Politik lokal pengaruhi pengupahan buruh
Senin, 30 Januari 2012 - 11:31 WIB
Politik lokal pengaruhi pengupahan buruh
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan sikap politik lokal dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) yang dituding sebagai penyebab aksi demo buruh karena ketidakpuasan terhadap upah.
Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Apindo Haryadi Sukamdani menilai Pemda semestinya berlaku sebagai mediator bukan justru mempolitisir untuk sekedar mencari pencitraan.
"Dalam posisi seperti ini, harusnya Pemerintah daerah memposisikan sebagai mediator yang baik jangan dipolitisir karena upaya pencitraan. Persoalan ini harusnya diselesaikan dengan tepat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujarnya dalam Sindo Radio Hot Topic, Jakarta, Senin (30/1/2012).
Lebih lanjut Haryadi menambahkan, kedepannya sesama pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Jabodetabek harus melakukan koordinasi terutama dengan para pengusaha.
"Kita tidak yakin tahun depan dapat berjalan baik dan tidak terulang lagi hal ini. Maka dari itu lakukan kordinasi yang menyeluruh supaya tidak terjadi tumpang tindih keputusan dan dari pihak buruh pun juga tidak seperti ini," jelasnya.
Sementara itu Anggota DPR Komisi IX Arif Minard mengungkapkan bahwa kondisi politik lokal dan sistem yang seperti ini harus dimaklumi tetapi jangan diteruskan.
"Memang saat ini fakta tersebut tidak dapat dihindari. Ya kadangkala di Bekasi karena Bupati Bekasi melihat DKI Jakarta naik kurang lebih 16 persen, karena itu dilihat di sana terus dibandig-bandingkan dan dinaikkan kurang lebih dari sana juga begitu, kebetulan jadi tinggi, jadilah Apindo yang Bekasi tidak setuju, sehingga walkout , tapi itu tetap diputusin kan oleh Bupati dan itu kan sah-sah saja", ungkapnya kepada Sindonews.
Untuk menghindari hal-hal tersebut Arif menuturkan solusi dengan menarik semua persoalan ke pusat.
"Saya mengusulkan tarik saja semuanya ke pusat, daerah membuat semua itu, kemudian diharmonisasi lah istilahnya, sehingga UMK itu tidak jadi ribut, yang kedua juga sebelum itu lakukan dialog, yang paling peting di pusat dulu Saja. sehingga tidak akan sampai terjadi blokade seperti itu dan kemudian tokoh-tokohnya diikutsertakan dan diajak bicara," pungkasnya.
Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Apindo Haryadi Sukamdani menilai Pemda semestinya berlaku sebagai mediator bukan justru mempolitisir untuk sekedar mencari pencitraan.
"Dalam posisi seperti ini, harusnya Pemerintah daerah memposisikan sebagai mediator yang baik jangan dipolitisir karena upaya pencitraan. Persoalan ini harusnya diselesaikan dengan tepat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujarnya dalam Sindo Radio Hot Topic, Jakarta, Senin (30/1/2012).
Lebih lanjut Haryadi menambahkan, kedepannya sesama pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Jabodetabek harus melakukan koordinasi terutama dengan para pengusaha.
"Kita tidak yakin tahun depan dapat berjalan baik dan tidak terulang lagi hal ini. Maka dari itu lakukan kordinasi yang menyeluruh supaya tidak terjadi tumpang tindih keputusan dan dari pihak buruh pun juga tidak seperti ini," jelasnya.
Sementara itu Anggota DPR Komisi IX Arif Minard mengungkapkan bahwa kondisi politik lokal dan sistem yang seperti ini harus dimaklumi tetapi jangan diteruskan.
"Memang saat ini fakta tersebut tidak dapat dihindari. Ya kadangkala di Bekasi karena Bupati Bekasi melihat DKI Jakarta naik kurang lebih 16 persen, karena itu dilihat di sana terus dibandig-bandingkan dan dinaikkan kurang lebih dari sana juga begitu, kebetulan jadi tinggi, jadilah Apindo yang Bekasi tidak setuju, sehingga walkout , tapi itu tetap diputusin kan oleh Bupati dan itu kan sah-sah saja", ungkapnya kepada Sindonews.
Untuk menghindari hal-hal tersebut Arif menuturkan solusi dengan menarik semua persoalan ke pusat.
"Saya mengusulkan tarik saja semuanya ke pusat, daerah membuat semua itu, kemudian diharmonisasi lah istilahnya, sehingga UMK itu tidak jadi ribut, yang kedua juga sebelum itu lakukan dialog, yang paling peting di pusat dulu Saja. sehingga tidak akan sampai terjadi blokade seperti itu dan kemudian tokoh-tokohnya diikutsertakan dan diajak bicara," pungkasnya.
()
