Siap-siap penimbunan & pengoplosan BBM
Rabu, 18 Januari 2012 - 14:19 WIB
Siap-siap penimbunan & pengoplosan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada bulan April mendatang diprediksi akan mengundang sejumlah oknum nakal untuk melakukan upaya penimbunan dan pengoplosan BBM.
Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng menjelaskan, akan ada berbagai sikap yang diambil masyarakat dalam menanggapi pembatasan BBM bersubsidi, seperti akan banyak penyimpangan yang terjadi.
"Penyimpangan yang bakal terjadi Bulan Januari-Maret, yaitu meningkatnya penimbunan BBM bersubsidi, meningkatnya pembelian BBM bersubsidi, terjadinya pengoplosan dan meningkatnya antrean dengan menggunakan tangki modifikasi," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Selain itu, dia memprediksi ada potensi terjadi kelangkaan BBM bersubsidi ketika pembatasan diberlakukan pada 1 April 2012. "Bahkan tidak memungkinkan terjadinya unjuk rasa besar-besaran," tegasnya.
Pascapembatasan sekira April-Juni, lanjut dia, akan terjadi peningkatan pembelian BBM bersubsidi di luar Jabodetabek. "Ada juga yang bekerja sama dengan operator SPBU dengan harga yang telah disepakati di atas harga BBM bersubsidi dan juga pengguna mobil pribadi menggunakan plat kuning yang tidak sewajarnya," jelasnya.
Lebih lanjut Andi menambahkan, pada Juli-Desember 2012 ada substitusi pengendara dari roda empat ke roda dua. "Bahkan yang lebih parah lagi adanya tindak kriminalisasi terhadap mobil tanki BBM Pertamina dari Depo menuju SPBU," pungkasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mengatur sebaik mungkin pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi yang telah diatur APBN 2012. "Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meminimalisir adanya kecenderungan tersebut," tambahnya.
Untuk menanggulangi penyimpangan konsumsi BBM subsidi jelang pembatasan BBM, BPH Migas akan melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM dari kilang ke terminal BBM, lalu ke penyalur atau SPBU.
"Kami juga akan melakukan penertiban administrasi dan melakukan pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti CCTV, Smart Card dan RFID," ujar Andi.
Selanjutnya, pihaknya akan memonitoring pendistribusian dengan menggunakan teknologi solvent tagging. "Kami juga mengusulkan pembentukan satgas penanggulangan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu," tegasnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan akan mengaktifkan pengawasan operasional di lapangan dengan polisi, pemkot dan pemda.
Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng menjelaskan, akan ada berbagai sikap yang diambil masyarakat dalam menanggapi pembatasan BBM bersubsidi, seperti akan banyak penyimpangan yang terjadi.
"Penyimpangan yang bakal terjadi Bulan Januari-Maret, yaitu meningkatnya penimbunan BBM bersubsidi, meningkatnya pembelian BBM bersubsidi, terjadinya pengoplosan dan meningkatnya antrean dengan menggunakan tangki modifikasi," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Selain itu, dia memprediksi ada potensi terjadi kelangkaan BBM bersubsidi ketika pembatasan diberlakukan pada 1 April 2012. "Bahkan tidak memungkinkan terjadinya unjuk rasa besar-besaran," tegasnya.
Pascapembatasan sekira April-Juni, lanjut dia, akan terjadi peningkatan pembelian BBM bersubsidi di luar Jabodetabek. "Ada juga yang bekerja sama dengan operator SPBU dengan harga yang telah disepakati di atas harga BBM bersubsidi dan juga pengguna mobil pribadi menggunakan plat kuning yang tidak sewajarnya," jelasnya.
Lebih lanjut Andi menambahkan, pada Juli-Desember 2012 ada substitusi pengendara dari roda empat ke roda dua. "Bahkan yang lebih parah lagi adanya tindak kriminalisasi terhadap mobil tanki BBM Pertamina dari Depo menuju SPBU," pungkasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mengatur sebaik mungkin pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi yang telah diatur APBN 2012. "Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meminimalisir adanya kecenderungan tersebut," tambahnya.
Untuk menanggulangi penyimpangan konsumsi BBM subsidi jelang pembatasan BBM, BPH Migas akan melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM dari kilang ke terminal BBM, lalu ke penyalur atau SPBU.
"Kami juga akan melakukan penertiban administrasi dan melakukan pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti CCTV, Smart Card dan RFID," ujar Andi.
Selanjutnya, pihaknya akan memonitoring pendistribusian dengan menggunakan teknologi solvent tagging. "Kami juga mengusulkan pembentukan satgas penanggulangan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu," tegasnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan akan mengaktifkan pengawasan operasional di lapangan dengan polisi, pemkot dan pemda.
()
