April, Premium dialihkan ke LGV-CNG

Senin, 02 Januari 2012 - 17:38 WIB
April, Premium dialihkan...
April, Premium dialihkan ke LGV-CNG
A A A
Sindonews.com - Komitmen pembatasan penggunaan BBM subsidi pada April 2012, pemerintah mempunyai opsi untuk mengalihkan pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke Liquified Gas for Vehicle (LGV) atau Compressed natural gas (CNG).

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk mobil plat hitam di Jawa dan Bali pada April nanti, telah dikaji salah satu teknisnya yaitu dengan mendorong penggunaan LGV atau CNG.

"Tidak boleh menggunakan premium tapi menggunakan LGV atau CNG, opsi itu ada," ungkap Hatta ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Di kesempatan lain di tempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga mengatakan program alternatif pengalihan penggunaan BBM subsidi ke CNG atau LGV kemungkinan akan diterapkan berhubung rentannya harga ICP yang saat ini masih lebih tinggi dari asumsi pemerintah di APBN 2012.

"ICP dan harga minyak masih sangat rentan, jauh di atas asumsi APBN 2012 yaitu USD90 sedangkan ICP USD110, tentu kita mesti antisipasi adanya kondisi dunia yang bisa berubah. Pemerintah harus siap pengendalian BBM subsidi April 2012," pungkasnya.

Terkait pengaturan BBM bersubsidi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjalankan pengendalian subsidi BBM pada kuartal I tahun depan.

“Karena subsidi BBM ini kan implikasinya ke fiskal cukup besar,” tegas Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

Menurut Anny, komitmen menjalankan rencana kebijakan pembatasan BBM akan berdampak cukup signifikan terhadap postur anggaran negara yang selama ini banyak tersedot untuk memenuhi konsumsi subsidi minyak dalam negeri.

Anny menjelaskan, jika kebijakan ini benar-benar terealisasi dan konsumsi BBM bersubsidi bisa ditahan sesuai kuota yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar 40 juta kiloliter (kl), maka ruang akselerasi fiskal akan terbuka. Pemerintah akan memiliki ruang yang cukup untuk mendistribusikan anggaran bagi pendanaan infrastruktur. (ank)

()
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.0485 seconds (0.1#10.140)