamaan dibanding konsumsi normal.
"Kebutuhan pokok pangan menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini akan meningkat hingga 300% dibanding kondisi konsumsi normal. Jadi ini harus diwaspadai dan diantisipasi apalagi saat ini ada kasus pandemi corona," kata Sarman kepada SINDOnews, Rabu (18/3/2020).
Ia menambahkan jika memang komoditas bahan pokok pangan tidak dapat dipasok oleh lokal maka bisa dilakukan mekanisme impor.
Namun, kata Sarman, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus segera duduk bersama menyamakan angka impor untuk selanjutnya membuat kebijakan impor.
"Dan jika harus impor harus segera memberikan izin agar komoditas tersebut sampai di Indonesia tepat waktu. Dalam kondisi seperti ini, pasar sangat sensitif termasuk masyarakat selaku konsumen. Jangan sampai harga bergejolak baru ada kebijakan impor. Itu sudah sangat terlambat dan untuk memulihkan psikologi pasar butuh waktu dan biasanya masyarakat kita tidak peduli dengan hal tersebut," terangnya.
APPSI juga meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Perdagangan sudah saatnya memberikan kuota khusus kepada Pemprov DKI Jakarta akan berbagai kebutuhan pokok yang harus di impor.
Selama ini, BUMD Pemropv DKI Jakarta yaitu PT Tjipinang Food Station yang selalu gencar melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga tidak pernah mendapat keistimewaan atau fasilitas khusus disamakan dengan importir swasta. "Ini sangat dilematis," kata Sarman.
Untuk menjamin ketersediaan berbagai kebutuhan pokok pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini, seperti gula, daging kerbau, bawang putih, tepung, dan lain-lain. Sudah saatnya PT Tjipinang Food Station mendapat kuota khusus dan izinnya sudah harus diberikan segera agar proses impornya segera berjalan.
Dua minggu terakhir ini, harga gula di Jakarta dan sekitarnya sudah mulai meranjak naik. Ini semua karena pasokan sudah mulai tersendat. Ini salah satu komoditas yang sudah harus mendapat perhatian.
"Kita tidak mau nantinya jika terjadi gejolak harga, saling menyalahkan bahkan yang dituduh mulai dari importir sampai pedagang yang bermain. Pasar tidak pernah bohong, teori ekonominya sangat sederhana, demand dan supply. Jika demand dan supply seimbang harga stabil akan tetapi jika tidak seimbang, ya bergejolak," terang Sarman.
Hanya memang karakter para pejabat kita tidak mau disalahkan dan mengakui kesalahan atau kelalaian jika terjadi gejolak karena takut kehilangan jabatan.
Sebagai asosiasi pedagang pasar, APPSI berharap agar tahun ini tidak terjadi gejolak harga pokok pangan ditengah keseriusan kita melawan pandemi Covid-19. Jangan lagi ditambah beban masyarakat akan terjadinya gejolak harga pokok pangan.
APPSI meminta Presiden Joko Widodo agar memonitor kinerja para Menteri yang terkait dengan permasalahan ketersediaan harga pokok pangan.
"Presiden jangan ragu untuk melakukan evaluasi jika pada kenyataannya tidak mampu menjaga stabilisasi harga. Sesuai dengan janji pak Presiden saat membentuk kabinetnya, butuh menteri yang inovatif, produktif, pekerja keras, cepat mengambil keputusan dan mengeksekusi program," tandasnya.
"Kebutuhan pokok pangan menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini akan meningkat hingga 300% dibanding kondisi konsumsi normal. Jadi ini harus diwaspadai dan diantisipasi apalagi saat ini ada kasus pandemi corona," kata Sarman kepada SINDOnews, Rabu (18/3/2020).
Ia menambahkan jika memang komoditas bahan pokok pangan tidak dapat dipasok oleh lokal maka bisa dilakukan mekanisme impor.
Namun, kata Sarman, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus segera duduk bersama menyamakan angka impor untuk selanjutnya membuat kebijakan impor.
"Dan jika harus impor harus segera memberikan izin agar komoditas tersebut sampai di Indonesia tepat waktu. Dalam kondisi seperti ini, pasar sangat sensitif termasuk masyarakat selaku konsumen. Jangan sampai harga bergejolak baru ada kebijakan impor. Itu sudah sangat terlambat dan untuk memulihkan psikologi pasar butuh waktu dan biasanya masyarakat kita tidak peduli dengan hal tersebut," terangnya.
APPSI juga meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Perdagangan sudah saatnya memberikan kuota khusus kepada Pemprov DKI Jakarta akan berbagai kebutuhan pokok yang harus di impor.
Selama ini, BUMD Pemropv DKI Jakarta yaitu PT Tjipinang Food Station yang selalu gencar melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga tidak pernah mendapat keistimewaan atau fasilitas khusus disamakan dengan importir swasta. "Ini sangat dilematis," kata Sarman.
Untuk menjamin ketersediaan berbagai kebutuhan pokok pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini, seperti gula, daging kerbau, bawang putih, tepung, dan lain-lain. Sudah saatnya PT Tjipinang Food Station mendapat kuota khusus dan izinnya sudah harus diberikan segera agar proses impornya segera berjalan.
Dua minggu terakhir ini, harga gula di Jakarta dan sekitarnya sudah mulai meranjak naik. Ini semua karena pasokan sudah mulai tersendat. Ini salah satu komoditas yang sudah harus mendapat perhatian.
"Kita tidak mau nantinya jika terjadi gejolak harga, saling menyalahkan bahkan yang dituduh mulai dari importir sampai pedagang yang bermain. Pasar tidak pernah bohong, teori ekonominya sangat sederhana, demand dan supply. Jika demand dan supply seimbang harga stabil akan tetapi jika tidak seimbang, ya bergejolak," terang Sarman.
Hanya memang karakter para pejabat kita tidak mau disalahkan dan mengakui kesalahan atau kelalaian jika terjadi gejolak karena takut kehilangan jabatan.
Sebagai asosiasi pedagang pasar, APPSI berharap agar tahun ini tidak terjadi gejolak harga pokok pangan ditengah keseriusan kita melawan pandemi Covid-19. Jangan lagi ditambah beban masyarakat akan terjadinya gejolak harga pokok pangan.
APPSI meminta Presiden Joko Widodo agar memonitor kinerja para Menteri yang terkait dengan permasalahan ketersediaan harga pokok pangan.
"Presiden jangan ragu untuk melakukan evaluasi jika pada kenyataannya tidak mampu menjaga stabilisasi harga. Sesuai dengan janji pak Presiden saat membentuk kabinetnya, butuh menteri yang inovatif, produktif, pekerja keras, cepat mengambil keputusan dan mengeksekusi program," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
