Pembatasan BBM sasar 1,2 juta mobil di Jawa-Bali
Pembatasan BBM sasar 1,2 juta mobil di Jawa-Bali
A
A
A
Sindonews.com – Keputusan pemerintah untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 April 2012 sudah bulat. Pada tahap awal, pembatasan akan menyasar 1,2 juta kendaraan di Jawa-Bali.
“Secara bertahap. Tidak mungkin 100 persen. Kalau saya katakan siap atau semua beralih ke gas, tentu tidak seperti itu. Secara bertahap semua berjalan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa di Jakarta kemarin.
Dia menegaskan, waktu tiga bulan persiapan akan digunakan secara efektif, mulai dari membentuk tim sosialisasi dan pengawasan hingga pelaksanaan pembatasan BBM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) membentuk dua tim, yaitu tim sosialisasi dan tim pengawasan. “Dana yang dibutuhkan untuk persiapan, baik sosialisasi maupun pembangunan sarana dan prasarana,akanberasaldari anggaran negara,” paparnya.
Pemerintah memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai diberlakukan 1 April 2012.
Nantinya, mobil pribadi dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Kendaraan pelat hitam harus menggunakan BBM nonsubsidi seperti pertamax atau beralih ke bahan bakar gas, baik liquefied gas for vehicle (LGV) ataupun compressed natural gas (CNG).
Pembatasan harus dilakukan demi menjaga agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melampaui kuota APBN 2012 sebanyak 40 juta kiloliter (kl). Demi mendukung pembatasan BBM bersubsidi,Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp900 miliar.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengaku tidak mengetahui persis penggunaan dana tersebut lantaran pengalokasian anggaran merupakan kewenangan Kementerian ESDM.
Jika dirasa diperlukan, anggaran tersebut bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Kementerian ESDM. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung.
“Detail proyeknya ada di Kementerian ESDM,” ungkap Anny seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Menko Perekonomian tadi malam.
Dia mengatakan, dengan fluktuasi harga minyak dunia, Kementerian ESDM didorong untuk memastikan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan efektif. Apabila tidak berjalan baik, implikasinya bisa ke kondisi fiskal, yakni subsidi yang dimungkinkan membengkak dari kuota APBN.
“Kami berharap ESDM mendorong proses pembatasan bisa berjalan lancar,” tambahnya. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mardani menyarankan pemerintah segera mengambil tindakan taktis untuk merealisasi kebijakan konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). ”Kami akan mengamati dan mengawasi secara ketat keseriusan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan konversi ini,” ujarnya.
DPR mengusulkan agar kebijakan ini nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan yang jelas dan definitif sehingga pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dapat bekerja optimal dengan landasan hukum yang kuat. Menurutnya, kebijakan konversi BBM ke BBG itu sudah sering didengung-dengungkan pemerintah, tetapi belum pernah ada tindakan nyata.
Lampaui Kuota
Di bagian lain, realisasi konsumsi BBM bersubsidi 2011 mencapai 41,69 juta kl atau melampaui kuota APBN-P 2011 yang 40,36 juta kl. Berdasarkan data per 2 Januari 2012 yang belum diverifikasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, realisasi BBM bersubsidi 2011 terdiri atas 25,49 juta kl premium, 14,49 juta kl solar, dan 1,69 juta kl minyak tanah. Kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2011 terdiri atas premium 24,51 juta kl, solar 14,06 juta kl, dan minyak tanah 1,80 juta kl.
”Realisasi BBM PSO 2011 terhadap kuota APBN-P 2011 over sekitar 3,3 persen.Namun, jika dibandingkan dengan angka estimasi yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan, Ditjen Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina (persero), realisasi tersebut masih on the track,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun.
Seperti diketahui, beberapa instansi terkait dan Pertamina menyepakati estimasi konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir 2011 sebanyak 41,91 juta kl atau bertambah 1,55 juta kl dari kuota BBM bersubsidi yang habis pada pekan ketiga Desember 2011. Estimasi konsumsi tersebut terdiri atas 25,57 juta kl premium, 1,70 juta kl minyak tanah,dan 14,64 juta kl solar. ”Realisasi konsumsi hingga akhir tahun ternyata 220 ribu kl lebih rendah dari estimasi,” katanya.
Enam provinsi dengan kuota BBM bersubsidi terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten, mengalami kelebihan kuota paling besar. Provinsi Banten mengalami kelebihan kuota 7,2 persen, DKI Jakarta 6,5 persen, Jawa Barat 5,2 persen, Jawa Tengah 4,2 persen, Jawa Timur 3,8 persen dan Sumatera Utara 3,3 persen. Pertamina kembali ditetapkan oleh BPH Migas menjadi salah satu distributor BBM bersubsidi pada 2012.
Dari kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2012, Pertamina mendapatkan amanat untuk menyalurkan BBM bersubsidi tidak kurang dari 99,6 persen. Kuota BBM bersubsidi 2012 terdiri atas 21,9 juta kl premium, 1,7 juta kl minyak tanah, dan 13,9 juta kl solar.Volume kuota tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 2011 seiring dengan rencana pemerintah melakukan program pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, berupa larangan penggunaan premium bagi mobil pribadi di Jawa-Bali pada 1 April 2012.
Saatini, Pertaminamenyiapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung program tersebut. Hingga 23 Desember 2011 tercatat 2.704 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah melayani pembelian pertamax. Khusus untuk di wilayah Jawa-Bali, dari 3.061 unit SPBU, 2.065 unit di antaranya sudah menjual pertamax, 700 SPBU berpotensi untuk beralih tangki pendam ke pertamax, dan sebanyak 296 SPBU memerlukan investasi baru.
Adapun kapasitas tangki pertamax yang dibutuhkan saat implementasi program diperkirakan bisa mencapai 343 ribu kl, yang terdiri atas 157 ribu kl di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten (Region III), 105 ribu kl di wilayah Jawa Tengah dan DIY (Region IV), dan 81 ribu kl di Jawa Timur, Madura, dan Bali (Region V). Saat ini,kapasitas tangki pertamax yang sudah tersedia di Jawa-Bali mencapai 299 ribu kl atau 87 persen dari kebutuhan.
“Secara bertahap. Tidak mungkin 100 persen. Kalau saya katakan siap atau semua beralih ke gas, tentu tidak seperti itu. Secara bertahap semua berjalan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa di Jakarta kemarin.
Dia menegaskan, waktu tiga bulan persiapan akan digunakan secara efektif, mulai dari membentuk tim sosialisasi dan pengawasan hingga pelaksanaan pembatasan BBM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) membentuk dua tim, yaitu tim sosialisasi dan tim pengawasan. “Dana yang dibutuhkan untuk persiapan, baik sosialisasi maupun pembangunan sarana dan prasarana,akanberasaldari anggaran negara,” paparnya.
Pemerintah memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai diberlakukan 1 April 2012.
Nantinya, mobil pribadi dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Kendaraan pelat hitam harus menggunakan BBM nonsubsidi seperti pertamax atau beralih ke bahan bakar gas, baik liquefied gas for vehicle (LGV) ataupun compressed natural gas (CNG).
Pembatasan harus dilakukan demi menjaga agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melampaui kuota APBN 2012 sebanyak 40 juta kiloliter (kl). Demi mendukung pembatasan BBM bersubsidi,Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp900 miliar.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengaku tidak mengetahui persis penggunaan dana tersebut lantaran pengalokasian anggaran merupakan kewenangan Kementerian ESDM.
Jika dirasa diperlukan, anggaran tersebut bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Kementerian ESDM. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung.
“Detail proyeknya ada di Kementerian ESDM,” ungkap Anny seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Menko Perekonomian tadi malam.
Dia mengatakan, dengan fluktuasi harga minyak dunia, Kementerian ESDM didorong untuk memastikan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan efektif. Apabila tidak berjalan baik, implikasinya bisa ke kondisi fiskal, yakni subsidi yang dimungkinkan membengkak dari kuota APBN.
“Kami berharap ESDM mendorong proses pembatasan bisa berjalan lancar,” tambahnya. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mardani menyarankan pemerintah segera mengambil tindakan taktis untuk merealisasi kebijakan konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). ”Kami akan mengamati dan mengawasi secara ketat keseriusan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan konversi ini,” ujarnya.
DPR mengusulkan agar kebijakan ini nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan yang jelas dan definitif sehingga pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dapat bekerja optimal dengan landasan hukum yang kuat. Menurutnya, kebijakan konversi BBM ke BBG itu sudah sering didengung-dengungkan pemerintah, tetapi belum pernah ada tindakan nyata.
Lampaui Kuota
Di bagian lain, realisasi konsumsi BBM bersubsidi 2011 mencapai 41,69 juta kl atau melampaui kuota APBN-P 2011 yang 40,36 juta kl. Berdasarkan data per 2 Januari 2012 yang belum diverifikasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, realisasi BBM bersubsidi 2011 terdiri atas 25,49 juta kl premium, 14,49 juta kl solar, dan 1,69 juta kl minyak tanah. Kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2011 terdiri atas premium 24,51 juta kl, solar 14,06 juta kl, dan minyak tanah 1,80 juta kl.
”Realisasi BBM PSO 2011 terhadap kuota APBN-P 2011 over sekitar 3,3 persen.Namun, jika dibandingkan dengan angka estimasi yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan, Ditjen Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina (persero), realisasi tersebut masih on the track,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun.
Seperti diketahui, beberapa instansi terkait dan Pertamina menyepakati estimasi konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir 2011 sebanyak 41,91 juta kl atau bertambah 1,55 juta kl dari kuota BBM bersubsidi yang habis pada pekan ketiga Desember 2011. Estimasi konsumsi tersebut terdiri atas 25,57 juta kl premium, 1,70 juta kl minyak tanah,dan 14,64 juta kl solar. ”Realisasi konsumsi hingga akhir tahun ternyata 220 ribu kl lebih rendah dari estimasi,” katanya.
Enam provinsi dengan kuota BBM bersubsidi terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten, mengalami kelebihan kuota paling besar. Provinsi Banten mengalami kelebihan kuota 7,2 persen, DKI Jakarta 6,5 persen, Jawa Barat 5,2 persen, Jawa Tengah 4,2 persen, Jawa Timur 3,8 persen dan Sumatera Utara 3,3 persen. Pertamina kembali ditetapkan oleh BPH Migas menjadi salah satu distributor BBM bersubsidi pada 2012.
Dari kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2012, Pertamina mendapatkan amanat untuk menyalurkan BBM bersubsidi tidak kurang dari 99,6 persen. Kuota BBM bersubsidi 2012 terdiri atas 21,9 juta kl premium, 1,7 juta kl minyak tanah, dan 13,9 juta kl solar.Volume kuota tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 2011 seiring dengan rencana pemerintah melakukan program pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, berupa larangan penggunaan premium bagi mobil pribadi di Jawa-Bali pada 1 April 2012.
Saatini, Pertaminamenyiapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung program tersebut. Hingga 23 Desember 2011 tercatat 2.704 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah melayani pembelian pertamax. Khusus untuk di wilayah Jawa-Bali, dari 3.061 unit SPBU, 2.065 unit di antaranya sudah menjual pertamax, 700 SPBU berpotensi untuk beralih tangki pendam ke pertamax, dan sebanyak 296 SPBU memerlukan investasi baru.
Adapun kapasitas tangki pertamax yang dibutuhkan saat implementasi program diperkirakan bisa mencapai 343 ribu kl, yang terdiri atas 157 ribu kl di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten (Region III), 105 ribu kl di wilayah Jawa Tengah dan DIY (Region IV), dan 81 ribu kl di Jawa Timur, Madura, dan Bali (Region V). Saat ini,kapasitas tangki pertamax yang sudah tersedia di Jawa-Bali mencapai 299 ribu kl atau 87 persen dari kebutuhan.
()
Explore More