Jateng kesulitan bangun PLTGL

Sindonews.com - Pemprov Jateng kini sedang mencari investor untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) di kawasan perairan Jepara.

Kendati sudah ada detail enginering design (DED), realisasi proyek tersebut hingga kini belum terwujud. Sebenarnya PLTGL tersebut jika terealisasi diharapkan mampu mencukupi kebutuhan energi listrik yang tinggal di Pulau Karimunjawa.

”Karena anggaran besar, sampai sekarang belum ada realisasinya. Anggaran masih di bawah Rp50 miliar,” ungkap Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Jateng Teguh Dwi Paryono.

Menurutnya, potensi gelombang laut di Jepara ini diperkirakan bisa menghasilkan tenaga listrik 2 megawatt (MW). Tenaga tersebut bisa mencukupi aliran listrik 200 kepala keluarga (KK) di Pulau Karimunjawa.

Selama ini masyarakat Karimunjawa masih mengandalkan diesel untuk menciptakan energi listrik, dan bisa dibilang sangat boros.

”Kita sudah ajukan ke bagian budgetingpemprov. Kalau ada anggaran, akan kita laksanakan, karena anggaran ini di-ponto-ponto (dibagi), jadi belum bisa,” paparnya.

Pihaknya juga siap membuka kerja sama dengan investor, jika ada yang berminat untuk berinvestasi. Sebenarnya, lanjut Teguh, ini tugas pemerintah untuk menyediakan energi seperti yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang (UU) No 30 tahun 2009. ”Kalau ada investor lebih baik,” ujar Teguh Dwi Paryono.

Dia mengakui energi baru terbarukan yang saat ini sudah dirintis oleh Jateng ini belum mencapai 6 persen, jika dibandingkan pemanfaatan energi di antaranya energi tidak terbarukan seperti batu bara. Energi baru terbarukan ini baru ada geothermal di Dieng dan Guci.

”Kalau pembangkit listrik tenaga surya, di Jateng ini sudah ada ribuan. Sebelumnya di Pekalongan juga sudah kita bangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH),” katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmito menuturkan, Jateng ini sebenarnya kaya akan potensi energi baru terbarukan. Di Rembang, sebenarnya pembangkit listrik memanfaatkan gelombang laut juga sangat memungkinkan. ”Tapi anggarannya disesuaikan dengan kemampuan pemprov tentunya,” katanya. (bro)