UKM sektor riil dijatah Rp3 T dari dana bergulir
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun ini mengalokasikan penyaluran dana pemberdayaan sektor riil sekitar Rp3 triliun yang bersumber dari APBN dan perbankan.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial mengatakan, total dana yang bersumber dari APBN maupun pengelolaan lembaga yang dipimpimnya sebesar Rp1,3 triliun. Adapun dana lain sebesar Rp1,7 triliun bersumber dari perbankan nasional yang mempercayakan LPDB menjadi pengelola dengan pola linkage.
"Dana yang bersumber dari APBN, penyalurannya kami arahkan bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum bankable," ujarnya kepada pers, Jumát (13/1/2012).
Dana yang dikelola dari perbankan diarahkan bagi UMKM bankable, karena dianggap memenuhi persyaratan mengakses dan mengelola pembiayaan lebih profesional ketimbang UMKM yang belum bankable.
Menurut Kemas, pada tahun anggaran 2012 LPDB menerima dana sebesar Rp500 miliar dari APBN. Sekira Rp250 miliar diharapkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negagara-Plus (APBN-P). Sumber pembiayaan lainnya sebesar Rp550 miliar adalah dana yang belum terpakai pada agenda kerja 2011, sehingga total keseluruhan mencapai Rp1,3 triliun.
Tahun lalu lembaga dibawah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM ini belum optimal menyalurkan pembiayaan. Khususnya kepada UMKM yang memiliki potensi mengembangkan kapasitas usahanya. Oleh karena itu, pada tahun ini LPDB melakukan terobosan pengadaan pembiayaan dengan menggandeng perbankan yang bersedia mengalokasikan dananya dikelola.
"Proses pemanfaatan dana dari perbankan kami harapkan tuntas pada Januari ini. Tahap negosiasi sudah kami laksanakan sejak tahun lalu, dan mudah-mudahan bisa segera dimanfaatkan oleh UMKM yang sudah bankable," tukas Kemas.
LPDB optimistis bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan untuk sektor riil karena didukung tenaga muda dan profesional. Optimisme tersebut makin tinggi setelah pekan ini menerima sertifikasi ISO 9001: 2008 dari PT TUV Nord Indonesia, anggota German TUN Nord Group. (bro)
Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial mengatakan, total dana yang bersumber dari APBN maupun pengelolaan lembaga yang dipimpimnya sebesar Rp1,3 triliun. Adapun dana lain sebesar Rp1,7 triliun bersumber dari perbankan nasional yang mempercayakan LPDB menjadi pengelola dengan pola linkage.
"Dana yang bersumber dari APBN, penyalurannya kami arahkan bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum bankable," ujarnya kepada pers, Jumát (13/1/2012).
Dana yang dikelola dari perbankan diarahkan bagi UMKM bankable, karena dianggap memenuhi persyaratan mengakses dan mengelola pembiayaan lebih profesional ketimbang UMKM yang belum bankable.
Menurut Kemas, pada tahun anggaran 2012 LPDB menerima dana sebesar Rp500 miliar dari APBN. Sekira Rp250 miliar diharapkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negagara-Plus (APBN-P). Sumber pembiayaan lainnya sebesar Rp550 miliar adalah dana yang belum terpakai pada agenda kerja 2011, sehingga total keseluruhan mencapai Rp1,3 triliun.
Tahun lalu lembaga dibawah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM ini belum optimal menyalurkan pembiayaan. Khususnya kepada UMKM yang memiliki potensi mengembangkan kapasitas usahanya. Oleh karena itu, pada tahun ini LPDB melakukan terobosan pengadaan pembiayaan dengan menggandeng perbankan yang bersedia mengalokasikan dananya dikelola.
"Proses pemanfaatan dana dari perbankan kami harapkan tuntas pada Januari ini. Tahap negosiasi sudah kami laksanakan sejak tahun lalu, dan mudah-mudahan bisa segera dimanfaatkan oleh UMKM yang sudah bankable," tukas Kemas.
LPDB optimistis bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan untuk sektor riil karena didukung tenaga muda dan profesional. Optimisme tersebut makin tinggi setelah pekan ini menerima sertifikasi ISO 9001: 2008 dari PT TUV Nord Indonesia, anggota German TUN Nord Group. (bro)
()