Tak penuhi target, BP Migas harus kerja keras

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendesak Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2012 terkait produksi minyak yang mungkin tidak tercapai.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto yang ditemui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP Migas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Kamis (2/2/2012). "Saya apresiasi BP Migas yang sudah sampaikan tingkat produksi realistis saat-saat ini, sehingga bisa menjadi acuan APBN-P nantinya," ujar Dito.

Menurutnya BP Migas mesti bekerja keras untuk mengejar targetnya sendiri sebesar 930 ribu barel per hari (bph) dan bahkan APBN sebanyak 950 ribu bph. "BP Migas harus bekerja keras untuk mengejar target tersebut," katanya.

Sementara itu, Pengamat perminyakan Priagung Rakhmanto mengatakan dengan produksinya tersebut sangat berat untuk BP Migas mencapai target yang telah ditetapkan APBN 2012.

"Berat. Hampir pasti tidak akan tercapai. Targetnya itu yang harus diubah. Tidak realistis, KKKS mau diapakan saja, kalau memang targetnya yang tidak realistis ya tetap saja tidak akan tercapai," katanya.

BP Migas sendiri sudah pesimistis target produksi minyak yang telah ditetapkan APBN 2012 sebesar 950 ribu barel per hari (bph) akan tercapai.

Kepala BP Migas R Priyono menilai target tersebut tidak realistis. Menurutnya saat ini pihaknya mematok target lifting sebesar 930 ribu bph sementara untuk target lifting Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) hanya 891 ribu bph. "Rendahnya produksi minyak dikarenakan faktor eksternal selain penurunan produksi secara alamiah," ujar Priyono.

Menurutnya, ada beberapa ancaman yang mengganggu pencapaian produksi minyak di 2012. "Salah satunya kebijakan pemerintah Aceh dalam kelanjutan produksi Gas Blok pase dan penghentian kegiatan eksplorasi oleh pemerintah Aceh terhadap empat KKKS yaitu Petronas, Talisman, Renco, Serica energy," ungkap Priyono.

Selain itu, adanya penghentian izin kegiatan trucking crude dari lapangan yang dikelola Sele Raya oleh pemerintah kabupaten turut menghambat pencapaian lifting. "Tidak tercapainya produksi di WK WMO karena pergantian operatorship dan masalah tumpang tindih lahan kegiatan Petrochina Jabung dengan perusahaan perkebunan dan masalah perizinan oleh pemda yang berlarut-larut," tegasnya.

Priyono menambahkan, upaya penggantian kapal Lentera Bangsa yang terbakar di CNOOC, dan penurunan kemampuan reservoir di subsurface yang sangat signifikan di WK Total E&P Indonesie turut menjadi faktor penghambat. "Lalu, masalah pendanaan yang belum optimal dan pelaksanaan teknologi EOR yang belum masif di PT Pertamina EP," pungkasnya