Dirikan usaha di Yogyakarta paling mudah
Selasa, 31 Januari 2012 - 15:23 WIB
Dirikan usaha di Yogyakarta paling mudah
A
A
A
Sindonews.com - Yogyakarta ternyata menjadi kota paling mudah dalam hal proses mendirikan usaha dibandingkan 20 kota lain di tanah air dengan lama pengurusan hanya 29 hari dan biaya 18,5 persen dari pendapatan per kapitan untuk menjalankan 8 persyaratan.
Sedangkan Mannado menjadi kota yang sulit untuk mendapatkan izin usaha dimana membutuhkan 34 hari untuk proses mendirikan usaha, dan biaya 30,8 persen dari 11 prosedur yang diterapkan.
Hal tersebut diketahui dari hasil penelitian International Finance Corporation (IFC) World Bank yang membandingkan kebijakan usaha 20 kota di Indonesia dan 183 perekonomian dunia.
"Tidak ada satu pun yang mengungguli kota lainnya di semua indikator," kata Direktur Global Indicators and Analysis Department, Bank Dunia, Augusto Lopez-Claros, dalam laporan Doing Bussiness di Indonesia 2012, di kantor Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM), Jakarta, Selasa, (31/1/2012).
Menurut data yang dirilis IFC, setelah melakukan proyek Doing Business di Indonesia beberapa waktu lalu dalam indikator mendirikan usaha jumlah prosedur untuk memulai secara resmi berkisar antara delapan sampai dengan 11 prosedur dimana tujuh prosedur merupakan persyaratan yang didasari atas peraturan ditingkat pusat.
Sedangkan dari pendaftaran properti dibutuhkan enam prosedur yang sama di seluruh 18 kota yang disurvei dengan pengecualian di Batam dan Semarang.
Maka dari itu Bank Dunia menyimpulkan yang didapatkan bahwa praktek penerapan di daerah dan tingkat efisiensi administrasi di daerah yang berbeda telah memicu perbedaan yang besar dari segi waktu dan biaya diseluruh kota. Sehingga ketika seorang pengusaha di Batam dan Surakarta harus menunggu selama dua bulan untuk memindahkan hak atas tanah dan propertinya, dia sebenarnya dapat melakukan hal yang sama hanya dalam waktu kurang dari dua minggu di Manado.
Melihat kondisi seperti itu, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negra dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menyampaikan bahwa pemerintah mengakui adanya ketidaksesuaian sistem yang sedang dikerjakan oleh daerah dan dalam waktu dekat kita akan mencoba melakukan langkah-langkah secara menyeluruh tidak hanya untuk menyeragamkan sistem namun juga untuk meningkatkan pelayanan dari aparatur negara.
"Dalam waktu cepat kita akan usahakan menggodok persoalan ini, agar dari birokrasi memberikan percepatan dan mengurangi kendala bagi para pengusaha, dan saya mengapresiasi untuk daerah-daerah yang sudah memberikan kinerja terbaik untuk publiknya," ungkap Azwar.
Selanjutnya Bank Dunia juga memaparkan hasil temuan dengan alasan yang sama, terdapat akibat yang menyebabkan timbulnya perbedaan yang besar antara kinerja satu daerah dengan yang lainnya. Lebih rinci lagi bahwa beberapa daerah mempersyaratkan prosedur tambahan yang tentunya akan memperbanyak jumlah hari dan biaya yang harus dikeluarkan.
Sebagai contoh dari hasil tersebut ditemukan izin pendirian bangunan paling mudah dan tidak mahal berada di Balikpapan dengan hanya 52 hari dimana ada 8 prosedur dan biaya 62,8 persen dari pendapatan perkapita namun proses untuk mendapatkan izin yang sama di Jakarta memerlukan lebih banyak prosedur yaitu sebanyak 158 hari.
Carlos menambahkan, sebanyak 14 kota yang diukur untuk kedua kalinya oleh Bank Dunia, telah menghasilkan 22 reformasi bisnis untuk menjadikan pendirian dan pengoperasian menjadi lebih mudah.
Saat ini rata-rata waktu mendirikan usaha dan mengurus izin mendirikan bangunan telah dikurangi sebanyak 25 persen dibandingkan posisi 2010 lalu. (ank)
Sedangkan Mannado menjadi kota yang sulit untuk mendapatkan izin usaha dimana membutuhkan 34 hari untuk proses mendirikan usaha, dan biaya 30,8 persen dari 11 prosedur yang diterapkan.
Hal tersebut diketahui dari hasil penelitian International Finance Corporation (IFC) World Bank yang membandingkan kebijakan usaha 20 kota di Indonesia dan 183 perekonomian dunia.
"Tidak ada satu pun yang mengungguli kota lainnya di semua indikator," kata Direktur Global Indicators and Analysis Department, Bank Dunia, Augusto Lopez-Claros, dalam laporan Doing Bussiness di Indonesia 2012, di kantor Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM), Jakarta, Selasa, (31/1/2012).
Menurut data yang dirilis IFC, setelah melakukan proyek Doing Business di Indonesia beberapa waktu lalu dalam indikator mendirikan usaha jumlah prosedur untuk memulai secara resmi berkisar antara delapan sampai dengan 11 prosedur dimana tujuh prosedur merupakan persyaratan yang didasari atas peraturan ditingkat pusat.
Sedangkan dari pendaftaran properti dibutuhkan enam prosedur yang sama di seluruh 18 kota yang disurvei dengan pengecualian di Batam dan Semarang.
Maka dari itu Bank Dunia menyimpulkan yang didapatkan bahwa praktek penerapan di daerah dan tingkat efisiensi administrasi di daerah yang berbeda telah memicu perbedaan yang besar dari segi waktu dan biaya diseluruh kota. Sehingga ketika seorang pengusaha di Batam dan Surakarta harus menunggu selama dua bulan untuk memindahkan hak atas tanah dan propertinya, dia sebenarnya dapat melakukan hal yang sama hanya dalam waktu kurang dari dua minggu di Manado.
Melihat kondisi seperti itu, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negra dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menyampaikan bahwa pemerintah mengakui adanya ketidaksesuaian sistem yang sedang dikerjakan oleh daerah dan dalam waktu dekat kita akan mencoba melakukan langkah-langkah secara menyeluruh tidak hanya untuk menyeragamkan sistem namun juga untuk meningkatkan pelayanan dari aparatur negara.
"Dalam waktu cepat kita akan usahakan menggodok persoalan ini, agar dari birokrasi memberikan percepatan dan mengurangi kendala bagi para pengusaha, dan saya mengapresiasi untuk daerah-daerah yang sudah memberikan kinerja terbaik untuk publiknya," ungkap Azwar.
Selanjutnya Bank Dunia juga memaparkan hasil temuan dengan alasan yang sama, terdapat akibat yang menyebabkan timbulnya perbedaan yang besar antara kinerja satu daerah dengan yang lainnya. Lebih rinci lagi bahwa beberapa daerah mempersyaratkan prosedur tambahan yang tentunya akan memperbanyak jumlah hari dan biaya yang harus dikeluarkan.
Sebagai contoh dari hasil tersebut ditemukan izin pendirian bangunan paling mudah dan tidak mahal berada di Balikpapan dengan hanya 52 hari dimana ada 8 prosedur dan biaya 62,8 persen dari pendapatan perkapita namun proses untuk mendapatkan izin yang sama di Jakarta memerlukan lebih banyak prosedur yaitu sebanyak 158 hari.
Carlos menambahkan, sebanyak 14 kota yang diukur untuk kedua kalinya oleh Bank Dunia, telah menghasilkan 22 reformasi bisnis untuk menjadikan pendirian dan pengoperasian menjadi lebih mudah.
Saat ini rata-rata waktu mendirikan usaha dan mengurus izin mendirikan bangunan telah dikurangi sebanyak 25 persen dibandingkan posisi 2010 lalu. (ank)
()
