Dahlan minta impor komponen HP bebas pajak
Sabtu, 28 Januari 2012 - 02:17 WIB
Dahlan minta impor komponen HP bebas pajak
A
A
A
Sindonews.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta agar pajak impor komponen hand phone (HP) nol persen. Hal itu untuk menunjang tumbuhnya industri HP dalam negeri.
"Pajak impor HP secara utuh nol persen sedangkan untuk komponen HP sebesar 10 persen. Ini adalah kebijakan yang tidak masuk akal," kata Dahlan saat menghadiri peluncuran anak perusaahan PT Pelindo III di Jalan Prapat Kurung, Surabaya.
Lebih jauh mantan Dirut PLN ini mengatakan, Kementerian BUMN pernah memaksa PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) untuk mencoba memproduksi HP. Ketika mulai memproduksi, ternyata ada hambatan yakni sebagian komponen harus impor dan pajaknya 10 persen.
"Jika kondisi ini dibiarkan maka industri dalam negeri tidak akan berkembang. Saya pernah meminta kepada Menteri Keuangan agar membuat peraturan baru terkait pajak impor komponen HP itu yakni nol persen," katanya.
Ternyata permintaan itu disetujui oleh Menteri Keuangan. Kesuksesan Kementerian BUMN ini tentunya harus mendapat dukungan dari Menteri Keuangan. "Saya bilang ke Menteri Keuangan, bahwa 75 persen kesuksesan BUMN itu ditentukan oleh kementrian ini," katanya.
Sebagai bangsa yang besar, katanya, tentunya akan merasa malu jika harus terus menerus mengimpor handphone. Terlebih lagi, hampir jutaan handphone yang ada saat ini semuanya impor.
"Masa bangsa yang begini besar tidak bisa memproduksi handphone. Jika pajak komponen HP nol persen tentu industri HP dalam negeri akan berkembang. Kalau Impor HP-nya saja saya kira oke, tapi karena kartonnya (dosbook) juga harus impor," tukasnya. (ank)
"Pajak impor HP secara utuh nol persen sedangkan untuk komponen HP sebesar 10 persen. Ini adalah kebijakan yang tidak masuk akal," kata Dahlan saat menghadiri peluncuran anak perusaahan PT Pelindo III di Jalan Prapat Kurung, Surabaya.
Lebih jauh mantan Dirut PLN ini mengatakan, Kementerian BUMN pernah memaksa PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) untuk mencoba memproduksi HP. Ketika mulai memproduksi, ternyata ada hambatan yakni sebagian komponen harus impor dan pajaknya 10 persen.
"Jika kondisi ini dibiarkan maka industri dalam negeri tidak akan berkembang. Saya pernah meminta kepada Menteri Keuangan agar membuat peraturan baru terkait pajak impor komponen HP itu yakni nol persen," katanya.
Ternyata permintaan itu disetujui oleh Menteri Keuangan. Kesuksesan Kementerian BUMN ini tentunya harus mendapat dukungan dari Menteri Keuangan. "Saya bilang ke Menteri Keuangan, bahwa 75 persen kesuksesan BUMN itu ditentukan oleh kementrian ini," katanya.
Sebagai bangsa yang besar, katanya, tentunya akan merasa malu jika harus terus menerus mengimpor handphone. Terlebih lagi, hampir jutaan handphone yang ada saat ini semuanya impor.
"Masa bangsa yang begini besar tidak bisa memproduksi handphone. Jika pajak komponen HP nol persen tentu industri HP dalam negeri akan berkembang. Kalau Impor HP-nya saja saya kira oke, tapi karena kartonnya (dosbook) juga harus impor," tukasnya. (ank)
()
