Pemerintah desak DPR cepat setujui nilai subsidi
Jum'at, 03 Februari 2012 - 18:20 WIB
Pemerintah desak DPR cepat setujui nilai subsidi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menginginkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan mengenai besaran subsidi listrik dan BBM untuk cepat dalam menyetujui jumlah nilai subsidi saja. Hal ini mengingat setelah dalam dua tahun terakhir mengenai penetapan anggaran subsidi yang selalu rumit dan menghabiskan waktu yang lama.
"Jumlah nilai subsidi ini jangan kemudian dibatasi dengan harga tidak boleh dinaikkan, dalam hal ini BBM atau listrik. Karena nilai subsidi yang mau kita alokasikan itu kalau harga dibatasi, tidak bisa dikendalikan karena itu terkait dengan harga minyak internasional," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Dia menambahkan kalau seandainya harga minyak internasional itu meningkat, otomatis nanti secara volume yang ingin dicapai, tidak bisa direalisasi.
Agus juga menambahkan jika kondisi ini terjadi dan tidak bisa dikendalikan maka akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.
"Hal ini akan membuat risiko terhadap perekonomian indonesia, karena masyarakat investor atau masyarakat dunia akan merasa bahwa Indonesia tidak mengelola anggarannya dengan baik," ungkap Agus.
Mengenai pembahasan untuk pendalaman kebijakan anggaran ini, Agus menekankan bahwa pembahasan selanjutnya dapat dilakukan namun tetap saja hanya bisa dilakukan kesepakatan dalam bentuk subsidi nilai rupiah per liter atau pun nilai per KWH.
"Kalau nanti ingin dilakukan pendalaman, paling jauh yang bisa dilakukan adalah subsidi dalam bentuk nilai rupiah per liter yang bisa disepakati atau subsidi dalam nilai per KwH. Misalnya subsidi BBM disetujui Rp3.000 setiap liter, atau subsidi listrik disetujui maksimum Rp800 per KwH. Nanti dalam realitanya kalau harga minyak dunia itu naik atau turun, subsidi yang Rp3.000 tetap akan diberikan kepada masyarakat," jelasnya. (ank)
"Jumlah nilai subsidi ini jangan kemudian dibatasi dengan harga tidak boleh dinaikkan, dalam hal ini BBM atau listrik. Karena nilai subsidi yang mau kita alokasikan itu kalau harga dibatasi, tidak bisa dikendalikan karena itu terkait dengan harga minyak internasional," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Dia menambahkan kalau seandainya harga minyak internasional itu meningkat, otomatis nanti secara volume yang ingin dicapai, tidak bisa direalisasi.
Agus juga menambahkan jika kondisi ini terjadi dan tidak bisa dikendalikan maka akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.
"Hal ini akan membuat risiko terhadap perekonomian indonesia, karena masyarakat investor atau masyarakat dunia akan merasa bahwa Indonesia tidak mengelola anggarannya dengan baik," ungkap Agus.
Mengenai pembahasan untuk pendalaman kebijakan anggaran ini, Agus menekankan bahwa pembahasan selanjutnya dapat dilakukan namun tetap saja hanya bisa dilakukan kesepakatan dalam bentuk subsidi nilai rupiah per liter atau pun nilai per KWH.
"Kalau nanti ingin dilakukan pendalaman, paling jauh yang bisa dilakukan adalah subsidi dalam bentuk nilai rupiah per liter yang bisa disepakati atau subsidi dalam nilai per KwH. Misalnya subsidi BBM disetujui Rp3.000 setiap liter, atau subsidi listrik disetujui maksimum Rp800 per KwH. Nanti dalam realitanya kalau harga minyak dunia itu naik atau turun, subsidi yang Rp3.000 tetap akan diberikan kepada masyarakat," jelasnya. (ank)
()
