Naikkan harga lebih efektif dari batasi BBM bersubsidi
Naikkan harga lebih efektif dari batasi BBM bersubsidi
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintah dalam membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai kurang efektif. Adapun, kebijakan menaikkan harga BBM akan lebih efektif.
"Instrumen harga jauh lebih efektif daripada berputar-putar dengan teori yang dilakukan," ujar Anggota Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam acara Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/1/2012).
Menurutnya, jika pemerintah tetap dengan kebijakan membatasi BBM bersubsidi yang rencananya akan dimulai 1 April 2012 nanti berdampak terjadinya distorsi ekonomi.
"Jika dampak dari kenaikan BBM kan sebenarnya sudah kelihatan ya, dan selama ini secara sosial juga masyarakat pernah merasakannya, jadi kurang lebih antisipasi dari permasalahan ini bisa dilakukan. Daripada melakukan pembatasan," ungkapnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa Pemerintah belum menyiapkan prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan ini. "Kalau pemerintah ingin membatasi BBM bersubsidi di lapangan, akan sangat menyulitkan pengguna. Selain dia harus menggunakan Pertamax, tetapi ketidaksiapan prasarana juga sangat mengganggu," ujarnya.
Dimana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan berdampak cukup besar, terutama bagi masyarakat kelas menengah pengguna kendaraan pribadi. Opsi pemilihan transportasi umum pun menjadi diragukan untuk bulan April mendatang.
"Dalam waktu satu sampai tiga tahun kedepan akan ada sekitar 8 juta kendaraan yang akan dikonversi ke BBG dan bulan April ini target itu akan sulit dicapai. Serta pemilihan untuk transportasi umum jadi pertanyaan besar untuk kita semua," ungkap Wakil Direktur Reforminer Institut Komaidi Notonegoro.
Dia menambahkan menurut hasil survei, tahun 2005 minat masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum sebesar 35 persen, namun di tahun 2011 lalu minat masyarakat tersebut berkurang menjadi 12 persen.
Namun Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo masih tetap menghimbau masyarakat pengguna kendaraan pribadi berbahan bakar jenis premium untuk menggunakan transportasi umum.
"Sebenarnya di beberapa waktu saya sering naik busway lho, cuman tidak ketahuan saja dan sebelum jadi wakil menteri saya sering juga naik busway dan naik kopaja, sekarang pun kalau tidak ada agenda menghadap presiden atau tidak sangat sibuk saya akan naik busway lagi," ujarnya sambil tersenyum. (ank)
"Instrumen harga jauh lebih efektif daripada berputar-putar dengan teori yang dilakukan," ujar Anggota Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam acara Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/1/2012).
Menurutnya, jika pemerintah tetap dengan kebijakan membatasi BBM bersubsidi yang rencananya akan dimulai 1 April 2012 nanti berdampak terjadinya distorsi ekonomi.
"Jika dampak dari kenaikan BBM kan sebenarnya sudah kelihatan ya, dan selama ini secara sosial juga masyarakat pernah merasakannya, jadi kurang lebih antisipasi dari permasalahan ini bisa dilakukan. Daripada melakukan pembatasan," ungkapnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa Pemerintah belum menyiapkan prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan ini. "Kalau pemerintah ingin membatasi BBM bersubsidi di lapangan, akan sangat menyulitkan pengguna. Selain dia harus menggunakan Pertamax, tetapi ketidaksiapan prasarana juga sangat mengganggu," ujarnya.
Dimana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan berdampak cukup besar, terutama bagi masyarakat kelas menengah pengguna kendaraan pribadi. Opsi pemilihan transportasi umum pun menjadi diragukan untuk bulan April mendatang.
"Dalam waktu satu sampai tiga tahun kedepan akan ada sekitar 8 juta kendaraan yang akan dikonversi ke BBG dan bulan April ini target itu akan sulit dicapai. Serta pemilihan untuk transportasi umum jadi pertanyaan besar untuk kita semua," ungkap Wakil Direktur Reforminer Institut Komaidi Notonegoro.
Dia menambahkan menurut hasil survei, tahun 2005 minat masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum sebesar 35 persen, namun di tahun 2011 lalu minat masyarakat tersebut berkurang menjadi 12 persen.
Namun Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo masih tetap menghimbau masyarakat pengguna kendaraan pribadi berbahan bakar jenis premium untuk menggunakan transportasi umum.
"Sebenarnya di beberapa waktu saya sering naik busway lho, cuman tidak ketahuan saja dan sebelum jadi wakil menteri saya sering juga naik busway dan naik kopaja, sekarang pun kalau tidak ada agenda menghadap presiden atau tidak sangat sibuk saya akan naik busway lagi," ujarnya sambil tersenyum. (ank)
()
Explore More