April, Premium dialihkan ke LGV-CNG

Senin, 02 Januari 2012 - 17:38 WIB
April, Premium dialihkan...
April, Premium dialihkan ke LGV-CNG
A A A
Sindonews.com - Komitmen pembatasan penggunaan BBM subsidi pada April 2012, pemerintah mempunyai opsi untuk mengalihkan pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke Liquified Gas for Vehicle (LGV) atau Compressed natural gas (CNG).

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk mobil plat hitam di Jawa dan Bali pada April nanti, telah dikaji salah satu teknisnya yaitu dengan mendorong penggunaan LGV atau CNG.

"Tidak boleh menggunakan premium tapi menggunakan LGV atau CNG, opsi itu ada," ungkap Hatta ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Di kesempatan lain di tempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga mengatakan program alternatif pengalihan penggunaan BBM subsidi ke CNG atau LGV kemungkinan akan diterapkan berhubung rentannya harga ICP yang saat ini masih lebih tinggi dari asumsi pemerintah di APBN 2012.

"ICP dan harga minyak masih sangat rentan, jauh di atas asumsi APBN 2012 yaitu USD90 sedangkan ICP USD110, tentu kita mesti antisipasi adanya kondisi dunia yang bisa berubah. Pemerintah harus siap pengendalian BBM subsidi April 2012," pungkasnya.

Terkait pengaturan BBM bersubsidi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjalankan pengendalian subsidi BBM pada kuartal I tahun depan.

“Karena subsidi BBM ini kan implikasinya ke fiskal cukup besar,” tegas Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

Menurut Anny, komitmen menjalankan rencana kebijakan pembatasan BBM akan berdampak cukup signifikan terhadap postur anggaran negara yang selama ini banyak tersedot untuk memenuhi konsumsi subsidi minyak dalam negeri.

Anny menjelaskan, jika kebijakan ini benar-benar terealisasi dan konsumsi BBM bersubsidi bisa ditahan sesuai kuota yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar 40 juta kiloliter (kl), maka ruang akselerasi fiskal akan terbuka. Pemerintah akan memiliki ruang yang cukup untuk mendistribusikan anggaran bagi pendanaan infrastruktur. (ank)

()
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkini
Risiko Geopolitik dan...
Risiko Geopolitik dan Dampaknya terhadap Pasar Mata Uang
38 menit yang lalu
Revisi UU Hak Cipta...
Revisi UU Hak Cipta Dikhawatirkan Bebani UMKM hingga Startup
1 jam yang lalu
Libur 1 Muharram, Harga...
Libur 1 Muharram, Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,7 Juta per Gram
2 jam yang lalu
Sambut Kabar Damai AS-Iran,...
Sambut Kabar Damai AS-Iran, Harga Bitcoin Melesat Tembus USD65.900
4 jam yang lalu
Kapal Tanker India Lintasi...
Kapal Tanker India Lintasi Selat Hormuz, Tandai Pulihnya Jalur Strategis usai Kesepakatan Damai AS-Iran
5 jam yang lalu
Ini Prinsip Dasar Manajemen...
Ini Prinsip Dasar Manajemen Risiko yang Wajib Dipahami Setiap Trader Forex
6 jam yang lalu
Infografis
Daftar Lengkap Pelatih...
Daftar Lengkap Pelatih Timnas Indonesia dari Masa ke Masa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved