Asa bank infrastruktur masih ada
A
A
A
Sindonews.com - Kehadiran Bank Infrastruktur, menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo harus lebih dipersiapkan secara matang setelah melihat kegagalan pada sebelumnya karena kedepannya akan menghadapi banyak proyek lapangan.
"Sebelumnya kita sudah punya Bank Infrastruktur namanya Bapindo, PDFCI (Private Development Finance Corporation of Indonesia), itu semua gagal. Saat mereka mendukung infrastruktur tetapi belum bisa terealisasi, maka dari itu bank yang ada kita harapkan untuk lebih mempersiapkan diri, terutama dalam proyek-proyek yang ada di lapangan," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2012).
Sampai dengan saat ini, Agus menuturkan bahwa persoalan ini sudah dipelajari dan sudah kita diskusikan dalam sidang kabinet.
"Dalam diskusi kita, jika perlu nanti akan ada penunjukan langsung dukungan pada perbankan untuk bisa mendukung pembiayaan infrastruktur dan kita juga akan memperkuat instansi keuangan yang ada, seperti Indonesia Infrastructure Finance , Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Pusat Investasi Pemerintah, dan Asean Infrastructure Fund," jelasnya.
Selain itu Kementerian Keuangan juga akan mempelajari kemungkinan untuk membuat bank infrastruktur tidak sama dengan bank komersial lainnya.
"Bank ini harus didesain dengan UU atau suatu kekhususan yang tidak sama dengan bank komersial dan itu kita persiapkan secepat mungkin. Tetapi yang paling utama di lapangan proyek harus bergerak karena kita lihat ada begitu banyak pembiayaan untuk jalan tol energi pelabuhan yang belum bisa dicairkan karena memang realisasi eksekusinya dilapangan belum cukup cepat," pungkasnya.
Kali ini, Agus menambahkan, pemerintah merasa optimistis rencana tersebut dapat terwujud dengan dukungan iklim perbankan yang tengah baik saat ini.
"Nah, sekarang kita punya perbankan yang sehat, yang ditandai dengan kredit bermasalahnya rendah, rasio kecukupan modalnya baik, keuntungan baik. Mereka banyak memiliki fasilitas yang tidak terpakai saat mereka mendukung infrastruktur, tapi belum bisa terealisasi," ungkapnya.
Agus juga mengingatkan, segala upaya ini merupakan bentuk dukungan dan kunci dari keberhasilan realisasi pembangunan infrastruktur, tetapi eksekusinya di lapangan. (ank)
"Sebelumnya kita sudah punya Bank Infrastruktur namanya Bapindo, PDFCI (Private Development Finance Corporation of Indonesia), itu semua gagal. Saat mereka mendukung infrastruktur tetapi belum bisa terealisasi, maka dari itu bank yang ada kita harapkan untuk lebih mempersiapkan diri, terutama dalam proyek-proyek yang ada di lapangan," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2012).
Sampai dengan saat ini, Agus menuturkan bahwa persoalan ini sudah dipelajari dan sudah kita diskusikan dalam sidang kabinet.
"Dalam diskusi kita, jika perlu nanti akan ada penunjukan langsung dukungan pada perbankan untuk bisa mendukung pembiayaan infrastruktur dan kita juga akan memperkuat instansi keuangan yang ada, seperti Indonesia Infrastructure Finance , Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Pusat Investasi Pemerintah, dan Asean Infrastructure Fund," jelasnya.
Selain itu Kementerian Keuangan juga akan mempelajari kemungkinan untuk membuat bank infrastruktur tidak sama dengan bank komersial lainnya.
"Bank ini harus didesain dengan UU atau suatu kekhususan yang tidak sama dengan bank komersial dan itu kita persiapkan secepat mungkin. Tetapi yang paling utama di lapangan proyek harus bergerak karena kita lihat ada begitu banyak pembiayaan untuk jalan tol energi pelabuhan yang belum bisa dicairkan karena memang realisasi eksekusinya dilapangan belum cukup cepat," pungkasnya.
Kali ini, Agus menambahkan, pemerintah merasa optimistis rencana tersebut dapat terwujud dengan dukungan iklim perbankan yang tengah baik saat ini.
"Nah, sekarang kita punya perbankan yang sehat, yang ditandai dengan kredit bermasalahnya rendah, rasio kecukupan modalnya baik, keuntungan baik. Mereka banyak memiliki fasilitas yang tidak terpakai saat mereka mendukung infrastruktur, tapi belum bisa terealisasi," ungkapnya.
Agus juga mengingatkan, segala upaya ini merupakan bentuk dukungan dan kunci dari keberhasilan realisasi pembangunan infrastruktur, tetapi eksekusinya di lapangan. (ank)
()