Pembatasan BBM belum jelas, APBN tekor Rp180 M/hari
Selasa, 07 Februari 2012 - 10:29 WIB
Pembatasan BBM belum jelas, APBN tekor Rp180 M/hari
A
A
A
Sindonews.com - Jika rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belum jelas diperkirakan APBN 2012 akan tekor Rp180 miliar per hari karena besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
"Apapun metode pengurangan subsidinya, bila merujuk pada UU APBN 2012, adalah pembatasan BBM pada jenis kendaraan, sedangkan bila ingin menaikan adalah mempercepat mekanismenya yaitu APBN-P atau Perpu," ujar Anggota DPR RI Komisi VII Bobby Rizaldi kepada okezone, di Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Menurutnya semakin lama pemerintah tidak memberikan kejelasan, maka kerugian APBN akan semakin membengkak. "Semakin lama tidak ada keputusan, kerugian APBN makin besar karena asumsi makro ICP adalah USD90, sedangkan saat ini ICP sudah di atas USD100. Jadi setiap hari APBN kita tekor Rp180 miliar," tegasnya.
Dirinya mengatakan kelambanan pemerintah memperbesar kerugian negara yang sia-sia, karena tidak bisa merespon keadaan global. "Ini bisa merembet ke sektor lain. Seharusnya pemerintah sudah memutuskan apapun metodenya, sehingga pengurangan subsidi tersebut bisa dialihkan untuk hal lain yang mendukung ketahanan ekonomi bangsa," kata Anggota DPR RI dari fraksi Golkar tersebut.
Lebih lanjut Bobby menambahkan pemerintah terlalu takut pencitraannya tidak populer, sehingga selalu melimpahkan kepada DPR untuk memutuskan hal-hal yang sebenarnya sudah disepakati bersama.
"Koordinasi antara Menteri ESDM dan Menkeu juga sangat memprihatinkan. Semakin lama hal ini berjalan, semakin rugi APBN kita. Di satu sisi kenaikan ICP menambah penerimaan negara, tapi di sisi lain, menaikkan biaya produksi untuk mempertahankan kuota 40 juta kiloliter dengan uang Rp123 triliun," pungkasnya.
"Apapun metode pengurangan subsidinya, bila merujuk pada UU APBN 2012, adalah pembatasan BBM pada jenis kendaraan, sedangkan bila ingin menaikan adalah mempercepat mekanismenya yaitu APBN-P atau Perpu," ujar Anggota DPR RI Komisi VII Bobby Rizaldi kepada okezone, di Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Menurutnya semakin lama pemerintah tidak memberikan kejelasan, maka kerugian APBN akan semakin membengkak. "Semakin lama tidak ada keputusan, kerugian APBN makin besar karena asumsi makro ICP adalah USD90, sedangkan saat ini ICP sudah di atas USD100. Jadi setiap hari APBN kita tekor Rp180 miliar," tegasnya.
Dirinya mengatakan kelambanan pemerintah memperbesar kerugian negara yang sia-sia, karena tidak bisa merespon keadaan global. "Ini bisa merembet ke sektor lain. Seharusnya pemerintah sudah memutuskan apapun metodenya, sehingga pengurangan subsidi tersebut bisa dialihkan untuk hal lain yang mendukung ketahanan ekonomi bangsa," kata Anggota DPR RI dari fraksi Golkar tersebut.
Lebih lanjut Bobby menambahkan pemerintah terlalu takut pencitraannya tidak populer, sehingga selalu melimpahkan kepada DPR untuk memutuskan hal-hal yang sebenarnya sudah disepakati bersama.
"Koordinasi antara Menteri ESDM dan Menkeu juga sangat memprihatinkan. Semakin lama hal ini berjalan, semakin rugi APBN kita. Di satu sisi kenaikan ICP menambah penerimaan negara, tapi di sisi lain, menaikkan biaya produksi untuk mempertahankan kuota 40 juta kiloliter dengan uang Rp123 triliun," pungkasnya.
()
