Benahi pelayanan, baru batasi SPBU asing

Sindonews.com - Rencana Kementerian ESDM untuk membatasi SPBU asing, lantaran kasus Pertamina yang dipersulit izinnya membuka SPBU di Malaysia, mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Politikus PDI Perjuangan Dewi Aryani menyatakan sepakat dengan pembatasan SPBU milik perusahaan asing di Indonesia tersebut.

"Saya sepakat pembatasan SPBU asing di lokasi-lokasi yang sudah terlayani Pertamina," ujar Aryani kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Namun, kata Aryani, Pertamina harus lebih baik soal pengawasan terhadap layanan kepada masyarakat. Selain itu kata dia Pertamina harus transparan dan terbuka terkait pengelolaan Pertamina.

"CSR untuk rakyat juga menjadi perhatian utama apalagi BUMN. Jangan sampai ada pihak memancing di air keruh, obyektivitas tetap harus dijunjung tinggi dan semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak," jelasnya.

Aryani sangat kecewa dengan pelayanan BBM di wilayah-wilayah perbatasan yang sangat mimin. Oleh sebab itu pembenahan dari sektor dulu harus segera dilakukan oleh Kementerian ESDM.

"Benahi dulu saja sektor hulu karena di sanalah sektor kita bocor. ESDM harus mengutamakan dulu sektor penerimaan pajaknya, sistem dan value dalam setiap perjanjian kontrak karya dan lain-lain benahi. Jika hanya mengurusi sektor ritel saja tidak akan pernah selesai. Solusi ESDM kita ini sudah emergency harus hulu hingga hilir," jelasnya.

Kata Aryani untuk membatasi SPBU asing, Kementerian ESDM harus melakukan perencanaan yang matang dan tidak asal-asalan.

"Saya sepakat usul SPBU asing membangun kilang, tapi jangan sampai policy ini tidak matang," pungkasnya. (ank)