Pembatasan BBM hanya untungkan pihak asing
Pembatasan BBM hanya untungkan pihak asing
A
A
A
Sindonews.com - Menyikapi keinginan pemerintah untuk melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April mendatang. Kebijakan pemerintah tersebut kembali mengadapi penolakan, kali ini Hizbut Tahrir Indonesia mengecam keras kebijakan tersebut dimana mereka menilai pembatasan BBM bersubsidi hanya akan menguntungkan pihak asing dan merugikan masyarakat Indonesia.
Hal ini diutarakan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto saat menggelar aksi di Jembatan Layang Makassar Sulawesi Selatan, Minggu (22/1/12).
"Pembatasan BBM bersubsidi sama saja dengan mencabut subsidi karena rakyat dipaksa beralih ke BBM non subsidi seperti Pertamax. Dengan begitu, pemerintah membuka jalan bagi perusahaan Migas asing berkuasa di Indonesia,” kata Ismail.
Dia juga menambahkan alasannya karena dengan pembatasan penggunaan premium yang selama ini diproduksi oleh Pertamina, akan terbatas. Sehingga BBM dari perusahaan Migas asing berjaya karena masyarakat tidak lagi menemukan harga premium yang murah.
“Kalau sudah seperti itu, publik pasti enggan membeli karena sudah langka,” ujar dia.
Sementara dampak jangka panjang dari pembatasan BBM bersubsidi tersebut, menurut Ismail, akan sangat menguntungkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) milik perusahaan Migas Asing seperti Total, Shell dan Petronas. Ismail juga menilai, pergolakan upaya pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah tidak lepas dari peran perusahaan asing tersebut.
“Bagaimana tidak, selama ini SPBU milik asing selalu mengalami kerugian besar, karena Pertamina masih memberlakukan penjualan premiun yang harganya jauh lebih murah dari Pertamax, ini harus jeli dilihatnya, jangan sampai kekayaan alam kita nantinya malah lebih banyak dikuasai oleh pihak asing,” terang Ismail.
Humas DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Sulawesi Selatan Muhammad Kemal Idris dalam orasinya secara tegas juga menolak rencana pemerintah tersebut, dan berjanji akan melakukan aksi lebih besar jika nantinya pembatasan BBM bersubsidi tersebut betul-betul dijalankan pemerintah sesuai rencana.
“Pembatasan ini akan sangat merugikan masyarakat kecil, dan sistem yang digunakan pemerintah saat ini tidak mengacu pada kepentingan dan kesanggupan masyarakat,” tandasnya.
Dalam aksinya yang berlangsung damai walau sempat memacetkan ruang jalan, sekitar 200-an massa Hizbut Tahrir memadati perempatan Jalan Tol Reformasi-Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumiharjo. (ank)
Hal ini diutarakan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto saat menggelar aksi di Jembatan Layang Makassar Sulawesi Selatan, Minggu (22/1/12).
"Pembatasan BBM bersubsidi sama saja dengan mencabut subsidi karena rakyat dipaksa beralih ke BBM non subsidi seperti Pertamax. Dengan begitu, pemerintah membuka jalan bagi perusahaan Migas asing berkuasa di Indonesia,” kata Ismail.
Dia juga menambahkan alasannya karena dengan pembatasan penggunaan premium yang selama ini diproduksi oleh Pertamina, akan terbatas. Sehingga BBM dari perusahaan Migas asing berjaya karena masyarakat tidak lagi menemukan harga premium yang murah.
“Kalau sudah seperti itu, publik pasti enggan membeli karena sudah langka,” ujar dia.
Sementara dampak jangka panjang dari pembatasan BBM bersubsidi tersebut, menurut Ismail, akan sangat menguntungkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) milik perusahaan Migas Asing seperti Total, Shell dan Petronas. Ismail juga menilai, pergolakan upaya pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah tidak lepas dari peran perusahaan asing tersebut.
“Bagaimana tidak, selama ini SPBU milik asing selalu mengalami kerugian besar, karena Pertamina masih memberlakukan penjualan premiun yang harganya jauh lebih murah dari Pertamax, ini harus jeli dilihatnya, jangan sampai kekayaan alam kita nantinya malah lebih banyak dikuasai oleh pihak asing,” terang Ismail.
Humas DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Sulawesi Selatan Muhammad Kemal Idris dalam orasinya secara tegas juga menolak rencana pemerintah tersebut, dan berjanji akan melakukan aksi lebih besar jika nantinya pembatasan BBM bersubsidi tersebut betul-betul dijalankan pemerintah sesuai rencana.
“Pembatasan ini akan sangat merugikan masyarakat kecil, dan sistem yang digunakan pemerintah saat ini tidak mengacu pada kepentingan dan kesanggupan masyarakat,” tandasnya.
Dalam aksinya yang berlangsung damai walau sempat memacetkan ruang jalan, sekitar 200-an massa Hizbut Tahrir memadati perempatan Jalan Tol Reformasi-Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumiharjo. (ank)
()
Explore More