Rights Issue BTN direstui pemerintah

Sindonews.com - Pemerintah menyetujui pelepasan saham terbatas (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) pada tahun ini. Adapun, jumlah saham rights issue yang akan dilepas bank pelat merah tersebut sekitar 12–14 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, Komite Privatisasi yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri BUMN telah menyetujui rights issue BTN pada tahun ini. ”Rights issue BTN sekitar 12–14 persen,” kata dia di Jakarta kemarin.

Dahlan menjelaskan, kepastian soal jumlah saham maupun waktu dan harga saham yang akan dilepas secara terbatas diputuskan oleh manajemen BTN.Menurut dia, jika manajemen bank BUMN tersebut sudah siap melaksanakan rights issue dalam waktu dekat, kemungkinan bisa direalisasikan pada kuartal II tahun ini.

”Tapi, semuanya tergantung kesiapan manajemen (BTN). Kalau mereka sudah siap, rights issue bisa saja dilakukan pada kuartal II (2012),” imbuh Dahlan. BTN telah menyiapkan opsi rights issue sejak tahun lalu untuk memperkuat permodalan. Adapun, saham yang saat itu dikaji untuk ditawarkan secara terbatas sebesar 12,92 persen.

Dengan dilepasnya saham rights issue tersebut, maka total saham yang dilepas perusahaan menjadi sebanyak 40 persen. Pasalnya, saat penawaran umum saham perdana (initial public offering/ IPO) BTN di Desember 2009, perseroan melepas 27,08 persen saham ke publik dengan harga Rp800 per lembar saham.

Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah saat itu menjelaskan, saham yang dilepas ke pasar mencapai 40 persen akan menyebabkan perseroan mendapat insentif pajak. Saat ini kepemilikan saham pemerintah di BTN sebesar 72,92 persen.

Jika saham perseroan dilepas sebanyak 40 persen ke pasar, maka BTN akan mendapat insentif pajak sebesar lima persen. Disamping menyetujui rights issue BTN, pemerintah juga menyetujui strategic sales dua BUMN dan akuisisi satu BUMN oleh BUMN lain. Dua BUMN yang akan diprivatisasi melalui skema strategic sales, yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan PT Industri Sandang. ”PT Inti dan Industri Sandang akan ditawarkan ke BUMN yang bisa mengelola aset mereka,” ujar Dahlan.

Strategic sales dua BUMN ini dilakukan untuk mengembangkan dua perusahaan tersebut ke depan. Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Srategis Pandu Djajanto menuturkan, ada pemikiran untuk menjual Inti ke PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) lantaran kedua perusahaan tersebut memiliki lini bisnis yang sama, yakni di bidang telekomunikasi.

Namun, rencana itu masih dalam tahap kajian dan diperkirakan akan rampung pada Maret mendatang. Adapun, BUMN yang sudah mendapat restu untuk bisa dijadikan anak usaha BUMN lain adalah Industri Gelas (Iglas).

Dahlan mengaku, masih akan dicari dan mendiskusikan lebih lanjut terkait BUMN mana yang akan mengakuisisi Iglas. Sementara, PT Pegadaian yang sempat disebut-sebut akan melantai di bursa bersama dengan Semen Baturaja pada tahun ini dipastikan batal direalisasikan.

”IPO Pegadaian ditunda, dengan maksud ada pemikiran yang sangat matang karena untuk rakyat kecil. Jangan sampai menjadi perusahaan yang orientasinya mencari laba, sehingga misi untuk menolong rakyat kecil terhambat,” tutur Dahlan.

Karena itu, Kementerian BUMN akan mencari pengganti Pegadaian untuk bisa melantai di BEI pada tahun ini. Disingung mengenai nama, Dahlan mengaku, masih akan membahasnya secara internal.

PT Perkebunan Nusantara VII diperkirakan bisa mengikuti jejak Semen Baturaja untuk IPO pada tahun ini, jika pembentukan induk usaha (holding) BUMN perkebunan terbentuk. Adapun,PTPN yang disiapkan untuk IPO setelah terbentuknya holding, yakni PTPN V, VII dan XIII. ”Jika holdingBUMN (kebun) selesai, PTPN yang siap bisa langsung go public,”tandas Dahlan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, rights issue untuk BTN didorong dengan mekanisme secondary public offering. Sedangkan, PT Kimia Farma Tbk disetujui rights issue-nya setelah melalui proses swap share saham negara dengan PT Biofarma. Menurutnya, swap share perlu dilakukan untuk memperkuat nilai saham dari Kimia Farma ketika rights issue dilakukan.

Namun, Hatta tidak menyebutkan besaran saham yang akan ditawarkan. ”Intinya, mayoritas tetap 60 persen saham dikuasai negara,”tegasnya.