Revitalisasi pelabuhan butuh Rp3 T

Sindonews.com - Buruknya kualitas dan kapasitas infrastruktur pelabuhan menjadi salah satu faktor pendorong tingginya biaya pengadaan barang. Menyikapi ini, pemerintah akan mempercepat revitalisasi pelabuhan-pelabuhan nasional.

“Kita akan menyediakan dana kira-kira Rp2–3 trilun untuk itu. Dananya dari SAL (Sisa Anggaran lebih). Secepatnya kita ajukan dana itu ke DPR,” tutur Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Palembang, Senin 23 Januari 2012.

Sebagai catatan, pemerintah telah memutuskan untuk mengalokasikan dana SAL sebesar Rp12 triliun untuk tambahan dana pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan tahun 2012. Sebagian dana SAL inilah yang akan digunakan untuk memperbaiki pelabuhan.

Hatta mengungkapkan, revitalisasi pelabuhan diharapkan bisa menyelesaikan persoalan besar yang ada di pelabuhan-pelabuhan Indonesia seperti lamanya arus barang karena panjangnya antrean dari dan ke pelabuhan, pendeknya dermaga, serta fasilitas pelabuhan yang sudah ketinggalan zaman.

“Dana itu kita gunakan untuk memperlancar arus barang, memperpanjang dermaga, mempercepat pembangunan dermaga dan pelabuhan baru, kemudian membangun kapal perintis untuk menghubungkan antarpulau dan daerah tertinggal,” tutur Hatta.

Dari seluruh pelabuhan di Indonesia, lanjut Hatta, pelabuhan di bagian timur akan diutamakan mengingat masih tingginya biaya ekonomi di kawasan tersebut. Revitalisasi tersebut juga diharapkan mampu mendongkrak sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur serta membangun konektivitas antarpulau.

“Yang diutamakan adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, serta Nusa Tenggara Timur,” jelas mantan Menteri Perhubungan ini.

Buruknya kualitas dan kapasitas pelabuhan Indonesia dibahas secara khusus dalam rapat bersama pemerintah dengan 20 pengusaha pelayaran di Kantor Wakil Presiden pada Jumat (20/1). Dalam rapat tersebut, Wapres Boediono mengatakan, pemerintah siap melakukan investasi demi memperlancar konektivitas di Indonesia bagian timur ataupun memperkecil biaya pengadaan barang di sana. Namun, pemerintah masih menunggu masukan detail dari pengusaha pelayaran untuk memformulasikan kebijakan yang tepat.

“Sebaiknya ada aksi bersama antara pelaku swasta dan pemerintah yang konkret yang terukur, sehingga dalam dua tahun ini sudah terasa langkahnya berupa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” papar Wapres, akhir pekan lalu.

Kualitas pelabuhan Indonesia telah lama menjadi persoalan dalam pengadaan barang. Laporan tahunan World Economy Forum pada 2011 mengenai peringkat daya saing menunjukkan bahwa kualitas pelabuhan Indonesia hanya mendapatkan nilai 3,6 atau berada pada peringkat 103 dari 142 negara. Padahal, sebagai negara kepulauan, Indonesia seharusnya menyediakan pelabuhan yang memadai untuk menghubungkan titik-titik distribusi antarpulau.

Yang menarik, tingginya biaya ekonomi dalam pengadaan barang antarpulau bukan disebabkan mahalnya biaya pelayaran. Biaya transportasi pelayaran Surabaya-Banjarmasin-Surabaya (lima hari) yang berjarak hanya 300 mil laut, misalnya, hanya Rp6,5 juta sedangkan Surabaya–Jayapura (25 hari) yang berjarak 1.900 mil laut hanya berkisar Rp18 juta.

Biaya tinggi lebih disebabkan lamanya proses bongkar muat karena waktu tunggu kapal yang bisa 20-25 hari. Fasilitas pelabuhan yang sudah sangat tertinggal juga membuat bongkar muat menjadi lama. (bro)