Pemerintah gandeng PT DI garap converter kit
Senin, 09 Januari 2012 - 13:25 WIB
Pemerintah gandeng PT DI garap converter kit
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menggandeng PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk pengadaan converter kit sebagai langkah serius program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
"LGV dan CNG dua-duanya pakai PTDI. Mereka sudah biasa membuat barang-barang canggih. Impor tidak asal, itu sesuai standar internasional saja," ujar Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo yang dihubungi Okezone, di Jakarta, Senin (9/1/2011).
Widjajono mengatakan rencananya di 2012 akan ada 44 ribu converter kit untuk angkutan umum di Jawa. "Kalau di Bali kendalanya tidak ada pipa Anggaran Rp12 juta-Rp15 juta per unit. Harga CNG Rp4.100 dan harga LGV Rp5.600, ada subsidi Rp1.000 karena harga keekonomian LGV Rp6.600 sesegera mungkin harga baru itu ditetapkan," jelasnya.
Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi sepertinya benar-benar akan direalisasikan April depan. Pemerintah bahkan berjanji akan menggratiskan converter kit pada kendaraan umum agar beralih ke Liquid Gas for Vehicle (LGV) seniai Rp15 juta per kendaraan.
Selain itu, pemerintah juga akan segera membangun 110 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Pulau Jawa untuk mendukung ketersediaan BBG.
"Untuk 2012 rencana ada 19 SPBG di Jakarta. Dan Untuk Jawa rencana ada 110 SPBG, misalnya tidak ada pipanya, kami ambil gas dari pipa, ditempatkan di mother station, lalu diangkut pakai truk ke daughter station," tuntasnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan dukungannya kepada PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk membuat converter kit terkait opsi untuk mengkonversi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, dukungan terhadap PT DI ini dilakukan agar penyediaan converter kit tidak diimpor.
"Sepanjang tak menganggu program pembuatan pesawatnya, saya mendukung. Bahkan swasta yang besar juga bisa membuat, daripada impor. Sebaiknya dihindari lah dari impor kecuali terpaksa," ungkap Dahlan akhir pekan lalu.
Dahlan pun memandang jika pembuatan alat converter kit itu tidak sulit, maka industri lainnya pun bisa digerakkan. Dia mencontohkan bahwa perusahaan BUMN lainnya, yaitu PT Boma Bisma Indra yang juga bisa melakukan pembuatan produksi alat converter kit tersebut.
"Apakah sulit? Jika tak terlalu sulit industri lainnya kan bisa digerakkan ikut juga. Saya harus melihat desainnya seperti apa, rasanya sih enggak ada barang yang enggak bisa dibuat. Misalnya yang lainnya bisa ikut, Boma Bisma Indra, bisa ikut bikin," paparnya.
"LGV dan CNG dua-duanya pakai PTDI. Mereka sudah biasa membuat barang-barang canggih. Impor tidak asal, itu sesuai standar internasional saja," ujar Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo yang dihubungi Okezone, di Jakarta, Senin (9/1/2011).
Widjajono mengatakan rencananya di 2012 akan ada 44 ribu converter kit untuk angkutan umum di Jawa. "Kalau di Bali kendalanya tidak ada pipa Anggaran Rp12 juta-Rp15 juta per unit. Harga CNG Rp4.100 dan harga LGV Rp5.600, ada subsidi Rp1.000 karena harga keekonomian LGV Rp6.600 sesegera mungkin harga baru itu ditetapkan," jelasnya.
Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi sepertinya benar-benar akan direalisasikan April depan. Pemerintah bahkan berjanji akan menggratiskan converter kit pada kendaraan umum agar beralih ke Liquid Gas for Vehicle (LGV) seniai Rp15 juta per kendaraan.
Selain itu, pemerintah juga akan segera membangun 110 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Pulau Jawa untuk mendukung ketersediaan BBG.
"Untuk 2012 rencana ada 19 SPBG di Jakarta. Dan Untuk Jawa rencana ada 110 SPBG, misalnya tidak ada pipanya, kami ambil gas dari pipa, ditempatkan di mother station, lalu diangkut pakai truk ke daughter station," tuntasnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan dukungannya kepada PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk membuat converter kit terkait opsi untuk mengkonversi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, dukungan terhadap PT DI ini dilakukan agar penyediaan converter kit tidak diimpor.
"Sepanjang tak menganggu program pembuatan pesawatnya, saya mendukung. Bahkan swasta yang besar juga bisa membuat, daripada impor. Sebaiknya dihindari lah dari impor kecuali terpaksa," ungkap Dahlan akhir pekan lalu.
Dahlan pun memandang jika pembuatan alat converter kit itu tidak sulit, maka industri lainnya pun bisa digerakkan. Dia mencontohkan bahwa perusahaan BUMN lainnya, yaitu PT Boma Bisma Indra yang juga bisa melakukan pembuatan produksi alat converter kit tersebut.
"Apakah sulit? Jika tak terlalu sulit industri lainnya kan bisa digerakkan ikut juga. Saya harus melihat desainnya seperti apa, rasanya sih enggak ada barang yang enggak bisa dibuat. Misalnya yang lainnya bisa ikut, Boma Bisma Indra, bisa ikut bikin," paparnya.
()
