Pengusaha pasrah dengan kebijakan pemerintah

Sindonews.com - Kalangan pengusaha mengaku sudah siap dengan kebijakan pemerintah jika pada akhir tahun ini tetap melaksanakan tiga kebijakan kenaikan Tarif dasar Listrik (TDL), BBM subsidi, sekaligus juga kenaikan upah buruh. Pengusaha harus siap walaupun kebijakan tersebut berdampak besar pada kelangsungan usaha mereka.

"Soal BBM subsidi, dari dulu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di depan Presiden dan Komisi VII DPR-RI sudah sepakat untuk menaikkan harga BBM subsidi asal kenaikannya itu dipakai buat pembangunan infrastruktur," ungkap Ketua Apindo Sofjan Wanandi, Jumat (3/2/2012).

Kalangan pengusaha, ketika beberapa waktu lalu dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bulat menyepakati kenaikan BBM subsidi sebesar Rp6.000 per liter. Kenaikan sebesar Rp1.500 ini, disyaratkan Sofjan, untuk digunakan membangun sarana infrastruktur yang dikeluhkan pengusaha sangat memberatkan biaya mereka.

"Ada kenaikan BBM, TDL maupun upah buruh ini semuanya akan kita hitung, kita masih bisa jualan atau enggak. Lebih mungkin untuk tetap produksi atau impor," tambah dia.

Meskipun begitu, seberapa besar dampak ketiga kebijakan pemerintah jika terjadi di tahun ini ke dunia usaha, menurut Sofjan akan tergantung pada besarnya usaha tersebut.

"Ya itu masih tergantung usahanya, sudah siap apa belum," tandas dia.

Sebelumnya, menteri ESDM Jero Wacik sepertinya lebih mengarah untuk menaikkan harga BBM subsidi ketimbang melakukan pembatasan BBM maupun berpindah ke Bahan Bakar Gas (BBG). Jero menyebut, pembatasan BBM terbentur sedikitnya jumlah converter kit, berpindah ke pertamax membutuhkan dispenser baru di semua SPBU, sedangkan pindah ke BBG perlu waktu lama.

"Munculah opsi satu lagi. Diturunkan subsidinya. Kalau membuat premium Rp8.200 (per liter), sekarang dijual Rp4.500. Subsidi Rp3.700. Ini yang akan diturunkan, apakah Rp500, Rp1.000, atau Rp1.500. Bahasa rakyatnya naik sedikit," papar Jero. (ank)