Pemerintah fokus atasi belanja subsidi
Rabu, 08 Februari 2012 - 18:08 WIB
Pemerintah fokus atasi belanja subsidi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah berencana akan fokus untuk mengatasi belanja subsidi terkait opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) agar tidak menjadi beban.
"Pilihan kenaikan BBM kemungkinan akan dimasukkan ke APBN-P, akan tetapi yang penting sekarang bagaimana kita mengatasi belanja subsidi itu tidak terlalu menjadi beban yang besar bagi APBN, sehingga bisa digunakan untuk infrastruktur," ujar Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati seusai menghadiri acara Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (8/2/2012).
Kenaikan harga BBM memang belum pasti akan dilaksanakan karena sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan pembatasan dan menurut Anny bisa saja ada kemungkinan pembatasan sekaligus kenaikan harga dilakukan secara sekaligus.
"Kalau implikasi ekonomi baik dan social protection juga baik maka ada dimungkinkan pembatasan plus kenaikan harga. Hal ini merujuk jika DPR setuju, masyarakat setuju potensi pembahasan itu bisa saja. Intinya tidak membatasi pembahasan harus di opsi A atau B," jelasnya.
Sikap dari Kementerian Keuangan sendiri menurut Anny akan tetap berpegang pada undang-undang yang telah disepakati dan apapun kondisinya, beberapa prioritas negara ini kedepan harus terlaksana yang didukung oleh pendanaan yang cukup.
"Kemenkeu pegangannya adalah UU APBN karena kami hanya boleh mengalokasikan, membiayai, membelanjakan berdasarkan UU APBN. Apapun pilihannya, prinsipnya kita punya prioritas lain seperti antisipasi krisis, ketahanan pangan serta keperluan mendesak. Sehingga akan lari ke infrastruktur jika kita anggap cukup dalam APBN," tandasnya. (ank)
"Pilihan kenaikan BBM kemungkinan akan dimasukkan ke APBN-P, akan tetapi yang penting sekarang bagaimana kita mengatasi belanja subsidi itu tidak terlalu menjadi beban yang besar bagi APBN, sehingga bisa digunakan untuk infrastruktur," ujar Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati seusai menghadiri acara Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (8/2/2012).
Kenaikan harga BBM memang belum pasti akan dilaksanakan karena sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan pembatasan dan menurut Anny bisa saja ada kemungkinan pembatasan sekaligus kenaikan harga dilakukan secara sekaligus.
"Kalau implikasi ekonomi baik dan social protection juga baik maka ada dimungkinkan pembatasan plus kenaikan harga. Hal ini merujuk jika DPR setuju, masyarakat setuju potensi pembahasan itu bisa saja. Intinya tidak membatasi pembahasan harus di opsi A atau B," jelasnya.
Sikap dari Kementerian Keuangan sendiri menurut Anny akan tetap berpegang pada undang-undang yang telah disepakati dan apapun kondisinya, beberapa prioritas negara ini kedepan harus terlaksana yang didukung oleh pendanaan yang cukup.
"Kemenkeu pegangannya adalah UU APBN karena kami hanya boleh mengalokasikan, membiayai, membelanjakan berdasarkan UU APBN. Apapun pilihannya, prinsipnya kita punya prioritas lain seperti antisipasi krisis, ketahanan pangan serta keperluan mendesak. Sehingga akan lari ke infrastruktur jika kita anggap cukup dalam APBN," tandasnya. (ank)
()
