Ongkos logistik mahal, pemerintah harus seriusi infrastruktur

Sindonews.com - Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3EI) menilai tidak adanya otoritas yang mengkordinasi penanganan logistik berdampak pada inflasi. Hal ini karena ongkos logistik yang terlalu tinggi yaitu mencapai 25-30 persen dari PDB.

"Satu hari handling barang di Singapura bisa sama dengan lima sampai enam hari di Indonesia dengan ongkos yang lebih mahal," ujar Ketua LP3EI DIdik J Rachbini saat diskusi logistik di Menara Kadin Kuningan, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Didik berharap pemerintah segera menangani permasalahan logsitik dari pihak pelabuhan dan juga transparansi pemerikasaan kontainer agar tidak menyumbang inflasi terlalu banyak. Permasalahan logistik juga sangat berpengaruh ke daya saing industri nasional.

"Inefisiensi produksi terjadi akibat tumbuhnya biaya-biaya yang seharusnya tidak terjadi pada proses produksi sehingga berakibat ekonomi tinggi. Selain juga maraknya pungutan-pungutan liar," tambah Didik.

Padahal, pemerintah telah menyediakan anggaran dalam APBN 2012 sebesar Rp150 triliun-Rp160 triliun untuk infrastruktur.

"Infrastruktur merupakan sarana pendukung yang sangat vital bagi kemajuan sektor industri untuk menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi atau ekonomi biaya tinggi. Sarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan agro industri sperti transportasi, diantaranya untuk jalan, perkeretaapian, pelabuhan, bandara serta infrastruktur energi seperti logistik dan gas yang sangat terbatas," tandas Didik.