Market perumahan Jabar tumbuh 40%

Sindonews.com – Rencana pemerintah menurunkan suku bunga kredit perumahan rakyat dari 8,5% menjadi 6,5-7% diperkirakan berdampak pada industri properti di Jawa Barat. DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat memprediksi, kebijakan itu akan berdampak pada tumbuhnya market perumahan rakyat sebesar 30- 40% dari penjualan tahun lalu.

Ketua DPD REI Jabar Yana Mulyana mengatakan, keputusan pemerintah menyepakati Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk perumahan rakyat akan mendongkrak kepemilikan rumah murah bagi masyarakat.

Menurut Yana, penurunan suku bunga kredit perumahan rakyat (KPR) sebesar 1,5% memberikan peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah sederhana tapak (RST).

“Masyarakat berpenghasilan rendah biasanya sangat tergantung pada suku bunga kredit perumahan. Ini karena, pembiayaan pada sektor ini rata-rata di atas 15 tahun,” jelas Yana Mulyana di Bandung, Selasa 31 Januari 2012.

Menurut dia, penurunan suku bunga kredit perumahan rakyat terjadi karena pemerintah menaikkan tanggungan FLPP menjadi 50% dari sebelumnya hanya 40%. Sementara sisanya, ditanggung oleh perbankan. Namun demikian, masyarakat yang bisa menikmati fasilitas tersebut yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tipe rumah yang bisa dimiliki yaitu di bawah tipe 36 dengan kisaran harga Rp70-80 juta per unit.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, akan menggairahkan bisnis properti di Jawa Barat. Sebagai perbandingan, penjualan perumahan rakyat selama 2011 hanya berkisar pada angka 50.000 unit. Masyarakat yang ingin memiliki rumah murah, diperkirakan tidak akan tumbuh signifikan pada tahun ini, bila pemerintah tidak menurunkan suku bunga rumah.

“Kalau suku bunga tidak jadi turun, bisa jadi pasar perumahan rakyat stagnan,” timpal dia.

Yana mengakui, tanpa bantuan pemerintah, rakyat berpenghasilan rendah akan semakin sulit memiliki rumah melalui skema KPR. Suku bunga tinggi menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, harga perumahan diperkirakan naik sampai dengan 10% pada tahun ini. Hal itu akan semakin memberatkan masyarakat. Belum lagi, rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan pembatasan BBM bersubsidi, akan memicu naiknya harga perumahan.

“Kenaikan TDL disertai pembatasan BBM bersubsidi akan memicu naiknya harga bahan baku bangunan. Kita selaku pengembang, pasti akan ikut menyesuaikan harga perumahan akibat kenaikan cost produksi,” imbuh dia.

Namun demikian, Yana menjamin kenaikan tersebut tidak signifikan. Walaupun, Yana berharap pemerintah memberi opsi lebih bijak terkait rencana kenaikan TDL dan BBM serentak pada bulan April 2012. (bro)