Ada Opsi Karantina Wilayah, Pemerintah harus Perhatikan soal Kebutuhan Pangan

JAKARTA - Opsi karantina wilayah saat sedang dikaji oleh pemerintah untuk menyetop penularan infeksi virus corona atau Covid-19. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika melakukan kebijakan ini, salah satunya terkait kebutuhan pangan.

"Kebutuhan pangan menjadi hal yang pokok bagi masyarakat. Kita harus belajar dari kondisi negara lain yang mengalami lockdown. Jangan sampai terjadi chaos," kata Nunung Nuryantono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University kepada SINDOnews, Senin (30/3/2020).

Untuk itu, lanjut Nunung, pemerintah harus menghitung betul antara lama karantina wilayah dengan pasokan yang ada. "Pemerintah harus menghitung betul suatu daerah itu berapa kebutuhan pangannya, serta dari daerah mana pasokan tersebut. Jangan sampai stok ada tapi lama pendistribusiannya" terangnya.

Selain itu, pemerintah harus sudah memiliki data masyarakat mana saja yang butuh pasokan pangan. Jangan sampai ada kecemburuan sosial dalam hal ini, karena akan menyebabkan kekacauan.

"Bantuan langsung tunai itu nanti akan dibelanjakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, teknisnya harus cermat. Jangan dibikin pasar kaget karena itu akan mengundang keramaian dan masyarakat yang ekonominya rentan pasti kalah sama yang kaya," paparnya.

Nunung menambahkan, pemerintah juga harus memprioritaskan pasokan pangan yang sangat dibutuhkan dan mudah diolah oleh masyarakat untuk dimakan sehari-hari. Seperti beras, telur, daging, sayuran dan makanan olahan. "Saya rasa stok pangan sampai saat ini masih cukup hingga Lebaran," pungkasnya.