Pemulihan Ekonomi Sangat Bergantung Pada Keberhasilan Pencegahan Covid-19

Selasa, 07 April 2020 - 22:35 WIB
A A A
Dengan diprioritaskannya dana untuk pencegahan Covid-19, maka pemerintah bisa menyediakan alat pelindung diri (APD) yang banyak untuk tenaga kesehatan, penyediaan kamar perawatan bagi pasien yang tertular Covid-19, memproduksi masker yang cukup untuk masyarakat dan sebagainya.

"Jadi, kalau kita bayangkan untuk corona, kita produksi masker massal, kemudian APD massal, dokter, perawat, rumah sakit disubsidi. Itu ada spending tetapi spending itu adalah perputaran uang dan itu menyelamatkan nyawa manusia, sekaligus menyelamatkan sektor-sektor ekonomi sebenarnya. Jadi jangan pendekatannya cost tapi ini human investment, ini adalah sebuah penyelamatan orang-orang unggul bahkan dokter dan perawat," tegas Didin.

Pada kesempatan yang sama, dia sepakat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19/PMK.07/2020 yang salah satunya menyebutkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (DBHSDA) dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk penanganan dan pencegahan penularan virus corona. Alasannya, penyelamatan masyarakat dari penularan Covid-19 menjadi prioritas utama dan itu menjadi kunci utama bagi pemulihan ekonomi.

"Setuju sekali. Jadi sekarang harus dimobilisasi dana (BHCHT) seperti itu terutama untuk daerah-daerah yang petani tembakaunya tinggi, seperti Jawa Timur atau Sumatra Utara. Kan tidak semua petani tembakau, jadi harus clustering dana itu. Atau kalau masih cukup besar cluster di mana yang banyak penyakit atau Covid-19 tinggi diutamakan juga. Saya setuju dana bagi hasil itu dimanfaatkan untuk melawan corona juga," tandasnya.

Yang memprihatinkan, kata Didin, selama ini DBHCT belum dimanfaatkan untuk pencegahan Covid-19. Malah alokasi dana pendidikan yang dipakai untuk membiayai pencegahan pandemi tersebut.

"Harusnya proyek-proyek yang tidak prioritas ditunda. Jadi ini sepertinya pendekatannya Indonesia kurang pas. Tidak ada sense of crisis dengan menggunakan dana pendidikan dan tidak menggunakan dana-dana proyek nonprioritas. Jadi masih ada mimpi sepertinya mau cepat selesai (pencegahan Covid-19) lalu proyek nanti dilanjutkan. Sepertinya kurang membaca perkembangan yang berat di dunia ini," kritiknya.

Berkaitan dengan industri hasil tembakau, Didin menyampaikan, industri hasil tembakau selama ini terbukti menggerakkan perekonomian masyarakat di kota dan daerah. Untuk itu sudah sewajarnya pemerintah melindungi dan membiarkan para petani tembakau bekerja serta memikirkan bagaimana menampung hasil produksinya.

Ditanya bagaimana memberikan stimulus untuk buruh dan petani tembakau, Didin mengakui belum mengetahuinya secara pasti. Yang jelas, jika perusahaan atau industri hasil tembakau masih bisa berproduksi dan melakukan ekspor hasil produksinya keluar negeri, maka usaha inin harus terus dilindungi. Karena dapat menggerakan perekonomian masyarakat.

"Untuk stimulus yang diberikan pemerintah untuk petani dan buruh tembakau saya enggak tahu persis seperti apa, tapi kira-kira kan mereka tetap bekerja kegiatan pertaniannya dan tinggal sosial distancingnya saja diatur. Lalu kemudian bagaimana menampung produknya. Kalau bisa dengan Bulog, Pemda, atau pengusaha yang menampung produknya bisa diberi insentif," papar Guru Besar yang pernah mengenyam pendidikan di Prancis ini.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran Bandung ini juga sepakat dengan prediksi Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Karena adanya wabah Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tertekan di bawah 4%. Bahkan ekstrimnya bisa hanya mencapai 0,4%.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1479 seconds (10.177#12.26)