SBY desak DPD kelola UMR secara efektif
Rabu, 01 Februari 2012 - 15:44 WIB
SBY desak DPD kelola UMR secara efektif
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Dewan Pengupahan Daerah bertanggungjawab dalam menetapkan upah minimum regional (UMR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Dewan Pengupahan Daerah harus bekerja secara efektif karena lembaga itulah yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menetapkan UMR ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Presiden dalam konferensi pers di halaman Istana Negara Jakarta, Rabu (1/2/2012).
Presiden menjelaskan sebetulnya Dewan Pengupahan Daerah merupakan lembaga yang telah mewadahi berbagai kepentingan dan representasi dari para pekerja.
"Menyangkut seberapa layak dan tepat upah pekerja di Kabupaten dan Kota, dewan inilah yang paling mengetahui. Dewan juga mengetahui misalnya biaya hidup yang ada di wilayah itu," paparnya.
Dalam menyelesaikan penetapan UMR ini, sambung Presiden, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota juga harus mengambil tanggung jawab penuh untuk mengelola, mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait UMR di wilayahnya masing-masing.
"Yakni dari serikat pekerja, dunia usaha (perusahaan) dalam hal ini jajaran Apindo, dan Pemda yang justru memiliki peran yang penting," kata Presiden.
Presiden mengatakan dirinya telah mengeluarkan instruksi ke jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah, khususnya jajaran Pemda Kabupaten dan Kota sebagai ujung tombak untuk mengelola permasalahan perburuhan ini dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab. (ank)
"Dewan Pengupahan Daerah harus bekerja secara efektif karena lembaga itulah yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menetapkan UMR ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Presiden dalam konferensi pers di halaman Istana Negara Jakarta, Rabu (1/2/2012).
Presiden menjelaskan sebetulnya Dewan Pengupahan Daerah merupakan lembaga yang telah mewadahi berbagai kepentingan dan representasi dari para pekerja.
"Menyangkut seberapa layak dan tepat upah pekerja di Kabupaten dan Kota, dewan inilah yang paling mengetahui. Dewan juga mengetahui misalnya biaya hidup yang ada di wilayah itu," paparnya.
Dalam menyelesaikan penetapan UMR ini, sambung Presiden, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota juga harus mengambil tanggung jawab penuh untuk mengelola, mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait UMR di wilayahnya masing-masing.
"Yakni dari serikat pekerja, dunia usaha (perusahaan) dalam hal ini jajaran Apindo, dan Pemda yang justru memiliki peran yang penting," kata Presiden.
Presiden mengatakan dirinya telah mengeluarkan instruksi ke jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah, khususnya jajaran Pemda Kabupaten dan Kota sebagai ujung tombak untuk mengelola permasalahan perburuhan ini dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab. (ank)
()
