SBY harus evaluasi izin konsesi hutan & tambang

Sindonews.com - Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melindungi 45 persen wilayah Kalimantan mustahil terwujud tanpa evaluasi izin konsesi hutan dan tambang. Greenpeace menyambut baik komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengalokasikan 45 persen wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia Rahma Shofiana mengatakan, pemerintah harus mengkaji ulang izin-izin penebangan hutan Kalimantan yang telah diberikan. Pada 19 Januari 2012 lalu, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.3 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan harus digunakan sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati.

"Sehingga bisa berfungsi sebagai paru-paru dunia," tuturnya kepada Sindonews, di Jakarta Kamis (2/2/2012)

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus segera melakukan aksi nyata untuk menjadikan komitmen ini menjadi kenyataan, karena jika terwujud akan sangat menopang komitmen SBY untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020.

“Kami mendukung komitmen politik Presiden SBY ini, namun ini tidaklah cukup, dan harus benar-benar diwujudkan di lapangan. Kaji ulang atau evaluasi seluruh perizinan dan konsesi di Kalimantan adalah prasyarat dasar agar komitmen politik tersebut dapat benar-benar direalisasikan,” ujarnya.

Dia memaparkan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI dan hasil analisa peta yang Greenpeace lakukan, luas pulau Kalimantan adalah 53.7 juta Ha. Sedangkan luas tutupan hutan Kalimantan di tahun 2009 mencapai 52 persen dari total luas Pulau Kalimantan atau seluas 28 juta Ha.

"Namun, ditahun 2012 wilayah berhutan dan lahan gambut menunjukkan angka sebesar 16,6 juta ha," pungkasnya. (wbs)