Kebijakan pembatasan BBM cuma April Mop ?
Jum'at, 10 Februari 2012 - 15:03 WIB
Kebijakan pembatasan BBM cuma April Mop ?
A
A
A
Sindonews.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai apapun kebijakan pemerintah terkait pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan per 1 April 2012 hanyalah "April Mop" dari Pemerintah dan DPR.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kebijakan tersebut bukan semata-mata dilakukan guna efisiensi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Wacana bulan april pembatasan BBM atau kenaikan harga BBM itu memang tidak lebih dari april mop yang dilakukan pemerintah dan DPR," ujar Tulus yang ditemui dalam acara Seminar "Opsi dan Harga BBM" di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2012).
Dirinya menjelaskan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jika opsi tersebut dipilih akan menimbulkan distorsi yang besar di masyarakat, karena masyarakat akan dibatasi dalam penggunaan bahan bakar khususnya premium.
"Mengapa? Pertama, opsi pembatasan jelas bukan opsi yang masuk akal dan harus dihilangkan atau ditutup sedalam-dalamnya, karena dapat menimbulkan efek distorsi ekonomi kepada masyarakat yang cukup besar," tegasnya.
Kemudian opsi kenaikan harga BBM, lanjut dia, pemerintah dan DPR menjadikan opsi tersebut sebagai komoditas politik. Sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat. "Opsi kenaikan justru sudah dikunci di UU APBN 2012 dan secara normatif itu menjadi hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kecuali pemerintah dan DPR mereview APBN dan kemudian menggunakan opsi kenaikan," jelasnya.
Padahal, tambah Tulus sebenarnya pemerintah dan DPR secara ekonomi telah menyadari bahwa opsi kenaikan harga tersebut adalah yang terbaik dilakukan guna efisiensi subsidi energi pada tahun ini.
"Lagi-lagi antara pemerintah dan DPR. Sebenarnya dari sisi ekonomi dan kebijakan sudah turn bahwa opsinya kenaikan. Tetapi karena ini menjadi komoditas politik akhirnya semua sepakat untuk mengubur opsi tersebut," lanjutnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan jika kebijakan pembatasan ini menjadi komoditas politik maka sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pengurangan dan efisiensi subsidi BBM. "Sepanjang pemerintah dan DPR mengakhiri subsidi BBM sebagai komoditas politik, maka sangat tidak mungkin melakukan pengurangan atau efisiensi subsidi BBM," pungkasnya. (ank)
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kebijakan tersebut bukan semata-mata dilakukan guna efisiensi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Wacana bulan april pembatasan BBM atau kenaikan harga BBM itu memang tidak lebih dari april mop yang dilakukan pemerintah dan DPR," ujar Tulus yang ditemui dalam acara Seminar "Opsi dan Harga BBM" di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2012).
Dirinya menjelaskan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jika opsi tersebut dipilih akan menimbulkan distorsi yang besar di masyarakat, karena masyarakat akan dibatasi dalam penggunaan bahan bakar khususnya premium.
"Mengapa? Pertama, opsi pembatasan jelas bukan opsi yang masuk akal dan harus dihilangkan atau ditutup sedalam-dalamnya, karena dapat menimbulkan efek distorsi ekonomi kepada masyarakat yang cukup besar," tegasnya.
Kemudian opsi kenaikan harga BBM, lanjut dia, pemerintah dan DPR menjadikan opsi tersebut sebagai komoditas politik. Sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat. "Opsi kenaikan justru sudah dikunci di UU APBN 2012 dan secara normatif itu menjadi hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kecuali pemerintah dan DPR mereview APBN dan kemudian menggunakan opsi kenaikan," jelasnya.
Padahal, tambah Tulus sebenarnya pemerintah dan DPR secara ekonomi telah menyadari bahwa opsi kenaikan harga tersebut adalah yang terbaik dilakukan guna efisiensi subsidi energi pada tahun ini.
"Lagi-lagi antara pemerintah dan DPR. Sebenarnya dari sisi ekonomi dan kebijakan sudah turn bahwa opsinya kenaikan. Tetapi karena ini menjadi komoditas politik akhirnya semua sepakat untuk mengubur opsi tersebut," lanjutnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan jika kebijakan pembatasan ini menjadi komoditas politik maka sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pengurangan dan efisiensi subsidi BBM. "Sepanjang pemerintah dan DPR mengakhiri subsidi BBM sebagai komoditas politik, maka sangat tidak mungkin melakukan pengurangan atau efisiensi subsidi BBM," pungkasnya. (ank)
()
