Apindo tuding pemerintah penyebab demo buruh
Jum'at, 27 Januari 2012 - 18:52 WIB
Apindo tuding pemerintah penyebab demo buruh
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuding demo buruh yang terjadi besar-besaran sekarang ini adalah akibat ketidaktegasan pemerintah.
Ketua Bidang Organisasi, Pembinaan Daerah, dan Humas Apindo Anton Supit menuturkan, masalah hubungan industrial yang terjadi disebabkan oleh ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan sistem pengupahan berdasarkan hukum yang berlaku.
"Dirusak oleh ambisi politik beberapa orang saja. Saat kita butuh kehadiran pemerintah, pemerintah tidak ada. Justru masalah timbul karena pemerintah," kata Anton di Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Pada berita sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi atas SK Gubernur Jabar tentang penetapan UMK Gubernur No.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sekira Rp1,4 juta.
Upah buruh untuk kelompok II Rp1,7 juta dan kelompok I sebesar Rp1,8 juta. Ribuan buruh asal Bekasi ini marah dengan hasil putusan ini dan kemudian melakukan aksi mogok kerja dengan menutup sejumlah ruas tol di Jababeka. (ank)
Ketua Bidang Organisasi, Pembinaan Daerah, dan Humas Apindo Anton Supit menuturkan, masalah hubungan industrial yang terjadi disebabkan oleh ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan sistem pengupahan berdasarkan hukum yang berlaku.
"Dirusak oleh ambisi politik beberapa orang saja. Saat kita butuh kehadiran pemerintah, pemerintah tidak ada. Justru masalah timbul karena pemerintah," kata Anton di Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Pada berita sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi atas SK Gubernur Jabar tentang penetapan UMK Gubernur No.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sekira Rp1,4 juta.
Upah buruh untuk kelompok II Rp1,7 juta dan kelompok I sebesar Rp1,8 juta. Ribuan buruh asal Bekasi ini marah dengan hasil putusan ini dan kemudian melakukan aksi mogok kerja dengan menutup sejumlah ruas tol di Jababeka. (ank)
()
