Pemerintah diminta subsidi conventer gas
Selasa, 27 Desember 2011 - 09:51 WIB
Pemerintah diminta subsidi conventer gas
A
A
A
Sindonews.com - PT Pertamina (Persero) mengusulkan pemberian subsidi untuk pembelian alat pengonversi bahan bakar minyak ke gas (conventer kit) oleh seluruh pemilik kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Pemberian subsidi tersebut untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengalihan bahan bakar minyak ke gas. “Kita berharap, pemerintah menyubsidi sarananya dan bukan dalam bentuk harga gasnya. Itu yang kita harapkan dan tawarkan kepada pemerintah,” kata Vice President Corporate Pertamina Mochamad Harun di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, dalam menyukseskan program ini, perusahaan pelat merah tersebut berharap, pemerintah melakukan pengaturan kebijakan domestic market obligation (DMO) gas dalam negeri. Hal itu dimaksudkan agar kebutuhan gas dalam negeri bisa terpenuhi dengan maksimal. “Untuk wilayah DKI Jakarta saja, saat ini kita baru bisa pasok empat juta kubik metrik ton,” tutur Harun.
Menurut Harun, kurang berkembangnya penggunaan bahan bakar gas (BBG) di Indonesia dikarenakan harga BBG masih sangat rendah ditambah infrastruktur yang tidak mendukung, sehingga pengusaha enggan menjual BBG. “Paling tidak BBG itu Rp4.100 per liter,” tandas Harun. Seperti diketahui, harga BBG saat ini hanya Rp3.100 per liter.
Pemerintah menargetkan, pada 2012 wilayah Jawa-Bali akan menjadi pusat program energi murah dan ramah lingkungan tersebut. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo sependapat dengan usul Pertamina. “Subsidinya sekira 50 persen bagi semua jenis transportasi termasuk mobil pribadi,” kata dia.
Dia mengatakan, kebijakan pemberian subsidi, harus didukung dengan penetapan harga bahan bakar gas yang murah. Dengan harga BBG yang jauh lebih murah dibandingkan harga premium, otomatis masyarakat akan beralih ke gas.
Adapun, subsidi ke penjual ini dilakukan agar harga jual ke pembeli tetap lebih murah seperti saat ini, yakni Rp3.100 per lsp. Dengan adanya subsidi harga, menurut Widjajono, investor swasta akan tertarik membangun infrastruktur pendukung kebijakan konversi bahan bakar minyak ke gas. “Saat ini harga keekonomian bahan bakar gas sebesar Rp4.100 per lsp.
Sedangkan, harga jualnya ke masyarakat sekitar Rp3.100 per liter. Jadi. Selisih Rp1.000 per lsp. Selisih ini ditanggung pemerintah melalui subsidi,” kata Widjajono.
Pemberian subsidi tersebut untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengalihan bahan bakar minyak ke gas. “Kita berharap, pemerintah menyubsidi sarananya dan bukan dalam bentuk harga gasnya. Itu yang kita harapkan dan tawarkan kepada pemerintah,” kata Vice President Corporate Pertamina Mochamad Harun di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, dalam menyukseskan program ini, perusahaan pelat merah tersebut berharap, pemerintah melakukan pengaturan kebijakan domestic market obligation (DMO) gas dalam negeri. Hal itu dimaksudkan agar kebutuhan gas dalam negeri bisa terpenuhi dengan maksimal. “Untuk wilayah DKI Jakarta saja, saat ini kita baru bisa pasok empat juta kubik metrik ton,” tutur Harun.
Menurut Harun, kurang berkembangnya penggunaan bahan bakar gas (BBG) di Indonesia dikarenakan harga BBG masih sangat rendah ditambah infrastruktur yang tidak mendukung, sehingga pengusaha enggan menjual BBG. “Paling tidak BBG itu Rp4.100 per liter,” tandas Harun. Seperti diketahui, harga BBG saat ini hanya Rp3.100 per liter.
Pemerintah menargetkan, pada 2012 wilayah Jawa-Bali akan menjadi pusat program energi murah dan ramah lingkungan tersebut. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo sependapat dengan usul Pertamina. “Subsidinya sekira 50 persen bagi semua jenis transportasi termasuk mobil pribadi,” kata dia.
Dia mengatakan, kebijakan pemberian subsidi, harus didukung dengan penetapan harga bahan bakar gas yang murah. Dengan harga BBG yang jauh lebih murah dibandingkan harga premium, otomatis masyarakat akan beralih ke gas.
Adapun, subsidi ke penjual ini dilakukan agar harga jual ke pembeli tetap lebih murah seperti saat ini, yakni Rp3.100 per lsp. Dengan adanya subsidi harga, menurut Widjajono, investor swasta akan tertarik membangun infrastruktur pendukung kebijakan konversi bahan bakar minyak ke gas. “Saat ini harga keekonomian bahan bakar gas sebesar Rp4.100 per lsp.
Sedangkan, harga jualnya ke masyarakat sekitar Rp3.100 per liter. Jadi. Selisih Rp1.000 per lsp. Selisih ini ditanggung pemerintah melalui subsidi,” kata Widjajono.
()
