Kadin: Lebih baik harga BBM naik

Kamis, 12 Januari 2012 - 15:35 WIB
Kadin: Lebih baik harga...
Kadin: Lebih baik harga BBM naik
A A A
Sindonews.com - Kalau bisa memilih, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) lebih setuju adanya langkah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap ketimbang pembatasan BBM subsidi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Kehutanan Alzier Dianis Thabranie kala ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/1/2012).

"Kita sih kalau bisa dinaikin harganya supaya jangan subsidi terus. Dinaikkin saja sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang pantas, supaya rakyat juga tidak menjerit dan pemerintah tidak sakit (subsidinya)," ujar Alzier.

Dia meminta, pemerintah menaikkan harga BBM tersebut sebesar Rp500-1.000 per liter. "Kalau enggak kasihan juga presidennya nanti, subsidi terus, kapan mau majunya negara kita," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi pada April nanti. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, kendaraan umum masih akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, dirinya masih bingung untuk mengatur kendaraan plat hitam.

"Kendaraan umum masih dapat subsidi. Masalah yang menjadi agak sulit mengaturnya adalah pelat hitam. Karena plat hitam ini banyak jumlahnya, ada yang punya dua atau tiga. Tetapi yang punya pelat hitam ini ada juga orang yang tidak kaya. Jadi yang saya sebut kemarin, ada seorang guru sudah 30 tahun jadi guru, dia menabung terus bisa beli mobil. Nah, ini kalau tidak boleh beli yang subsidi ya kasihan. Dan ini memang ini tidak mudah. Itu kita sedang mempersiapkan ini," ucap Alzier.

Terkait bidang Energi Kadin dan mengingat banyaknya program kementerian ESDM dalam meningkatkan pembangunan nasional, Kamar Dagang dan Industri Nasional akan menjalin kerjasama yang berkelanjutan.

"Kita mendukung program Kementerian ESDM dalam rangka percepatan menyangkut masalah listrik, batu bara dan lain-lain. Hingga penyelesaian kasus-kasus kuasa pertambangan (KP) yang kurang lebih ada sekitar 600 KP yang bermasalah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Mengenai program kerja yang akan dilaksanakan, Alzier belum mau menyampaikan. "Kita akan duduk satu meja dengan menteri ESDM, Kadin dan BUMN, dan dalam waktu tiga tahun ini akan berakhir," tandasnya. (ank)
()
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkini
Saat Infrastruktur,...
Saat Infrastruktur, Fasilitas, dan Komunitas Tumbuh Bersama dalam Satu Kawasan
4 jam yang lalu
Cara PAMA Ikut Meningkatkan...
Cara PAMA Ikut Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
4 jam yang lalu
Prabowo: 66,4 Juta Warga...
Prabowo: 66,4 Juta Warga RI Dapat LPG Subsidi, Lebih Banyak dari Penduduk Singapura
5 jam yang lalu
Menanti Peran Besar...
Menanti Peran Besar Pertamina dalam Proyek LNG Kelas Dunia Blok Masela
5 jam yang lalu
Purbaya Segera Temui...
Purbaya Segera Temui Kepala BGN, Bahas Pemotongan Anggaran MBG
5 jam yang lalu
Soal Investor PFII Bebas...
Soal Investor PFII Bebas Pajak hingga 50 Tahun, Purbaya: Masih Belum Tentu
5 jam yang lalu
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved