Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kadin: Lebih baik harga BBM naik
Kadin: Lebih baik harga BBM naik
A
A
A
Sindonews.com - Kalau bisa memilih, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) lebih setuju adanya langkah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap ketimbang pembatasan BBM subsidi.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Kehutanan Alzier Dianis Thabranie kala ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
"Kita sih kalau bisa dinaikin harganya supaya jangan subsidi terus. Dinaikkin saja sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang pantas, supaya rakyat juga tidak menjerit dan pemerintah tidak sakit (subsidinya)," ujar Alzier.
Dia meminta, pemerintah menaikkan harga BBM tersebut sebesar Rp500-1.000 per liter. "Kalau enggak kasihan juga presidennya nanti, subsidi terus, kapan mau majunya negara kita," tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi pada April nanti. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, kendaraan umum masih akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, dirinya masih bingung untuk mengatur kendaraan plat hitam.
"Kendaraan umum masih dapat subsidi. Masalah yang menjadi agak sulit mengaturnya adalah pelat hitam. Karena plat hitam ini banyak jumlahnya, ada yang punya dua atau tiga. Tetapi yang punya pelat hitam ini ada juga orang yang tidak kaya. Jadi yang saya sebut kemarin, ada seorang guru sudah 30 tahun jadi guru, dia menabung terus bisa beli mobil. Nah, ini kalau tidak boleh beli yang subsidi ya kasihan. Dan ini memang ini tidak mudah. Itu kita sedang mempersiapkan ini," ucap Alzier.
Terkait bidang Energi Kadin dan mengingat banyaknya program kementerian ESDM dalam meningkatkan pembangunan nasional, Kamar Dagang dan Industri Nasional akan menjalin kerjasama yang berkelanjutan.
"Kita mendukung program Kementerian ESDM dalam rangka percepatan menyangkut masalah listrik, batu bara dan lain-lain. Hingga penyelesaian kasus-kasus kuasa pertambangan (KP) yang kurang lebih ada sekitar 600 KP yang bermasalah di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Mengenai program kerja yang akan dilaksanakan, Alzier belum mau menyampaikan. "Kita akan duduk satu meja dengan menteri ESDM, Kadin dan BUMN, dan dalam waktu tiga tahun ini akan berakhir," tandasnya. (ank)
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Kehutanan Alzier Dianis Thabranie kala ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
"Kita sih kalau bisa dinaikin harganya supaya jangan subsidi terus. Dinaikkin saja sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang pantas, supaya rakyat juga tidak menjerit dan pemerintah tidak sakit (subsidinya)," ujar Alzier.
Dia meminta, pemerintah menaikkan harga BBM tersebut sebesar Rp500-1.000 per liter. "Kalau enggak kasihan juga presidennya nanti, subsidi terus, kapan mau majunya negara kita," tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi pada April nanti. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, kendaraan umum masih akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, dirinya masih bingung untuk mengatur kendaraan plat hitam.
"Kendaraan umum masih dapat subsidi. Masalah yang menjadi agak sulit mengaturnya adalah pelat hitam. Karena plat hitam ini banyak jumlahnya, ada yang punya dua atau tiga. Tetapi yang punya pelat hitam ini ada juga orang yang tidak kaya. Jadi yang saya sebut kemarin, ada seorang guru sudah 30 tahun jadi guru, dia menabung terus bisa beli mobil. Nah, ini kalau tidak boleh beli yang subsidi ya kasihan. Dan ini memang ini tidak mudah. Itu kita sedang mempersiapkan ini," ucap Alzier.
Terkait bidang Energi Kadin dan mengingat banyaknya program kementerian ESDM dalam meningkatkan pembangunan nasional, Kamar Dagang dan Industri Nasional akan menjalin kerjasama yang berkelanjutan.
"Kita mendukung program Kementerian ESDM dalam rangka percepatan menyangkut masalah listrik, batu bara dan lain-lain. Hingga penyelesaian kasus-kasus kuasa pertambangan (KP) yang kurang lebih ada sekitar 600 KP yang bermasalah di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Mengenai program kerja yang akan dilaksanakan, Alzier belum mau menyampaikan. "Kita akan duduk satu meja dengan menteri ESDM, Kadin dan BUMN, dan dalam waktu tiga tahun ini akan berakhir," tandasnya. (ank)
()
Explore More