Sri Mulyani: Perppu Lebih Efektif Dibandingkan Lockdown

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sangat penting untuk meyelamatkan ekonomi negara dari dampak virus corona.

Dengan Perrpu ini, kata Sri Mulyani, pemerintah bisa bebas bergerak untuk mengatasi virus corona karena ada tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN 2020.

Bahkan perempuan kelahiran Bandar Lampung ini mengatakan Perppu tersebut jauh lebih efektif dibandingkan dengan harus mengkunci negara (lockdown). Sebab, jika pemerintah memutuskan lockdown tanpa adanya persiapan, justru akan menimbulkan permasalahan baru seperti di India.

"Di India melakukan lockdown tanpa persiapan, justru terjadi chaos dan berbagai persoalan yang complicated," ujarnya dalam teleconfrence, Rabu (1/4/2020).

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan mengeluarkan Perppu dengan penambahan anggaran untuk penanganan virus corona. Dengan adanya tambahan anggaran ini, pemerintah bisa melakukan upaya penyelamatan dari sisi kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

"Pemerintah melihat semua aspek dan kemudian muncul dalam bentuk Perppu. Ini langkah landasan hukum awal yang kita pakai. Bapak Presiden menginstruksikan langkah extraordinary supaya kita tetap melakukan langkah penyelamatan ekonomi," ucapnya.

Lanjut Sri Mulyani, akibat virus corona ini aktivitas ekonomi mulai terganggu. Mengingat mobilitas dan kegiatan masyarakat dibatasi agar penularan virus corona tidak menyebar luas.

"Kita marathon seminggu ini melakukan formulasi untuk melihat situasi ekonomi Indonesia dan proyeksi ke depan dan forward look exercise, bagaimana perkembangan ini memukul dan mempengaruhi sektor masyarakat, terutama kecil menengah," ucapnya.

Sambil memperbaiki sektor ekonomi, pemerintah juga bisa fokus dalam pencegahan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan sosial ini bisa membantu masyrakat untuk mengikuti protokol kesehatan agar bekerja dengan menjaga jarak.

"Pemerintah melakukan proteksi terhadap mereka supaya langkah di bidang kesehatan bisa dijalankan. Kalau self distancing, work from home, isolasi terbatas, itu semua enggak akan jalan kalau masyarakat tidak diberikan jaminan sosial," tandasnya.