Dihantam Wabah Corona, Pemerintah Terus Berupaya Geliatkan Dunia Usaha

JAKARTA - Pemerintah berencana menerbitkan surat utang pemulihan atau recovery bonds untuk membantu kelangsungan dunia usaha yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Surat utang tersebut nantinya diterbitkan untuk Bank Indonesia (BI) atau bagi sektor swasta yang masih memiliki likuiditas.

"Pemerintah sedang melakukan penjajakan untuk mengeluarkan surat utang baru atau bonds, kira-kira namanya recovery bonds," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, dana dari penerbitan surat utang ini akan disalurkan kepada dunia usaha melalui pemberian kredit khusus dengan bunga seringan mungkin sehingga pengusaha dapat mendapatkan kredit khusus untuk membangkitkan kembali usahanya.Dalam hal ini dunia usaha yang bisa mendapatkan kredit khusus untuk menjaga arus kasnya ini harus memenuhi syarat, yaitu tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Apabila melakukan PHK, suatu badan usaha harus tetap mempertahankan 90% karyawan dengan gaji yang tidak boleh berkurang.
Terkait landasan hukum penerbitan recovery bonds, pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). "Ini ada perubahan peraturan, karena ada keterbatasan BI yang hanya boleh membeli surat utang dari pasar sekunder," katanya. (Baca: Jaga Daya Beli Masyarakat Rentan, YLKI Usul Turunkan Tarif Listrik)

Selain itu, lanjut Susiwijono, demi menjaga kestabilan sektor ekonomi, pemerintah juga sedang mengkaji opsi lain untuk menjaga daya beli karyawan di sektor formal dengan memberikan bantuan sosial melalui BP Jamsostek. "Kami akan besarkan dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bansos yang besarnya masing-masing Rp1 juta, plus insentif Rp1 juta selama empat bulan, jadi Rp5 juta per orang," ujarnya.

Bagi para pekerja nonformal, pemerintah juga telah menyiapkan kartu prakerja yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas maupun skill para pekerja.

Chief Economist Tanamduit, Ferry Latuhihin, mengingatkan, pemerintah harus memiliki strategi dan perencanaan yang matang dalam membuat kebijakan khususnya di tengah kondisi luar biasa saat ini. Dalam mendukung pelaku bisnis juga harus fokus pada beberapa sektor prioritas sehingga bisa efektif. "Dipilih dulu yang paling parah itu sektor apa. Paling jelas adalah sektor pariwisata, terutama hotel, restoran, kafe, penerbangan. Itu harus prioritas," ujarnya.

Berikutnya, sektor perbankan juga perlu diperhatikan guna kekuatan permodalan dalam rasio kecukupan modal (CAR). Ferry mengkhawatirkan kekuatan modal bank saat ini yang rata-rata di atas 20% bisa merosot akibat korona. “Berikutnya lihat perkembangan hasil upaya pembendungan yang dilakukan selama sebulan ke depan. Kalau kurvanya sudah menurun, rasanya tidak perlu dramatic action lagi," ujarnya.

Sebelumnya lembaga pemeringkat, Fitch, mengingatkan kualitas aset perbankan nasional akan berada di bawah tekanan dalam waktu dekat. Ini karena pertumbuhan kredit melambat dan kapasitas pembayaran peminjam ditantang. Selain itu, laba perbankan juga dipengaruhi oleh pencadangan yang lebih tinggi karena kualitas aset melemah.

Fitch juga telah merevisi peringkat bank-bank di Indonesia menjadi BB+ dari BBB-. Ini mencerminkan risiko jangka pendek yang signifikan terhadap pertumbuhan, kualitas aset, dan profitabilitas di sektor ini.

Stimulus UMKM

Di bagian lain, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyiapkan dua stimulus khusus sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM di tengah wabah Covid-19. "Ini disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta kemarin. (Baca juga: Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp450 Trilun untuk 6 Bulan)

Teten berharap stimulus tersebut mampu mendongkrak penjualan produk-produk UMKM. Dengan anggaran tersebut diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun.

Teten melanjutkan, stimulus kedua yang disiapkan dalam bentuk bantuan tunai untuk sektor mikro. Namun, teknis pelaksanaannya masih dipersiapkan. "Teknisnya ada beberapa model yang sedang kami persiapkan. Kami sedang memberikan stimulus bagi jasa antar, termasuk tukang ojek online," paparnya.

Stimulus bantuan tunai yang diberikan misal berupa dana Rp3 juta untuk usaha mikro/ultra mikro yang sudah terdampak Covid-19 dari data yang diusulkan dinas di daerah.

Kemudian bantuan sebesar Rp2 juta kepada individu yang memiliki usaha mikro, skema bantuan Rp4 juta bekerja sama dengan BUMN pangan seperti Bulog, serta dalam bentuk subsidi biaya pengantaran usaha mikro yang belum masuk ke platform digital. (Oktiani Endarwati/Hafid Fuad)