Proyek 10.000 mw tahap I perlu dievaluasi
Proyek 10.000 mw tahap I perlu dievaluasi
A
A
A
Sindonews.com - Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 10 ribu megawatt (MW) tahap pertama ternyata belum sesuai harapan dan rencana pemerintah.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menilai perlu ada evaluasi atas proyek tersebut. “Itu harus tetap jalan, namun masih ada yang harus dibereskan dulu,” kata Widjajono kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Menurut dia, permasalahan terletak pada kinerja kontraktor-kontraktor dari China. Isi kontrak yang mengatur kewajiban dan hak kontraktor serta pemberi kontrak juga tidak detail.
“Kalau kontraknya detail dan ada yang tidak dilaksanakan, ada sanksi. Harusnya seperti itu,” ucapnya.
Dia menambahkan,kemungkinan tender yang dilakukan terdahulu terlalu mementingkan faktor penawaran harga yang murah tanpa mempertimbangkan kualitas serta kemampuan peserta tender.
Belum lama ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegur kementerian teknis yang mengerjakan proyek-proyek pembangunan dengan uang negara agar lebih selektif memilih kontraktor.
Pernyataan menteri keuangan itu terkait kasus sejumlah proyek PLTU yang digarap kontraktor asal China yang tersendat akibat kualitas pekerjaan maupun peralatan jelek.
“Dulu waktu kontrak sama (kontraktor) Jepang kita baik-baik saja sehingga tidak hati-hati ketika dengan China,” kata Widjajono.
Dengan kasus-kasus seperti itu, kata dia, ke depan pihaknya akan lebih memperhatikan faktor kualitas ketimbang penawaran tender yang lebih murah.
Selain itu,ada kemungkinan pemerintah tidak akan lagi menggunakan jasa kontraktor China dalam pengerjaan proyek-proyek energi.
“Hanya ada dua pilihan, China memperbaiki atau kita jangan tender lagi ke mereka. Tapi, proyek yang sudah ditender ya tetap lanjutkan,” katanya.
Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional meminta agar kontraktor asal China yang menangani dua proyek dalam program PLTU 10 ribu MW diganti karena dinilai tidak memiliki kapabilitas. Proyek itu adalah PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara dan PLTU Takalar di Sulawesi Selatan.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menilai perlu ada evaluasi atas proyek tersebut. “Itu harus tetap jalan, namun masih ada yang harus dibereskan dulu,” kata Widjajono kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Menurut dia, permasalahan terletak pada kinerja kontraktor-kontraktor dari China. Isi kontrak yang mengatur kewajiban dan hak kontraktor serta pemberi kontrak juga tidak detail.
“Kalau kontraknya detail dan ada yang tidak dilaksanakan, ada sanksi. Harusnya seperti itu,” ucapnya.
Dia menambahkan,kemungkinan tender yang dilakukan terdahulu terlalu mementingkan faktor penawaran harga yang murah tanpa mempertimbangkan kualitas serta kemampuan peserta tender.
Belum lama ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegur kementerian teknis yang mengerjakan proyek-proyek pembangunan dengan uang negara agar lebih selektif memilih kontraktor.
Pernyataan menteri keuangan itu terkait kasus sejumlah proyek PLTU yang digarap kontraktor asal China yang tersendat akibat kualitas pekerjaan maupun peralatan jelek.
“Dulu waktu kontrak sama (kontraktor) Jepang kita baik-baik saja sehingga tidak hati-hati ketika dengan China,” kata Widjajono.
Dengan kasus-kasus seperti itu, kata dia, ke depan pihaknya akan lebih memperhatikan faktor kualitas ketimbang penawaran tender yang lebih murah.
Selain itu,ada kemungkinan pemerintah tidak akan lagi menggunakan jasa kontraktor China dalam pengerjaan proyek-proyek energi.
“Hanya ada dua pilihan, China memperbaiki atau kita jangan tender lagi ke mereka. Tapi, proyek yang sudah ditender ya tetap lanjutkan,” katanya.
Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional meminta agar kontraktor asal China yang menangani dua proyek dalam program PLTU 10 ribu MW diganti karena dinilai tidak memiliki kapabilitas. Proyek itu adalah PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara dan PLTU Takalar di Sulawesi Selatan.
()
Explore More